Wacana pemberdayaan batalion teritorial dalam penanganan kriminalitas jalanan seperti begal bukan sekadar pergeseran taktik operasional, melainkan sebuah transformasi struktural yang mengancam martabat hukum dan etika negara konstitusional. Dari perspektif etika perang dan hukum administrasi negara, kebijakan ini merupakan pelanggaran prinsip dasar pemisahan domain sipil-militer yang dijamin konstitusi. Delegasi fungsi penegakan hukum domestik—yang secara imperatif menjadi mandat eksklusif Kepolisian Republik Indonesia (Polri)— kepada institusi militer mencerminkan erosi batasan normatif yang melindungi ruang sipil dari logika kombatan. Langkah ini menempatkan instrumen pertahanan negara sebagai alat pemecah masalah sosial, sebuah preseden yang mengaburkan mandat konstitusional Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan secara fundamental melanggar prinsip supremasi sipil sebagai pilar utama demokrasi dan negara hukum.
Militerisasi Keamanan Dalam Negeri: Pengkhianatan terhadap Reformasi dan Prinsip Proporsionalitas
Dalam analisis etika pemerintahan dan hukum administrasi, opsi mengerahkan batalion teritorial dalam tugas kepolisian merupakan pengakuan terbuka atas kegagalan reformasi struktural Polri dan sistem peradilan pidana. Alih-alih melakukan pembenahan mendasar pada institusi sipil yang diberi mandat konstitusional, negara mengambil jalan pintas dengan mengedepankan logika militerisasi. Pendekatan ini mengandung pelanggaran sistematis terhadap beberapa prinsip hukum dan etika yang mendasar:
- Pelanggaran Prinsip Proporsionalitas: Penggunaan kekuatan dan logika militer untuk menangani kriminalitas jalanan biasa tidak memenuhi uji proporsionalitas yang diamanatkan dalam etika penggunaan kekuatan negara. Sarana yang digunakan—infrastruktur dan paradigma pertahanan—jauh melebihi tujuan penegakan hukum ringan dan mengabaikan prinsip subsidiaritas.
- Pengabaian Akar Permasalahan Sosial: Kebijakan ini mengalihkan fokus dari determinan sosial kriminalitas seperti ketimpangan ekonomi dan kegagalan sistem rehabilitasi, menempatkan pendekatan represif di atas solusi struktural yang berkelanjutan.
- Risiko Pelanggaran HAM Sistemik: Personel militer dilatih dalam logika pertempuran dan neutralisasi ancaman, bukan dalam penegakan hukum yang menjunjung tinggi presumsi tak bersalah dan prosedur hukum yang fair sesuai KUHAP dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Ekspansi Batalion Teritorial: Ancaman Terhadap Arsitektur Demokrasi dan Kedaulatan Hukum
Ekspansi peran batalion teritorial ke ranah keamanan dalam negeri harus dibaca sebagai ancaman serius terhadap arsitektur demokrasi yang masih dalam proses konsolidasi. Pembentukan 750 batalion yang disebut untuk 'menjaga kedaulatan' hingga tingkat kabupaten bukan hanya soal kapasitas operasional, melainkan transformasi mendasar dalam relasi sipil-militer. Dalam perspektif etika perang yang diatur dalam hukum humaniter internasional, prinsip pembedaan (distinction) antara kombatan dan warga sipil menjadi kabur ketika aparat pertahanan terlibat langsung dalam penanganan keamanan domestik. Praktik ini mengingkari mandat utama militer sebagai penjaga kedaulatan eksternal dan mengaburkan batas-batas yurisdiksi yang telah ditetapkan dalam kerangka konstitusional. Lebih lanjut, ekspansi fungsi ini berpotensi menciptakan paralelisme otoritas yang melemahkan institusi sipil dan menggeser paradigma keamanan dari pendekatan berbasis hukum menjadi pendekatan berbasis komando militer.
Pertanyaan mendasar yang harus diajukan oleh setiap aktivis hukum dan pemerhati etika negara adalah: sejauh mana kita rela mengorbankan prinsip supremasi sipil dan martabat hukum demi ilusi keamanan sesaat? Ketika negara memilih logika militer untuk menyelesaikan masalah sipil, bukan hanya efektivitas penegakan hukum yang dipertaruhkan, melainkan hakikat negara hukum itu sendiri. Apakah kita sedang menyaksikan normalisasi keadaan darurat permanen di balik retorika penanganan kriminalitas? Refleksi etis ini menjadi penting mengingat sejarah panjang hubungan sipil-militer di Indonesia yang penuh dengan dinamika kuasa dan perluasan mandat. Tantangan terbesar demokrasi bukan terletak pada ancaman eksternal, melainkan pada erosi batasan normatif dari dalam melalui kebijakan yang mengaburkan pemisahan domain sipil dan militer.
