Klaim pelanggaran hak asasi manusia terhadap nelayan tradisional Indonesia di wilayah Laut Cina Selatan, terutama sekitar Natuna, bukan sekadar gesekan diplomatik, melainkan persoalan mendasar tentang martabat hukum dan kedaulatan. Ketika kekerasan dan penahanan sewenang-wenang oleh pihak asing berulang di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diakui secara internasional, tindakan Indonesia tidak boleh berhenti pada protes verbal atau pengerahan kekuatan militer. Titik tekan analisis kritis ini adalah kegagalan strategi hukum Indonesia dalam menggunakan sepenuhnya instrumen hukum internasional—seperti UNCLOS dan konvensi HAM—untuk membela warga negaranya dan menegakkan kedaulatan di wilayah konflik. Konsep due diligence sebagai kewajiban negara menjadi taruhan di tengah kecenderungan pemerintah yang lebih mengutamakan diplomasi halus daripada litigasi yang berprinsip.
Kekosongan Litigasi dalam Strategi Hukum Indonesia
Diplomasi dan postur keamanan maritim telah menjadi senjata utama Indonesia dalam merespons sengketa di Laut Cina Selatan, sementara jalur hukum internasional justru terbengkalai. Padahal, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi Indonesia, menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yurisdiksi, termasuk klaim tumpang tindih dan perlindungan hak-hak nelayan tradisional. Strategi hukum yang hanya mengandalkan pendekatan non-litigatif mengabaikan beberapa peluang krusial:
- Pemanfaatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa UNCLOS: Indonesia dapat mengajukan kasus ke Pengadilan Hukum Laut Internasional atau arbitrase berdasarkan Bab XV UNCLOS, khususnya terkait pelanggaran terhadap hak berdaulat di ZEE dan perlindungan sumber daya hayati.
- Penyampaian Protest Note yang Berbasis Hukum: Protes diplomatik harus secara eksplisit merujuk pada pasal-pasal spesifik UNCLOS dan instrumen HAM internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang mengatur larangan penahanan sewenang-wenang dan perlindungan dari kekerasan.
- Pembentukan Preseden Hukum: Kegagalan membawa kasus ke forum hukum internasional melemahkan posisi Indonesia dalam membangun preseden yang dapat memperkuat klaim kedaulatan dan perlindungan HAM di masa depan.
Etika Perang dan Kedaulatan Hukum di Zona Konflik
Persoalan ini melampaui hukum positif dan menyentuh ranah etika perang (jus in bello) dan etika yurisdiksi. Penggunaan kekuatan oleh pihak asing terhadap nelayan sipil di zona yang status hukumnya dipersengketakan merupakan pelanggaran prinsip proporsionalitas dan pembedaan (distinction)—norma dasar yang melindungi non-kombatan. Dalam konteks ini, analisis strategi hukum Indonesia harus mempertanyakan apakah pemerintah telah memenuhi kewajiban etisnya untuk:
- Melindungi Martabat Warga: Setiap insiden kekerasan terhadap nelayan adalah pelanggaran terhadap martabat manusia yang harus ditanggapi dengan langkah hukum yang tegas, bukan hanya simpati.
- Menegakkan Kedaulatan sebagai Nilai Normatif: Kedaulatan bukan hanya klaim teritorial, tetapi tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi mereka yang berada di bawah yurisdiksi negara.
- Menjalankan Due Diligence Hukum: Kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran HAM terhadap warganya mengharuskan tindakan proaktif melalui semua jalur hukum yang tersedia, termasuk litigasi. Ketidakmampuan atau keengganan mengejar jalur ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.
Pertanyaan kritis yang harus dihadapi oleh para aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: Apakah preferensi untuk pendekatan non-konfrontatif hukum justru mengikis prinsip negara hukum Indonesia di tingkat internasional? Ketika instrumen hukum seperti UNCLOS dan mekanisme HAM global tersedia, kegagalan memanfaatkannya secara maksimal bukan hanya kesalahan taktis, melainkan pengabaian terhadap kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negara. Di tengah kompleksitas geopolitik Laut Cina Selatan, martabat Indonesia sebagai bangsa yang menghormati hukum akan diuji oleh kemampuannya membela hak-hak warganya melalui jalur hukum yang beradab, bukan sekadar melalui kalkulasi kekuatan. Titik balik strategi hukum Indonesia menghadapi klaim pelanggaran HAM di wilayah ini terletak pada keberanian untuk beralih dari diplomasi yang lunak ke litigasi yang berprinsip.
