Penembakan pilot sipil asal Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, di Yahukimo, bukan sekadar peristiwa tragis yang menambah daftar panjang kekerasan di Papua. Di hadapan hukum humaniter internasional, tindakan ini menempati posisi sebagai pelanggaran fundamental terhadap prinsip pembedaan (distinction) yang menjadi pilar penentu dalam setiap konflik bersenjata. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) dengan tepat menilai insiden ini sebagai erosi martabat hukum—sebuah pengingat pahit bahwa ketika garis antara kombatan dan warga sipil dikaburkan, yang tersisa hanyalah kekerasan tanpa batas yang menghancurkan semua prinsip perlindungan dasar kemanusiaan.
Penghancuran Prinsip Dasar: Ketika Pembedaan Ditiadakan dalam Konflik Papua
Inti dari perlindungan dalam hukum humaniter terletak pada kemampuan dan kemauan semua pihak untuk membedakan. Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977 kepada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 menegaskan kewajiban ini: para pihak dalam konflik harus selalu membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan, dan antara objek sipil dengan objek militer. Status pilot sipil yang menjalankan tugas kemanusiaan atau logistik non-militer adalah status yang dilindungi secara mutlak, selama mereka tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan. Klaim sepihak dari kelompok bersenjata atau aparat keamanan untuk menjustifikasi penembakan terhadap figur seperti Goselin merupakan bentuk penyangkalan terhadap norma ini. Pelanggaran terhadap prinsip pembedaan ini melahirkan konsekuensi hukum yang berat:
- Pelanggaran Berat (Grave Breach): Serangan yang disengaja terhadap orang sipil atau orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat Konvensi Jenewa, yang menyangkut tanggung jawab pidana individu.
- Kejahatan Perang (War Crime): Dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tindakan semacam ini dapat masuk dalam kerangka kejahatan perang sesuai Statuta Roma Pasal 8(2)(b)(i) atau (e)(i).
- Erosi Legitimasi: Secara politis dan etis, setiap pelanggaran prinsip dasar ini mengikis legitimasi moral semua pihak yang terlibat dan menjauhkan konflik dari kemungkinan penyelesaian yang bermartabat.
Oposisi terhadap Penyelidikan: Menyuburkan Impunitas dan Mengubur Akuntabilitas
Respons pasca-insiden seringkali menjadi penanda sejauh mana komitmen terhadap tata kelola konflik yang beradab. Penegasan Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, mengenai penolakan terhadap penyelidikan independen dan transparan menyoroti dimensi pelanggaran yang lebih sistemik. Penolakan semacam itu bukanlah masalah administratif belaka, melainkan tindakan aktif yang menyuburkan budaya impunitas. Dalam kerangka hukum internasional, kewajiban untuk menyelidiki dugaan pelanggaran serius hukum humaniter merupakan kewajiban dari negara pihak dalam Konvensi Jenewa. Dengan membangun "tembok opasitas keamanan", sebagaimana dikritik YKKMP, akuntabilitas hukum sengaja dikubur, mengubah setiap insiden dari peluang perbaikan menjadi benih ketidakpercayaan dan kekerasan berkelanjutan di Papua.
Rekomendasi YKKMP agar pemerintah membuka ruang dialog melibatkan pihak netral dan memperluas akses pemantauan internasional, pada dasarnya adalah seruan untuk mengembalikan konflik ke alamnya yang seharusnya: ranah hukum dan politik. Kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pekerja kemanusiaan dan logistik, meracuni seluruh ekosistem resolusi damai. Tindakan itu memutus saluran komunikasi, mempersulit distribusi bantuan, dan pada akhirnya memperpanjang penderitaan masyarakat yang terjebak di tengah-tengah. Rekonsiliasi berbasis keadilan, yang menjadi harapan bagi masa depan Papua, mustahil dibangun di atas tanah yang dipupuk oleh pelanggaran prinsip-prinsip paling dasar perlindungan manusia ini.
Lantas, pertanyaan etis yang harus diajukan kepada setiap aktivis hukum dan pemangku kebijakan adalah: sampai kapan kita akan membiarkan penafsiran sepihak dan logika keamanan yang sempit mengesampingkan penilaian objektif berdasarkan fakta dan norma hukum yang universal? Ketika prinsip pembedaan—fondasi etis untuk membatasi kekejaman perang—dijadikan korban pertama dalam setiap baku tembak, bukankah kita semua, secara kolektif, telah menyetujui bahwa di Papua tidak ada lagi aturan main, yang ada hanyalah hukum rimba yang menghalalkan segala cara? Menjadi tugas kritis komunitas hukum untuk terus-menerus menuntut agar koridor hukum humaniter tidak lagi diinjak-injak, karena di sanalah batas terakhir martabat manusia dalam situasi konflik dipertaruhkan.
