Di jantung krisis legitimasi institusi pertahanan Indonesia, tersembunyi praktik yang secara diam-diam menggerogoti martabat hukum dan etika profesi militer: keterlibatan personel aktif TNI dalam bisnis. Praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif ringan, melainkan konflik kepentingan struktural yang menempatkan logika pasar di atas sumpah kebangsaan, serta mengaburkan batas antara kewajiban konstitusional dan godaan ekonomi. Fenomena ini melahirkan pertanyaan etis mendasar: bagaimana sebuah institusi yang dibangun di atas prinsip undivided loyalty dapat bertahan ketika loyalitas anggotanya terpecah oleh godaan komersial?
Kode Etik Militer vs. Imperatif Ekonomi: Sebuah Bentrokan Hukum dan Moral
Esensi angkatan bersenjata profesional terletak pada dedikasi penuh dan netralitas mutlak. Namun, keterlibatan personel aktif dalam dunia bisnis menciptakan paradoks yang mengancam integritas institusi. Dunia militer berlandaskan pada hierarki, disiplin, dan pengorbanan untuk keamanan nasional, sementara dunia usaha digerakkan oleh motif laba dan kompetisi pasar. Ketika dua ranah ini bersinggungan, muncul risiko nyata bahwa kalkulasi strategis pertahanan—mulai dari alokasi anggaran hingga penempatan pasukan—bisa terdistorsi oleh kepentingan ekonomi pribadi. Pelanggaran etika dan hukum yang terjadi bersifat fundamental:
- Pelanggaran Prinsip Undivided Loyalty: Keterlibatan dalam bisnis merupakan pengkhianatan terhadap prinsip kesetiaan tak terbagi yang menjadi pilar etika profesi militer.
- Penyimpangan Tugas Pokok TNI: Praktik ini bertentangan dengan semangat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan fokus pada tugas pokok dan melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi pada kewajiban utama.
- Potensi Delik Korupsi: Terdapat risiko substantif terjadinya penyalahgunaan wewenang atau anggaran negara untuk kepentingan usaha pribadi, yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.
Korupsi Struktural dan Pengkhianatan terhadap Prinsip Etika Perang
Dalam perspektif hukum internasional dan tata kelola pemerintahan yang baik, fenomena ini bukan hanya pelanggaran individu, melainkan bentuk korupsi struktural. Ini adalah sistemik: penciptaan jaringan ekonomi yang memanfaatkan status, akses informasi rahasia, dan kewenangan militer untuk akumulasi modal pribadi. Praktik ini secara langsung merendahkan martabat hukum nasional, karena institusi yang seharusnya menjadi penjaga kedaulatan justru terlibat dalam aktivitas yang merusak kepercayaan publik dan prinsip equality before the law. Dalam konteks etika perang, implikasinya jauh lebih fatal. Kesiapan tempur dan netralitas operasional terancam ketika fokus komando terbelah antara pertahanan wilayah dan target penjualan perusahaan. Skenario paling kelam adalah instrumentalisasi kekuatan militer—yang dalam prinsip hukum humaniter internasional harus menjadi ultimum remedium (upaya terakhir) yang proporsional—untuk melindungi atau memajukan kepentingan ekonomi kelompok tertentu.
Ancaman ini tidak hanya bersifat domestik. Dalam operasi penjagaan perdamaian atau kerja sama keamanan internasional, personel yang terlibat konflik kepentingan dapat menjadi titik lemah dalam keamanan nasional dan global. Kerahasiaan informasi strategis, netralitas dalam mediasi konflik, dan obyektivitas dalam penilaian ancaman bisa dikompromikan demi keuntungan pribadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter dan Piagam PBB yang menekankan penggunaan kekuatan hanya untuk tujuan perdamaian dan keamanan kolektif.
Pertanyaan etis yang paling menggelisahkan adalah: apakah negara hukum masih memiliki kedaulatan penuh atas alat-alat pertahanannya ketika logika kapital telah menyusup ke dalam barak? Ketika dedikasi pada negara harus bersaing dengan godaan portofolio bisnis, maka fondasi republik ini sebagai negara berdasarkan hukum sedang diuji ketahanannya. Aktivis hukum harus menggugat: sejauh mana kita toleran terhadap erosi normatif ini sebelum institusi pertahanan berubah menjadi korporasi bersenjata yang loyalitas utamanya bukan lagi pada konstitusi, tetapi pada neraca keuangan?
