Praktik ganda dalam penanganan pengaduan kejahatan perang di Papua tidak lagi sekadar soal prosedural, tetapi merupakan pelanggaran fundamental terhadap martabat hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Ketika negara aktif menjadi advokat penegakan hukum humaniter untuk konflik di belahan dunia lain, namun menolak audit independen untuk kasus di dalam negeri, Indonesia secara diametral melanggar jiwa Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya 1977. Penolakan ini merupakan anomali hukum yang mengubah norma universal menjadi komoditas politik, mengkhianati prinsip utama hukum humaniter yang mengikat tanpa syarat dan tanpa reserve.
Paradoks Universalitas: Ketika Kedaulatan Menjadi Tembok Penghalang Keadilan
Respons pemerintah Indonesia yang mengedepankan narasi kedaulatan dan keamanan nasional untuk menolak investigasi independen di Papua mencerminkan standar ganda yang berbahaya. Di panggung internasional, Indonesia vokal mendukung penyelidikan pelanggaran di konflik seperti Gaza atau Ukraina, namun terhadap kasus domestik, justru mengeraskan sikap dengan dalih non-intervensi. Sikap ini merupakan distorsi prinsip universalitas hukum, yang seharusnya menjamin aplikasi norma yang sama tanpa memandang lokus geografis atau kepentingan politik negara. Penolakan verifikasi eksternal menciptakan preseden bahwa komitmen terhadap hukum humaniter bersifat instrumental—hanya berlaku ketika menguntungkan posisi diplomasi negara.
Amnesty International dan lembaga HAM global telah mencatat indikasi serius pelanggaran terhadap prinsip-prinsip inti hukum humaniter di Papua. Pelanggaran tersebut diduga menyasar tiga pilar utama yang menjadi inti etika perang:
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Kewajiban absolut untuk membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam setiap operasi militer.
- Prinsip Proporsionalitas: Larangan mutlak penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak sebanding dengan keuntungan militer konkret yang diharapkan.
- Prinsip Perlindungan (Protection): Imperatif untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu dan memberikan perlindungan maksimal bagi penduduk sipil dan objek sipil.
Setiap penyimpangan dari norma-norma ini, terlepas dari dalih kompleksitas keamanan, secara hukum internasional menuntut penyelidikan yang independen, imparsial, dan efektif. Tanpa proses verifikasi yang kredibel, setiap klaim penegakan hukum oleh negara menjadi cacat moral dan yuridis sejak awal.
Pelanggaran Berlapis: Dari Korban Papua hingga Erosi Kredibilitas Indonesia di Forum Dunia
Penolakan terhadap mekanisme audit internasional bukan hanya menutup akses keadilan bagi korban di Papua, tetapi juga melahirkan pelanggaran berlapis yang sistemik. Pelanggaran pertama dan paling mendasar adalah terhadap hak korban konflik untuk mengetahui kebenaran, mendapatkan keadilan, dan reparasi. Pelanggaran kedua adalah terhadap kewajiban substantif negara pihak Konvensi Jenewa untuk bekerja sama dalam penegakan hukum humaniter, termasuk melalui penerimaan mekanisme verifikasi ketika ada praduga kuat. Pelanggaran ketiga, dan yang berdampak paling luas, adalah erosi kredibilitas Indonesia sebagai responsible state dalam tata kelola hukum internasional.
Dalam arsitektur hukum internasional, kesediaan untuk diaudit dan diuji komitmennya merupakan indikator utama good faith dan kemauan politik suatu negara. Dengan membangun tembok penghalang, Indonesia justru mengirimkan sinyal bahwa komitmennya terhadap kejahatan perang dan hukum humaniter bersifat kondisional—hanya untuk diekspor, bukan untuk diterapkan di dalam rumah sendiri. Sikap ini mengikis fondasi moral Indonesia ketika berbicara tentang perlindungan HAM dan perdamaian di forum-forum seperti PBB atau ASEAN.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasar bagi setiap aktivis dan praktisi hukum adalah: bisakah kita membangun kredibilitas sistem hukum nasional yang berlandaskan martabat, jika kita sendiri menolak diuji oleh standar yang kita paksakan kepada orang lain? Anomali penanganan praduga kejahatan perang di Papua bukan lagi sekadar soal teknis yurisdiksi, melainkan ujian nyata bagi konsistensi etika bangsa dalam merawat koridor hukum yang beradab. Ketika prinsip universalitas dikorbankan demi narasi kedaulatan yang sempit, bukankah kita justru mengkhianati cita-cita konstitusi yang menjunjung tinggi “perdamaian abadi dan keadilan sosial”?
