Konfrontasi militer antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Selat Hormuz telah melampaui narasi ketegangan geopolitik biasa, menguak sebuah pelanggaran etis yang lebih mendasar: pendangkalan sistematis etika perang dan hukum internasional menjadi instrumen legitimasi semata. Di jantung jalur maritim vital global ini, prinsip-prinsip inti jus in bello—yang seharusnya menjadi pagar pembatas penderitaan dalam konflik bersenjata—telah direduksi menjadi retorika kosong. Ketegangan di Selat Hormuz ini menempatkan kita pada sebuah persimpangan kritis, di mana setiap klaim pembenaran dari kedua pihak harus diuji dengan ketat di bawah mikroskop norma hukum humaniter internasional, sebuah ujian yang justru memperlihatkan erosi martabat hukum itu sendiri.
Degradasi Prinsip Jus In Bello: Necessitas dan Proporsionalitas yang Terkorbankan
Inti kegagalan etis dalam dinamika AS dan Iran di Selat Hormuz terletak pada pengabaian telak terhadap prinsip dasar necessity (kebutuhan militer mendesak) dan proportionality (proporsionalitas). Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 secara tegas menetapkan bahwa penggunaan kekuatan harus merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dan dampaknya harus sepadan dengan keuntungan militer konkret yang diharapkan. Namun, pola aksi-reaksi yang terlihat justru membentuk siklus balasan yang mengikis prinsip tersebut. Beberapa pertanyaan hukum mendesak mengemuka:
- Apakah eskalasi militer sebagai tanggapan atas insiden maritim masih memenuhi syarat sebagai 'kebutuhan mendesak', atau telah bertransformasi menjadi pembalasan kolektif yang dilarang?
- Bagaimana prinsip pembedaan (distinction) antara sasaran militer dan sipil dapat dipertahankan ketika kapal komersial rutin dijadikan alat intimidasi dan sandera geopolitik?
Realitas menunjukkan penggunaan kekuatan berubah dari obat terakhir menjadi obat pertama (primum remedium) dalam kalkulus kebijakan kedua negara. Ini bukan penerapan hukum internasional, melainkan penyalahgunaan kerangka hukumnya sebagai tameng justifikasi ex-post facto.
Ancaman terhadap Lex Specialis: Penyanderaan Kebebasan Navigasi di Selat Hormuz
Di sisi lain, ancaman dan gangguan terhadap navigasi di selat strategis ini merupakan serangan frontal terhadap rezim hukum internasional laut sebagai lex specialis. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982, yang berfungsi sebagai konstitusi lautan, secara jelas menjamin hak lintas damai dan kebebasan pelayaran melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (Pasal 38). Setiap pembatasan yang diterapkan oleh Iran—atau tekanan militer yang dilakukan oleh AS—wajib bertahan dalam uji ketat tiga lapis: kebutuhan mendesak, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Praktik di lapangan justru menunjukkan pola yang mengkhawatirkan:
- Pelanggaran Prinsip Pembedaan: Kapal niaga sipil secara konsisten dijadikan alat tekanan geopolitik, mengaburkan garis pemisah absolut antara objek militer dan sipil yang dilindungi hukum humaniter.
- Penyalahgunaan Doktrin Keamanan Nasional: Argumen keamanan nasional sering dikedepankan tanpa memenuhi standar ketat jus ad bellum (hukum untuk memulai perang), mengubahnya menjadi lisensi untuk tindakan sepihak dan sewenang-wenang.
- Ancaman terhadap Kepentingan Umum Kemanusiaan: Gangguan terhadap jalur pasokan energi global tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip menghindarkan penderitaan yang tidak perlu pada penduduk sipil, yang merupakan inti dari etika perang.
Konflik di Selat Hormuz pada akhirnya bukan sekadar perseteruan antara AS dan Iran. Ini adalah ujian nyata terhadap komitmen komunitas internasional pada kerangka hukum yang telah dibangun dengan susah payah. Ketika prinsip-prinsip seperti necessity, proportionality, dan distinction dikorbankan demi kepentingan strategis sesaat, apa yang tersisa dari otoritas moral hukum humaniter internasional? Pertanyaan ini menuntut jawaban dan sikap tegas dari setiap aktivis hukum dan penegak keadilan: akankah kita membiarkan Selat Hormuz menjadi preseden berbahaya di mana hukum takluk pada kekuatan, atau kita akan bersikukuh bahwa bahkan di medan ketegangan paling panas sekalipun, etika perang dan martabat hukum harus tetap menjadi navigator tertinggi?
