Wacana sertifikasi aktivis Hak Asasi Manusia yang diusulkan Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, telah memicu kritik tajam dari Komnas HAM sebagai lembaga negara mandat HAM. Intervensi ini bukan sekadar perbedaan pendapat birokratis, melainkan benturan fundamental antara dua logika: logika pengendalian negara versus prinsip universalitas dan non-diskriminasi HAM. Komnas HAM secara tegas memperingatkan bahwa kebijakan semacam ini berpotensi menjadi alat represi baru yang memecah belah gerakan masyarakat sipil dan memberikan kewenangan eksekutif yang berbahaya untuk mendefinisikan—lalu mengontrol—siapa yang layak disebut ‘pembela HAM’.
Mandat Universalitas HAM vs. Logika Sertifikasi yang Diskriminatif
Posisi Komnas HAM dalam kritik kebijakan ini memiliki bobot hukum dan etika yang signifikan karena bersumber dari mandat konstitusional dan komitmen Indonesia terhadap hukum HAM internasional. Sertifikasi yang selektif jelas menginjak-injak prinsip dasar bahwa perlindungan HAM bersifat universal. Komnas HAM berdiri di atas landasan normatif yang kokoh, terutama Deklarasi PBB tentang Pembela HAM (1998), yang justru dirancang untuk melindungi setiap individu atau kelompok yang memajukan HAM, terlepas dari pengakuan atau legitimasi dari negara. Secara prinsip, usulan sertifikasi mengandung setidaknya tiga pelanggaran etis dan hukum mendasar:
- Pertama, pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi dan universalitas HAM dengan menciptakan kasta baru aktivis ‘bersertifikat’ versus ‘tidak diakui’.
- Kedua, pemberian kewenangan diskresioner yang berlebihan kepada eksekutif untuk menjadi ‘hakim’ atas nilai perjuangan HAM warga negaranya sendiri.
- Ketiga, potensi penyempitan ruang gerak masyarakat sipil yang justru menjadi tulang punggung pemajuan HAM di banyak negara, termasuk Indonesia.
Dengan menyuarakan hal ini, Komnas HAM telah menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai penjaga norma (guardian of norms) dan pemurni kebijakan pemerintah agar selaras dengan standar internasional yang telah diratifikasi.
Ujian Kredibilitas: Dari Pernyataan Pers ke Tekanan Institusional yang Mengikat
Keberanian Komnas HAM untuk mengkritik kebijakan kementerian di bawah pemerintah yang sama memang patut diapresiasi, namun ini baru langkah awal dalam pertarungan hukum dan etika. Efektivitas nyata sebuah lembaga negara HAM diuji pada kemampuannya mengubah kritik kebijakan menjadi rekomendasi formal yang mengikat dan tekanan institusional yang memaksa pemerintah mengubah haluan. Pertanyaan kritisnya adalah: akankah kritik ini berhenti pada pernyataan pers yang dramatis, atau akan ditindaklanjuti dengan instrumen hukum yang lebih kuat, seperti rekomendasi investigasi, laporan khusus kepada presiden dan parlemen, atau bahkan penyampaian kepada mekanisme HAM internasional?
Sejarah mencatat, banyak kebijakan yang regresif justru bertahan karena kritik dari lembaga seperti Komnas HAM tidak diimbangi dengan strategi advokasi dan litigasi yang agresif. Jika Komnas HAM gagal menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret, maka pernyataannya hanya akan menjadi catatan kaki dalam narasi kemunduran perlindungan HAM. Situasi ini merupakan ujian nyata bagi independensi dan efektivitas Komnas HAM di tengah tekanan politik.
Di sisi lain, wacana sertifikasi aktivis juga membuka pertanyaan etis yang lebih dalam tentang relasi negara dan masyarakat sipil dalam demokrasi. Apakah negara berhak memberikan ‘stempel’ kelayakan bagi mereka yang berjuang untuk hak-hak yang seharusnya melekat pada setiap manusia sejak lahir? Bukankah pengakuan tertinggi terhadap seorang pembela HAM justru datang dari konstituen yang dilayaninya dan konsistensi perjuangannya, bukan dari selembar sertifikat birokrasi? Usulan ini, jika diteruskan, berisiko mengubah HAM dari ranah moral dan hukum yang universal menjadi komoditas administratif yang dapat dikontrol dan dibatasi.
Pada akhirnya, perdebatan ini menempatkan setiap aktivis hukum dan HAM pada pilihan sikap: diam menyaksikan logika negara mengkooptasi gerakan masyarakat sipil, atau bersuara lebih lantang untuk mempertahankan prinsip universalitas HAM sebagai pilar peradaban hukum yang tidak boleh ditawar. Komnas HAM telah memberikan sinyal, namun pertempuran untuk martabat hukum sesungguhnya baru dimulai.
