Dalam keputusan yang menohok martabat penegakan hukum internasional, sebuah pengadilan di Jakarta secara terang-terangan menolak ekstradisi tersangka pelanggaran HAM berat dengan alasan stabilitas politik. Keputusan ini bukan sekadar pelanggaran prosedur; ia adalah pengkhianatan terhadap etika keadilan universal dan prinsip aut dedere aut judicare yang menjadi pilar tatanan hukum kemanusiaan global pasca Perang Dunia II. Pengadilan domestik, yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan, justru mengorbankan imperatif hukum yang mengikat demi pertimbangan pragmatis jangka pendek, menghidupkan kembali bayang-bayang impunitas yang seharusnya telah dienyahkan dari peradaban modern.
Keterlibatan Hakim dalam Melanggengkan Impunitas: Sebuah Analisis Yuridis
Penolakan ekstradisi berdasarkan dalih non-yuridis seperti stabilitas politik merupakan bentuk nyata dari judicial complicity—keterlibatan aktif lembaga peradilan dalam melindungi pelaku dari pertanggungjawaban. Dengan memasukkan pertimbangan politik ke dalam ruang sidang, pengadilan telah mengaburkan kewenangannya dan mengubah lembaga yang seharusnya steril menjadi alat legitimasi bagi kebijakan yang bermasalah secara etika. Tindakan ini secara gamblang melanggar semangat dan substansi instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, termasuk:
- Statuta Roma 1998: Mengatur kewajiban negara pihak untuk bekerja sama penuh dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan internasional, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat.
- Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya: Menetapkan kewajiban universal bagi semua negara untuk menuntut pelaku pelanggaran berat hukum humaniter, tanpa boleh bersembunyi di balik klaim kedaulatan.
- Hukum Kebiasaan Internasional: Mengakui dan mengukuhkan prinsip universal jurisdiction serta kewajiban negara untuk tidak menjadi 'safe haven' bagi para pelaku kejahatan yang mengguncang hati nurani umat manusia.
Argumen stabilitas politik yang diangkat adalah dalih yang rapuh dan mengorbankan tiga prinsip mendasar penegakan hukum: sifat universal kejahatan yang melampaui batas teritorial, kewajiban negara untuk menolak menjadi tempat perlindungan, dan independensi absolut peradilan dari tekanan politik apa pun.
Erosi Martabat Hukum dan Konsekuensi Etis yang Berkelanjutan
Implikasi dari putusan ini terhadap martabat sistem hukum nasional bersifat struktural dan mendalam. Dengan secara aktif melindungi tersangka pelanggaran HAM berat, Indonesia berisiko tinggi dicap sebagai 'surga impunitas' dalam peta global—sebuah reputasi yang akan merusak kredibilitas diplomasi HAM dan menghambat kerja sama hukum internasional di masa depan. Lebih dari itu, keputusan ini mencerminkan kesalahpahaman fatal tentang konsep keamanan nasional yang sejati dalam konteks etika perang.
Keamanan yang dibangun di atas penyangkalan keadilan dan perlindungan terhadap pelaku kejahatan adalah keamanan yang rapuh dan bermoral cacat. Keamanan yang berkelanjutan justru lahir dari masyarakat yang memiliki keyakinan penuh bahwa institusi hukum mampu menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap kekuatan politik yang paling dominan sekalipun. Keputusan pengadilan ini, dengan demikian, bukan hanya merusak fondasi keadilan universal, tetapi juga melemahkan kontrak sosial antara negara dan warganya yang berharap pada hukum sebagai penjaga martabat kemanusiaan.
Pertanyaan etis yang harus dijawab oleh setiap aktivis dan praktisi hukum kini adalah: hingga titik mana kita akan membiarkan ruang sidang—yang seharusnya menjadi kuil keadilan—dijadikan panggung bagi legitimasi politik yang mengabaikan penderitaan korban? Ketika peradilan memilih menjadi kompromistis daripada menjadi konstitusionalis, bukankah kita semua secara kolektif telah membiarkan impunitas merayap masuk dan menggerogoti jiwa bangsa yang beradab?
