Tembakan peringatan telah diluncurkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Melalui kajian mendalamnya, ICJ membeberkan fakta pahit: Pemerintah Indonesia dinilai gagal memenuhi kewajiban fundamentalnya untuk melakukan due diligence dalam melindungi keamanan dan martabat warga sipil yang terjebak dalam pusaran konflik bersenjata, khususnya di wilayah Papua dan Poso. Kegagalan ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip inti hukum humaniter internasional. Ketika kewajiban negara untuk bertindak secara proaktif dan wajar guna mencegah pelanggaran HAM diabaikan, legitimasi klaim Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum internasional dipertaruhkan di hadapan komunitas global.
Makna Due Diligence dan Tanggung Jawab Negara yang Terlupakan
Konsep due diligence bukanlah sekadar jargon hukum, tetapi sebuah kewajiban normatif yang mengikat negara sebagai subjek hukum internasional. Prinsip ini, yang merupakan jantung dari hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional, mensyaratkan tindakan konkret, sistematis, dan efektif dari negara untuk mencegah, menginvestigasi, dan menghukum pelanggaran yang dilakukan baik oleh aktor negara maupun non-negara di wilayah yurisdiksinya, terutama di zona konflik. Inti dari kewajiban ini adalah memastikan akuntabilitas dan memberikan pemulihan yang berarti bagi korban. Laporan ICJ dengan jelas menunjukkan bahwa Indonesia gagal dalam beberapa aspek kunci:
- Lemahnya Pencegahan: Pengawasan operasional yang minim terhadap pasukan keamanan di lapangan, sehingga membuka ruang bagi praktik kekerasan berlebihan.
- Sistem Pengaduan yang Cacat: Mekanisme bagi warga sipil untuk melaporkan kekerasan masih tertutup, sulit diakses, dan tidak menjamin perlindungan bagi pelapor dari pembalasan.
- Investigasi yang Tidak Transparan dan Tidak Efektif: Kasus-kasus dugaan pelanggaran oleh aparat seringkali ditangani secara internal tanpa partisipasi publik atau lembaga independen, berujung pada penutupan kasus tanpa proses hukum yang adil.
- Budaya Impunitas yang Mengakar: Minimnya penuntutan terhadap pelaku dari kalangan keamanan menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang dan melanggengkan rasa ketidakadilan.
Pola tersebut secara gamblang menunjukkan bahwa kewajiban perlindungan fundamental negara, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan berbagai instrumen HAM, tidak diwujudkan dalam mekanisme nyata di zona konflik Indonesia.
Impunitas Merusak Martabat Hukum dan Merongrong Kedaulatan
Analisis kritis dari temuan ICJ ini tidak boleh berhenti pada tataran prosedural. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak etis dan konsekuensi hukum yang lebih dalam. Impunitas sistematis yang diidentifikasi oleh ICJ bukan hanya melukai korban secara individual, tetapi secara fundamental melukai martabat hukum itu sendiri. Prinsip hukum internasional yang teguh menyatakan bahwa negara tetap bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh organ-organnya. Dengan membiarkan aparatnya bertindak di luar koridor hukum tanpa konsekuensi, Pemerintah Indonesia telah mengikis prinsip kedaulatan hukum yang seharusnya dijunjung. Kredibilitas Indonesia sebagai pihak dalam berbagai konvensi internasional pun menjadi taruhannya. Retorika komitmen terhadap HAM dan perlindungan warga sipil akan terus menjadi 'janji kosong' selama kewajiban due diligence diabaikan. Tanpa akuntabilitas, klaim kedaulatan negara dalam menangani konflik internal kehilangan legitimasi moral dan hukum di mata dunia.
Peringatan dari ICJ ini harus dibaca sebagai alarm darurat bagi negara untuk segera melakukan reformasi struktural. Ini bukan tentang politik pencitraan internasional semata, melainkan tentang kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, tanpa terkecuali mereka yang berada di wilayah rawan konflik. Pembenahan sistem pertanggungjawaban hukum dalam operasi militer dan keamanan, pemberdayaan pengadilan yang independen, dan pembentukan mekanisme pengawasan sipil yang kuat bukan lagi pilihan, melainkan suatu keniscayaan hukum dan kemanusiaan.
Lalu, pertanyaan etis yang harus diajukan kepada setiap aktivis hukum dan pemerhati hak asasi manusia adalah: Bisakah kita, sebagai bangsa yang menghormati konsensus hukum internasional, terus berdiam diri menyaksikan martabat hukum dinistakan melalui pola impunitas yang mengabaikan jiwa-jiwa sipil tak bersenjata? Ataukah kita akan bergerak, menggunakan setiap instrumen hukum nasional dan internasional yang ada, untuk menuntut pemenuhan kewajiban due diligence itu—sebuah perjuangan yang pada hakikatnya adalah perjuangan memulihkan kehormatan bangsa itu sendiri?
