Indonesia memasuki zona kelabu hukum yang berbahaya dengan pendekatan ambivalen terhadap kelompok bersenjata dalam konflik internal, seperti di Papua dan Aceh. Inti analisis hukum kali ini adalah bagaimana ketidakjelasan status combatants—apakah mereka pihak dalam konflik bersenjata non-internasional atau hanya subjek penegakan hukum biasa—berfungsi sebagai strategi negara untuk mengelak dari penerapan standar perlindungan yang lebih tinggi dari Hukum Humaniter Internasional (IHL). Ini bukan lagi debat teknis yuridis, melainkan kegagalan etis fundamental yang mengabaikan martabat hukum sebagai jantung negara beradab.
Ambang Batas Etika: Ketika IHL Terabaikan dalam Konflik Internal
Protokol Tambahan II 1977 Konvensi Jenewa menyediakan kerangka normatif untuk konflik bersenjata non-internasional, termasuk kriteria untuk mengakui suatu kelompok sebagai pihak dalam konflik dan anggotanya sebagai kombatan. Secara kritis, banyak kelompok bersenjata di Indonesia sering memenuhi elemen kumulatif yang disyaratkan. Namun, pemerintah dengan konsisten memilih narasi ‘kelompok kriminal’, sebuah klasifikasi yang secara hukum dan etis bermasalah karena:
- Menghindari penerapan prinsip dasar IHL seperti pembedaan (distinction) dan proporsionalitas.
- Mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi mereka yang hors de combat (tidak lagi mampu bertempur).
- Menggunakan kerangka hukum pidana yang lebih lentur untuk memberi ruang bagi operasi militer dengan standar perlindungan HAM yang minimal.
Jadi, ambiguitas status combatants adalah pintu masuk bagi pelanggaran: negara memilih standar hukum yang paling rendah untuk melindungi nyawa, sebuah keputusan yang secara etika mencederai konsep negara hukum.
Kriminalisasi sebagai Alat: Implikasi Brutal pada Perlindungan HAM
Strategi mengkriminalisasi seluruh gerakan bersenjata memiliki implikasi operasional yang fatal terhadap perlindungan HAM. Dalam logika ‘penumpasan kriminal bersenjata’ atau ‘anti-teror’, ambang batas penggunaan kekuatan mematikan menjadi sangat rendah dan prinsip IHL diabaikan. Hasilnya adalah pola pelanggaran yang berulang:
- Kekerasan berlebihan (excessive force): Karena prinsip proporsionalitas dari IHL tidak diterapkan, operasi militer sering menggunakan kekuatan yang tidak sebanding dengan ancaman.
- Penghakiman ekstra-yudisial (extrajudicial killings): Korban yang hanya dicap ‘bandit’ atau ‘teroris’ kehilangan haknya sebagai manusia yang dilindungi konvensi internasional, membuka jalan bagi pembunuhan tanpa proses hukum.
: Individu yang ditangkap tidak mendapat perlindungan sebagai tahanan perang, berujung pada praktik penahanan tanpa proses dan penyiksaan.
Dengan demikian, penolakan untuk mengklarifikasi status combatants bukan hanya soal klasifikasi, tetapi menjadi alat politik untuk memberikan impunitas de facto bagi aparat. Ini adalah bentuk pelanggaran etika perang yang paling mendasar: mengabaikan norma yang dirancang untuk melindungi manusia dalam situasi konflik.
Analisis kritis ini berakhir dengan pertanyaan etis yang menggugah: Jika sebuah negara dengan sengaja memilih kerangka hukum yang paling minim perlindungan untuk menghadapi konflik internal, bukankah ia telah meninggalkan prinsip dasar keberadaban—yaitu menghormati martabat manusia bahkan dalam keadaan perang? Aktivis hukum harus mempertanyakan apakah komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional hanya berlaku ketika convenient, atau menjadi prinsip absolut yang mengikat bahkan dalam situasi paling sulit. Tanpa kejelasan status combatants dan penerapan IHL, setiap operasi militer dalam konflik internal berisiko menjadi zona bebas hukum, di mana hak hidup dan martabat manusia menjadi korban pertama.
