Penembakan lima pekerja sipil di Tolikara, Papua, bukan sekadar insiden kekerasan biasa, melainkan peristiwa yang mengancam pondasi jus in bello atau hukum yang mengatur perilaku dalam perang. Menyasar warga sipil yang tengah membangun infrastruktur merupakan pelanggaran telak terhadap prinsip pembedaan (principle of distinction) yang menjadi jantung hukum humaniter internasional. Apapun motifnya, aksi ini menempatkan konflik Papua di jalur yang kian mengerikan, di mana pelindung—warga sipil—justru dijadikan sasaran.
Prinsip Pembedaan dalam Bahaya: Ketika Pekerja Sipil Menjadi Sasaran
Identifikasi aparat yang menyebut Kelompok OPM pimpinan Botak Wanimbo sebagai pelaku penembakan di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, pada awal Agustus lalu, harus dilihat dalam kerangka hukum yang jauh lebih luas. Hukum humaniter, terutama Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, menegaskan dengan tegas bahwa warga sipil dan objek sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Pekerja PT Modern yang gugur bukan kombatan. Mereka tidak membawa senjata, tidak terlibat langsung dalam permusuhan, dan status mereka jelas sebagai orang yang dilindungi. Dengan demikian, serangan ini berpotensi dikategorikan sebagai:
- Kejahatan Perang (War Crime): Melanggar Pasal 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 yang melarang serangan langsung terhadap warga sipil dan populasi sipil.
- Pelanggaran Hukum Humaniter yang Serius (Serious Violation of IHL): Sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
- Penghinaan terhadap Martabat Manusia: Mengabaikan prinsip dasar kemanusiaan yang harus dihormati bahkan di tengah konflik bersenjata.
Menguji Klaim dan Akuntabilitas: Di Mana Peran Investigasi Independen?
Pernyataan Kapendam Kolonel Try Purwanto yang mengutuk insiden ini sebagai penghambat pembangunan, meski benar adanya, namun menyisakan ruang tanya yang dalam. Fokus pada 'hambatan pembangunan' berisiko mengaburkan esensi pelanggaran hukum yang jauh lebih fundamental: penghilangan nyawa warga sipil secara terlarang. Martabat hukum dan pencarian keadilan yang sesungguhnya hanya dapat ditegakkan jika penyelidikan tidak bergantung pada narasi sepihak, sehebat apapun institusi yang menyampaikannya. Situasi di Papua menuntut mekanisme verifikasi fakta yang transparan, kredibel, dan benar-benar independen. Tanpa itu, proses hukum berjalan pincang: hanya mengejar pelaku di satu sisi, tetapi abai terhadap kebutuhan untuk mengungkap konteks lengkap, dinamika di lapangan, dan kemungkinan adanya faktor kompleks lain yang mendorong tragedi kemanusiaan di Tolikara ini.
Penanganan insiden semacam ini juga menguji komitmen negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya untuk melindungi seluruh warga sipil di wilayahnya, tanpa terkecuali. Investigasi yang independen bukan hanya soal menemukan siapa penembak, tetapi juga memastikan apakah semua pihak—termasuk negara melalui aparatnya—telah mematuhi prinsip pencegahan (precaution) dalam operasi militer untuk meminimalkan dampak pada warga sipil. Inilah yang membuat kasus penembakan di Papua selalu sarat dengan dimensi hukum dan etika yang rumit.
Lantas, ke manakah kita harus mengarahkan tuntutan keadilan? Apakah cukup dengan mengutuk satu kelompok, atau justru kita harus mendesak dibentuknya mekanisme penyelidikan bersama yang melibatkan lembaga nasional independen seperti Komnas HAM dan bahkan pemantau internasional yang imparsial? Di tengah siklus kekerasan yang seolah tak berujung, pertanyaan terberat justru etis: apakah nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hukum internasional telah sepenuhnya terkorbankan di medan konflik Papua? Aktivis hukum tidak boleh berhenti pada pencarian fakta kasuistik, tetapi harus mendorong agar setiap insiden seperti di Tolikara menjadi momentum untuk memperkuat supremasi hukum humaniter sebagai satu-satunya benteng terakhir martabat manusia dalam perang.
