Keengganan Indonesia meratifikasi Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949 bukan sekadar kelambanan birokratis; ia merupakan kegagalan politik-hukum negara dalam memenuhi kewajiban etisnya untuk melindungi martabat manusia di zona konflik. Dalam konteks Papua yang berlarut sebagai konflik bersenjata non-internasional, absennya kerangka hukum humaniter modern ini membiarkan ribuan nyawa sipil terperangkap dalam kekosongan perlindungan hukum yang secara prinsipil melanggar jus in bello. Diamnya negara terhadap protokol yang dirancang untuk meminimalisasi penderitaan manusia di medan perang adalah pertanyaan kritis terhadap komitmen riil Indonesia terhadap supremasi hukum humaniter.
Kekosongan Hukum yang Mengorbankan Prinsip Dasar Jus in Bello
Tanpa ratifikasi Protokol Tambahan, kerangka hukum nasional Indonesia gagal menginternalisasi perkembangan normatif hukum humaniter internasional terkini, khususnya dalam konflik bersenjata non-internasional. Padahal, Protokol Tambahan II menawarkan pengaturan yang jauh lebih komprehensif ketimbang ketentuan umum Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Ketidakmauan politik untuk meratifikasi menciptakan legal vacuum berbahaya yang berpotensi melanggar prinsip mendasar hukum perang, seperti:
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Tanpa norma operasional yang jelas dari protokol, garis pemisah antara kombatan dan warga sipil menjadi kabur, meningkatkan risiko korban jiwa di kalangan penduduk sipil.
- Prinsip Proporsionalitas: Ketiadaan pedoman khusus membuat penilaian atas penggunaan kekuatan militer sulit diukur berdasarkan standar internasional, membuka ruang bagi tindakan berlebihan.
- Prinsip Kemanusiaan (Humanity): Perlindungan absolut bagi orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam permusuhan menjadi lemah tanpa instrumen hukum yang mengikat.
Ratifikasi sebagai Ujian Martabat Hukum Nasional dan Akuntabilitas Global
Proses ratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa harus dipandang sebagai ujian nyata martabat hukum Indonesia di hadapan komunitas internasional. Komitmen terhadap hukum humaniter bukan retorika kosong dalam diplomasi, melainkan tindakan konkret yang membuktikan keseriusan negara menghormati norma universal. Ratifikasi akan:
- Memperkuat basis hukum untuk menuntut akuntabilitas atas pelanggaran hukum humaniter internasional di tingkat domestik, mengisi legal void yang selama ini dimanfaatkan untuk impunitas.
- Memberikan pedoman operasional yang jelas dan mengikat bagi TNI dan semua pihak dalam konflik untuk mematuhi etika perang, sekaligus menjadi standar pengawasan publik.
- Menegaskan posisi moral Indonesia di panggung global sebagai negara yang tidak hanya berbicara tentang HAM, tetapi berani mengadopsi dan menegakkan standar perlindungan tertinggi bagi korban konflik.
Pilihan untuk tetap tidak meratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa mencerminkan ketakutan politik terhadap standar akuntabilitas yang lebih tinggi. Instrumen ini bukan ancaman, melainkan jaminan bahwa negara tetap menghormati martabat manusia bahkan dalam situasi konflik paling kompleks. Dengan meratifikasi, Indonesia mengirim pesan tegas bahwa supremasi hukum humaniter tidak boleh dikompromikan oleh pertimbangan-pertimbangan politik sempit. Tanpa langkah ini, seluruh retorika tentang perdamaian dan penghormatan HAM di Papua akan terus terdengar hampa di telinga korban konflik dan komunitas internasional.
Apa artinya menjadi negara hukum jika instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi yang paling rentan diabaikan? Bisakah Indonesia masih disebut memiliki komitmen kuat terhadap hukum humaniter sambil secara aktif menolak mengadopsi standar perlindungan yang lebih maju? Pertanyaan ini bukan lagi urusan teknis ratifikasi, melainkan ujian etis bagi seluruh aktivis hukum dan pembuat kebijakan untuk memilih antara status quo yang abai atau perubahan yang menegakkan martabat.
