Ketegangan antara kedaulatan teritorial dan imperatif moral kemanusiaan sekali lagi diuji di pesisir Aceh, tatkala gelombang pengungsi Rohingya yang terdampar memaksa Indonesia berhadapan dengan konsistensi komitmen hukum internasionalnya. Konflik etis ini bukan sekadar persoalan teknis penanganan migran, melainkan ujian nyata bagi martabat hukum Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967. Di bawah sorotan hukum internasional dan etika global, respon ad-hoc dan yang kerap didominasi narasi keamanan nasional berisiko menggeser hak asasi pengungsi—terutama prinsip non-refoulement yang absolut—ke pinggiran kebijakan, sebuah langkah yang secara normatif dapat dikategorikan sebagai pengabaian kewajiban perlindungan.
Analisis Hukum: Kesenjangan Regulasi Domestik dan Komitmen Internasional
Lanskap hukum Indonesia terkait asylum dan pengungsi masih berjalan di atas ranah yang terfragmentasi dan penuh paradoks. Meski secara formal terikat pada Konvensi 1951 melalui aksesi, negara belum memiliki instrumen hukum nasional yang komprehensif untuk mengoperasionalkan kewajiban tersebut. Absennya Undang-Undang Suaka menciptakan ruang hukum yang kosong, sehingga penanganan pengungsi Rohingya di Aceh sering kali bergantung pada kebijakan temporer dan diskresi pemerintah daerah yang mudah berubah. Dalam bingkai hukum internasional, ketidakpastian ini menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis:
- Tanggung Jawab Negara Pihak (State Party Responsibility): Seberapa jauh Indonesia dapat mengklaim kedaulatan untuk membatasi akses perlindungan, sementara ia telah meratifikasi konvensi yang mewajibkan pemberian perlindungan sementara dan larangan mengembalikan pengungsi ke wilayah di mana nyawa atau kebebasannya terancam?
- Prinsip Non-Refoulement sebagai Jus Cogens: Prinsip ini diakui sebagai norma yang bersifat memaksa dalam hukum internasional. Setiap kebijakan yang berpotensi mengembalikan pengungsi Rohingya—yang melarikan diri dari persekusi sistematis di Myanmar—dapat dinilai telah melanggar norma tertinggi dalam hukum kemanusiaan.
- Harmonisasi Hukum: Ketiadaan regulasi domestik bukanlah pembenar untuk mengabaikan kewajiban internasional. Doktrin pacta sunt servanda dalam Hukum Perjanjian Internasional menuntut negara untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan komitmen yang telah diikat.
Etika Perang dan Kemanusiaan: Melampaui Logika Keamanan Semata
Di balik kerangka hukum, krisis pengungsi Rohingya di Aceh juga merupakan cermin dari benturan etika. Pendekatan yang terlalu berat pada keamanan nasional dan stabilitas perbatasan sering kali mengaburkan dimensi kemanusiaan yang menjadi inti dari etika perang modern dan respons krisis. Etika kemanusiaan dalam konteks ini menuntut solidaritas aktif dan pengakuan atas martabat inheren setiap manusia, terlepas dari status kewarganegaraannya. Perspektif ini mengajukan pertanyaan mendasar: Apakah justifikasi keamanan negara dapat secara etis menihilkan hak dasar individu untuk mencari perlindungan dari kekerasan dan penganiayaan? Dalam etika perang, prinsip proporsionalitas dan pembedaan (distinction) antara kombatan dan non-kombatan juga relevan diaplikasikan secara analog: pengungsi Rohingya adalah korban konflik dan persekusi, bukan ancaman militer. Oleh karena itu, respon negara harus didasarkan pada perlindungan, bukan securitisasi.
Ketiadaan kerangka hukum yang jelas tidak hanya menciptakan kerentanan bagi pengungsi, tetapi juga bagi otoritas Indonesia sendiri. Kebijakan yang inkonsisten—kadang diterima dengan belas kasih, di lain waktu ditolak—dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang juga merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional Indonesia. Situasi ini menjebak negara dalam dilema permanen: di satu sisi tuntutan hukum internasional dan etika global untuk bertindak solider, di sisi lain tekanan politik domestik dan kerangka regulasi yang minim.
Artikel ini menutup dengan sebuah refleksi kritis yang menggugah: Ketika gelombang pengungsi berikutnya kembali menghampiri pantai Aceh, apakah Indonesia akan terus berdiri di persimpangan antara kedaulatan dan kemanusiaan dengan kebijakan reaktif, atau akhirnya memilih untuk mengukuhkan komitmennya melalui langkah konkret—ratifikasi yang bermakna dan legislasi yang berpihak pada perlindungan—sebagai bentuk penegasan bahwa martabat hukum suatu bangsa juga diukur dari caranya memperlakukan yang paling rentan? Dalam konteks etika perang, ketidakbertindakan atau penundaan yang sistematis untuk melindungi mereka yang melarikan diri dari kekerasan, dapat ditafsirkan sebagai kegagalan moral yang sama beratnya dengan pelanggaran hukum.
