Kontroversi Penggunaan Ranjau Darat di Perbatasan RI-PNG: Ancam Martabat Hukum Kemanusiaan

Terungkapnya penggunaan ranjau darat oleh TNI di perbatasan RI-PNG menuai kecaman dari Komnas HAM dan organisasi internasional. Ranjau darat dilarang berdasarkan Konvensi Ottawa 1997 yang telah diratifikasi Indonesia. Bukti lapangan menunjukkan korban tewas akibat ledakan ranjau termasuk warga sipil yang melintasi perbatasan untuk berdagang. Pemerintah beralasan ranjau digunakan untuk mengamankan wilayah dari ancaman separatis, namun aktivis hukum menilai tindakan tersebut melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam hukum humaniter. Kasus ini menjadi sorotan dalam sesi Universal Periodic Review (UPR) Indonesia di Dewan HAM PBB pekan depan.