Sebuah zona abu-abu hukum yang berbahaya sedang diciptakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi konflik bersenjata di Papua. Penolakan untuk mengklarifikasi status konflik sebagai Non-International Armed Conflict (NIAC)—meski realitas lapangan memenuhi kriterianya—tidak hanya mengabaikan tuntutan hukum humaniter internasional, tetapi juga merupakan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban etisnya untuk meminimalkan penderitaan manusia. Para ahli hukum internasional memperingatkan bahwa sikap ambigu ini mengorbankan martabat hukum demi narasi politik sempit, sebuah langkah yang secara moral dapat dipertanyakan. Penempatan isu ini semata dalam ranah ‘kriminal’ biasa justru mengaburkan standar perlindungan yang wajib diterapkan ketika kekerasan telah mencapai intensitas dan organisasi perang.
Kesunyian yang Mengakibatkan Penderitaan: Implikasi Hukum dari Penolakan Klarifikasi
Klaim Pemerintah bahwa konflik Papua murni persoalan ‘gerakan separatis kriminal’ bertolak belakang dengan prinsip obyektif dalam hukum humaniter. Kriteria untuk mendefinisikan sebuah Non-International Armed Conflict—seperti tertuang dalam Pasal 1(1) Protokol Tambahan II 1977 dan yurisprudensi Mahkamah Pidana Internasional—meliputi intensitas permusuhan yang berkepanjangan dan tingkat organisasi kelompok bersenjata yang melampaui sekadar kerusuhan dalam negeri. Realitas di lapangan, dengan penggunaan senjata api, taktik militer, dan korban berjatuhan, telah lama melampaui ambang batas tersebut. Penolakan untuk mengakui fakta hukum ini bukanlah keputusan yang netral; ia memiliki konsekuensi kongkret yang menghantam nilai-nilai kemanusiaan:
- Penghalangan penerapan korpus hukum humaniter yang lebih komprehensif, seperti Protokol Tambahan II, yang secara spesifik mengatur perlindungan bagi orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam permusuhan, termasuk sipil dan kombatan yang sakit atau terluka.
- Penciptaan ketidakpastian hukum bagi aparat keamanan di medan operasi. Tanpa kerangka NIAC yang jelas, norma yang berlaku menjadi kabur antara aturan operasi militer standar dan hukum pidana biasa, berpotensi melahirkan pelanggaran hak asasi manusia.
- Pelemahan posisi Indonesia di forum global. Negara yang dianggap mengelak dari tanggung jawab negara untuk mengklarifikasi status konflik dan menerapkan hukum yang tepat akan kehilangan kredibilitas moralnya dalam diplomasi hak asasi manusia.
Klarifikasi Bukan Pengakuan: Etika Realisme dalam Mengelola Konflik
Mengapa klarifikasi status hukum ini adalah sebuah imperatif etis? Pertama-tama, harus ditegaskan bahwa mengakui berlakunya hukum humaniter (ius in bello) sama sekali bukan pengakuan atas legitimasi politik atau kedaulatan kelompok bersenjata. Prinsip ini merupakan pilar inti dari etika perang: terlepas dari siapa yang salah atau benar dalam memulai konflik (ius ad bellum), semua pihak wajib mematuhi aturan untuk membatasi dampak kekerasan. Oleh karena itu, langkah klarifikasi adalah tindakan realis dan beradab. Ia menggeser fokus dari polemik politik menuju perlindungan nyawa.
Sebuah negara yang dewasa secara konstitusional dan beretika tidak akan takut pada hukum. Justru, penerapan hukum humaniter merupakan penegasan otoritas dan kedaulatan negara dalam menjamin ketertiban yang bermartabat. Menutup mata terhadap realitas konflik yang memenuhi syarat NIAC adalah bentuk penyangkalan yang mahal harganya: penderitaan warga sipil yang terus berlanjut, eskalasi kekerasan yang tak terkendali oleh norma, dan erosi kepercayaan komunitas internasional. Negara justru menunjukkan kekuatannya ketika berani menjalankan kewajiban perlindungannya, bahkan dalam situasi yang paling kompleks sekalipun.
Lantas, pertanyaan etis yang harus dijawab oleh para aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: hingga kapan kita akan membiarkan pertimbangan simbolik dan politik mengalahkan prinsip dasar kemanusiaan yang universal? Ketika aparatus negara enggan bertindak, menjadi tanggung jawab komunitas hukum dan masyarakat sipil untuk terus mendesak dilakukannya klarifikasi status ini. Diam dan membiarkan zona abu-abu ini terus berlangsung bukanlah pilihan yang netral; itu adalah bentuk komplisitas terhadap setiap penderitaan tambahan yang terjadi di bawah naungan ketidakpastian hukum.
