RUU Pertahanan Negara membawa ketegangan etis yang belum pernah terjadi dalam sistem hukum Indonesia dengan menyisipkan klausul 'hak melakukan serangan pendahuluan' atau pre-emptive strike. Doktrin ini, jika dirumuskan secara ambigu, secara telak melanggar tapal batas normatif Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama Pasal 2(4) yang melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional serta Pasal 51 yang secara ketat membatasi hak bela diri hanya pada situasi serangan bersenjata yang 'aktual' dan 'segera'. Pengadopsian doktrin ini tanpa parameter hukum yang rigid bukan sekadar pilihan kebijakan; ini adalah pelintiran berbahaya terhadap fondasi hukum internasional yang berisiko mengubah Indonesia dari negara yang menghormati norma global menjadi pelaku potensial agresi yang dibungkus dengan legalisme semu.
Doktrin Pre-emptive Strike: Penyimpangan dari Prinsip Proporsionalitas dan Necessity dalam Hukum Humaniter
Esensi krisis etis dalam klausul pre-emptive strike ini terletak pada pelecehannya terhadap prinsip dasar jus ad bellum dan jus in bello. Hukum internasional kebiasaan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Internasional dalam kasus Nicaragua v. United States, menegaskan bahwa bela diri preventif atau pra-emptif hanya dapat dibenarkan di bawah kondisi yang luar biasa ketat, dikenal sebagai kriteria Caroline. Klausul dalam RUU Pertahanan berpotensi mengabaikan batu uji ketat ini dengan membuka ruang untuk interpretasi sepihak. Berikut risiko penyimpangan yang muncul:
- Pelanggaran Prinsip Necessity (Keperluan): Ancaman harus bersifat 'mendesak', 'overwhelming', dan tidak ada alternatif lain. Klausul yang ambigu berisiko mengubah spekulasi menjadi justifikasi militer.
- Pelanggaran Prinsip Proporsionalitas: Respon militer harus sebanding dengan ancaman. Strike pendahuluan secara inheren sulit diukur proporsionalitasnya karena berdasarkan praduga.
- Erosi Distingsi antara Combatant dan Civilian: Serangan berdasarkan intelijen yang belum terverifikasi secara tertutup sangat berisiko mengorbankan penduduk sipil, melanggar inti Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.
Preseden Kelam dan Imperatif Kontrol Parlemen: Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Eksekutif
Sejarah memberikan pelajaran pahit: doktrin serupa telah menjadi alat legitimasi intervensi ilegal. Invasi AS ke Irak 2003, yang dibungkus dengan doktrin serangan preventif atas dalih senjata pemusnah massal (yang ternyata fiktif), adalah noda hukum internasional yang tak terbantahkan. Pengalaman ini mengajarkan bahwa memberi mandat pre-emptive strike kepada eksekutif tanpa mekanisme kontrol dan penyeimbang yang kuat bagaikan menyerahkan pisau bedah kepada pasien yang sedang mengigau. Oleh karena itu, desakan untuk merumuskan klausul dengan ketat harus diwujudkan melalui:
- Mekanisme Persetujuan Parlemen Pra-Pelaksanaan: Setiap keputusan untuk melancarkan serangan pendahuluan harus mendapatkan persetujuan eksplisit dan terdokumentasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang khusus, bukan sekadar pemberitahuan.
- Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi: Memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji legalitas dan konstitusionalitas keputusan eksekutif tersebut, terutama terhadap prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang damai.
- Standard of Proof yang Tinggi: Menetapkan dalam UU bahwa intelijen yang menjadi dasar harus 'clear and convincing evidence', dapat diverifikasi, dan disampaikan kepada badan pengawas independen.
Pada akhirnya, penyusunan RUU Pertahanan ini bukan sekadar persoalan teknis-legislatif, melainkan ujian karakter bangsa terhadap komitmennya pada tatanan dunia berdasarkan hukum. Doktrin pre-emptive strike, dengan segala potensi penyalahgunaannya, menghadirkan pertanyaan etis yang menusuk: bersediakah kita, sebagai bangsa yang besar, merelakan martabat hukum internasional demi ilusi keamanan sepihak yang justru dapat membawa kita ke dalam lingkaran kekerasan tanpa akhir? Apakah kita akan menjadi penjaga norma atau justru tukang ledaknya? Para aktivis hukum memiliki tugas konstitusional dan moral untuk mengingatkan: hukum yang melampaui etikanya sendiri pada hakikatnya adalah tirani yang sedang menyiapkan senjatanya.
