Laporan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) yang baru-baru ini dirilis menyingkap satu paradoks hukum yang mengkhawatirkan: meski telah meratifikasi sejumlah instrumen hukum humaniter internasional, Indonesia tampak gagap dalam menginternalisasikan prinsip-prinsip krusial tersebut ke dalam tindakan nyata para aparat keamanan. Kesenjangan antara norma di atas kertas dan praktik di lapangan ini bukan hanya soal teknis pelatihan, melainkan merupakan indikasi kegagalan struktural dalam menjamin martabat hukum dan manusia dalam setiap operasi keamanan, terutama di wilayah konflik bersenjata yang berlarut-larut.
Celah Hukum yang Membahayakan: Dari Ratifikasi ke Implementasi
Poin utama yang diangkat oleh ICRC adalah sifat formalistik dari pelatihan hukum humaniter internasional yang ada. Pelatihan seringkali menjadi aktivitas administratif belaka—sekadar mencetak sertifikat—tanpa diintegrasikan secara mendalam ke dalam latihan tempur, prosedur operasi standar, dan inti doktrin militer. Akibatnya, ketika berhadapan dengan situasi dinamis dan penuh tekanan di medan konflik bersenjata, para aparat keamanan cenderung mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan operasional dan taktis semata, mengesampingkan kewajiban hukum yang lebih fundamental. Kewajiban untuk membedakan kombatan dengan warga sipil, prinsip proporsionalitas, dan larangan menyerang objek-objek sipil pun menjadi korban pertama dari ketidaksiapan ini.
Keadaan ini menempatkan Indonesia pada posisi kerentanan hukum yang serius, khususnya dalam konteks operasi di wilayah seperti Papua. Setiap insiden yang melibatkan korban sipil atau kerusakan properti sipil—entah disengaja atau akibat kelalaian—dapat dengan mudah diangkat ke ranah pertanggungjawaban internasional. Dalam hukum internasional, negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran (negative obligation), tetapi juga kewajiban positif (positive obligation) untuk:
- Mencegah terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional oleh angkatan bersenjatanya.
- Secara proaktif melatih, mengawasi, dan memastikan seluruh personelnya memahami dan mematuhi hukum perang.
- Melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif terhadap setiap dugaan pelanggaran.
Tanpa pemenuhan kewajiban positif ini, klaim Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum internasional akan kehilangan landasan moral dan kredibilitasnya di mata dunia.
Mengubah Etika Perang dari Hambatan Menjadi Panduan Operasional
Rekomendasi ICRC untuk mengintensifkan dan mereformasi pelatihan, mengintegrasikan modul hukum humaniter ke dalam kurikulum pendidikan militer, serta membentuk unit penasihat hukum (legal advisor) di tingkat satuan operasi, bukan sekadar saran teknis. Ini adalah langkah mendesak untuk mengembalikan etika ke dalam jantung setiap operasi militer. Etika perang dan hukum humaniter internasional sejatinya bukan beban atau penghambat misi. Sebaliknya, keduanya berfungsi sebagai panduan operasional yang menjamin bahwa penggunaan kekuatan (use of force) dilakukan dengan tetap menjaga martabat kemanusiaan, membatasi penderitaan yang tidak perlu, dan pada akhirnya, memperkuat legitimasi operasi itu sendiri di mata masyarakat lokal maupun komunitas internasional.
Integrasi ini berarti mengubah paradigma di kalangan aparat keamanan dari sekadar 'menaati aturan' menjadi 'memahami jiwa aturan'. Pelatihan harus bergeser dari model kelas teoritis ke simulasi dan table-top exercise yang kompleks, mencerminkan tantangan riil di berbagai skenario konflik bersenjata. Kehadiran penasihat hukum di tingkat taktis akan memastikan bahwa pertimbangan hukum humaniter hadir sejak fase perencanaan, bukan hanya sebagai analisis pasca-kejadian.
Namun, di balik rekomendasi teknis tersebut, tersembunyi pertanyaan etis yang lebih dalam: Apakah minimnya pemahaman ini mencerminkan ketidakpedulian sistemik terhadap nilai-nilai kemanusiaan, atau sekadar kegagalan manajemen pengetahuan? Ketika sebuah negara secara resmi berkomitmen pada konvensi seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, namun abai dalam menjamin komitmen itu dipahami dan dijalankan oleh ujung tombaknya, apakah itu bukan bentuk pelanggaran terselubung terhadap janji konstitusional bangsa terhadap hukum dan keadilan? Sebagai aktivis hukum, kita tidak bisa hanya melihat ini sebagai persoalan kapasitas semata, melainkan sebagai ujian terhadap komitmen etis Indonesia pada tatanan dunia yang beradab. Tantangannya bukan lagi pada apa yang harus dilakukan—rekomendasi ICRC sudah jelas—tetapi pada kehendak politik dan kesungguhan moral untuk melakukannya sebelum satu lagi nyawa sipil yang tak bersalah menjadi korban dari ketidaktahuan yang seharusnya bisa dicegah.
