Dalam kalkulus destruktif perang modern, ekosistem maritim terlalu sering dikorbankan sebagai collateral damage yang diterima begitu saja. Kolaborasi strategis Indonesia dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) melalui Naval Warfare Workstream mencoba menantang normalisasi kerusakan ini dengan menempatkan perlindungan lingkungan laut di jantung diskusi hukum humaniter. Inisiatif ini bukan sekadar simposium diplomatik, melainkan upaya korektif terhadap kegagalan sistematis dalam menegakkan prinsip due regard—kewajiban hukum negara untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dalam operasi militer. Kegagalan ini bukanlah kelalaian teknis, melainkan pelanggaran terhadap korpus hukum internasional yang semakin mengakui hak atas lingkungan yang sehat sebagai bagian inheren dari hak asasi manusia, sebuah prinsip yang secara brutal diabaikan dalam teater peperangan laut.
Due Regard dan Dilema Infrastruktur Ganda: Ujian bagi Prinsip Dasar Hukum Humaniter
Pembahasan mendalam mengenai pedoman teknis untuk infrastruktur berfungsi ganda, seperti kabel komunikasi bawah laut atau rig minyak, membuka luka etika yang dalam dalam hukum humaniter kontemporer. Kabel bawah laut, misalnya, adalah urat nadi ekonomi digital dan ketahanan komunikasi global yang vital bagi kehidupan sipil. Menyerangnya dengan dalih keuntungan militer sesaat tanpa pertimbangan matang terhadap dampak humanitarian yang masif merupakan tindakan yang menggerogoti prinsip pembedaan (distinction) antara objek sipil dan militer. Inisiatif Indonesia untuk menjernihkan ambiguitas aturan ini adalah bentuk perlawanan intelektual terhadap maraknya pelanggaran yang terselubung dalam jargon operasional militer. Upaya ini harus berfokus pada:
- Mempertegas batasan military necessity yang tidak boleh mengabaikan proportionality dan precaution dalam menyerang objek dengan fungsi ganda.
- Menuntut transparansi dan pertanggungjawaban negara atas setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari operasi lautnya.
- Memperkuat interpretasi Pasal 56 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 tentang perlindungan lingkungan alam dari efek permusuhan.
Dari Deklarasi ke Penegakan: Menguji Daya Paksa Moral Inisiatif Teknis
Namun, sejarah panjang diplomasi hukum humaniter dipenuhi oleh deklarasi luhur yang mandul dalam penegakan. Keberhasilan forum teknis bersama ICRC ini tidak boleh diukur dari kesempurnaan draf pedoman, melainkan dari kemampuannya menciptakan rekomendasi yang actionable dan memiliki daya paksa moral serta politik yang riil. Tantangan etis terbesar terletak pada kemampuan mendorong negara-negara dengan kekuatan angkatan laut besar—yang sering menjadi aktor utama dalam konflik maritim—untuk secara sukarela mengadopsi dan mematuhi kerangka yang membatasi ruang gerak taktis mereka. Apakah negara-negara adidaya laut bersedia mengutamakan kelangsungan hidup ekosistem dan masyarakat pesisir jangka panjang di atas kepentingan operasional sesaat? Pertanyaan ini menyentuh inti paradoks kedaulatan dalam hukum internasional: kemampuan untuk membuat aturan versus kemauan untuk tunduk padanya.
Kolaborasi Indonesia-ICRC dalam isu perlindungan lingkungan laut ini, oleh karena itu, harus dipandang sebagai pertaruhan normatif. Ia mengetes apakah komunitas internasional, di tengah eskalasi ketegangan geopolitik di laut, masih memiliki kemauan politik untuk memperluas lingkup perlindungan hukum humaniter melampaui manusia, menyentuh integritas alam itu sendiri. Tanpa mekanisme pemantauan, pelaporan, dan akuntabilitas yang kuat, pedoman terbaik pun hanya akan menjadi dokumen dekoratif di rak perpustakaan diplomatik. Perjuangan ini pada hakikatnya adalah perjuangan melawan budaya impunitas lingkungan dalam konflik bersenjata.
Pada akhirnya, diskusi teknis tentang peperangan laut ini menghadapkan kita pada pertanyaan etika yang mendasar dan menggugah: Ketika gelombang perang surut, siapa yang bertanggung jawab atas terumbu karang yang hancur, laut yang tercemar, dan masyarakat pesisir yang kehilangan sumber kehidupannya? Apakah kita, sebagai komunitas hukum, akan terus membiarkan kerusakan ekologis masif dikategorikan sebagai 'kerugian yang dapat diterima', atau kita akan menggunakan segala instrumen normatif—dari prinsip due regard hingga kewajiban negara untuk mencegah kerusakan lingkungan lintas batas—untuk menuntut pertanggungjawaban? Jawabannya akan menentukan apakah hukum humaniter masih relevan sebagai perisai peradaban di abad ke-21, atau telah menjadi sekadar ritual legalistik yang mengabsahkan barbarisme ekologis.
