Dalam dunia hukum internasional yang semakin kompleks, komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter bukan hanya soal ratifikasi konvensi, tetapi soal martabat. Temuan dari sebuah wawancara eksklusif dengan pakar hukum humaniter menguak realitas yang patut dikritisi: implementasi norma-norma ini dalam operasi militer domestik Indonesia, terutama di Papua, menunjukkan inkonsistensi yang berpotensi merusak legitimasi hukum negara. Fakta bahwa keputusan taktis sering bergantung pada komandan lapangan tanpa supervisi hukum yang sistematis bukan hanya soal prosedur; ini adalah soal etika dasar dalam penggunaan kekuatan negara.
Kelemahan Sistemik: Pelatihan Formalitas dan Supervisi Hukum yang Absen
Prof. Dr. Surya Aditya menggarisbawahi bahwa masalah mendasar ada pada pendekatan terhadap pelatihan. Pendidikan hukum humaniter bagi prajurit masih sering dicap sebagai formalitas administratif, bukan sebagai bagian integral dari taktik dan strategi operasional. Ketika prinsip inti seperti proporsionalitas (kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan tujuan militer) dan pembedaan (distinction antara kombatan dan non-kombatan, antara objek militer dan sipil) hanya dipahami sebagai teori di kelas, mereka mudah terabaikan dalam situasi tekanan tinggi di lapangan. Implementasi yang bersifat ad-hoc ini menciptakan ruang untuk potensi pelanggaran.
- Area Abu-abu Teknologi: Penggunaan teknologi seperti drone dan praktik penyamaran (camouflage) sering berada dalam 'area abu-abu' hukum karena kurangnya pedoman operasional yang jelas dan sesuai dengan perkembangan norma internasional.
- Kekurangan Struktural: Dibandingkan dengan banyak negara dengan standar modern, Indonesia belum secara sistematis menerapkan unit penasihat hukum (legal advisor) yang melekat pada setiap batalyon operasi. Padahal, keberadaan mereka vital untuk memastikan setiap keputusan penggunaan kekuatan telah melalui pertimbangan hukum yang mendalam sebelum eksekusi.
Pertimbangan Politik atau Komitmen Hukum? Dilema Pengakuan Status Konflik
Diskusi ini membuka pertanyaan etis yang lebih mendalam tentang posisi pemerintah. Ada evaluasi kritis yang diajukan oleh pakar: Apakah keengganan untuk secara resmi mengakui penerapan hukum humaniter dalam konteks operasi di Papua didorong oleh pertimbangan politik—yakni kekhawatiran bahwa pengakuan tersebut akan diinterpretasikan sebagai pengakuan adanya keadaan 'perang'? Padahal, dari sudut pandang hukum internasional dan etika, pengakuan tersebut justru dapat memperkuat posisi Indonesia. Mengakui bahwa operasi militer tertentu memenuhi ambang batas untuk menerapkan hukum humaniter menunjukkan komitmen negara pada standar peradaban internasional yang lebih tinggi dalam mengatur penggunaan kekuatan.
- Kerangka Evaluasi yang Lebih Luas: Dengan kerangka hukum humaniter yang diakui, tindakan militer dapat dinilai berdasarkan prinsip-prinsip internasional yang komprehensif seperti proporsionalitas, pembedaan, dan kemanusiaan.
- Risiko Kerangka Nasional yang Sempit: Tanpa kerangka itu, tindakan hanya akan dinilai berdasarkan hukum pidana nasional yang seringkali lebih sempit dan tidak dirancang khusus untuk kompleksitas situasi konflik bersenjata. Ini membuat evaluasi menjadi rentan terhadap tuduhan penyalahgunaan wewenang dan bahkan pelanggaran HAM sistematis, karena standarnya kurang jelas dan kurang terhubung dengan konsensus global.
Jadi, pertanyaan akhir bukan hanya tentang bagaimana meningkatkan pelatihan atau menambah penasihat hukum. Pertanyaan etis yang menggugah bagi setiap aktivis hukum adalah: Sebagai negara yang meratifikasi konvensi inti, apakah Indonesia memilih untuk berdiri di bawah standar hukum internasional hanya karena ketakutan politis terhadap terminologi? Ataukah kita berani mengonfrontasi realitas operasional dengan transparansi hukum, menggunakan norma-norma humaniter yang telah kita sepakati sebagai alat untuk membangun legitimasi, akuntabilitas, dan akhirnya, kedamaian yang lebih beretika? Komitmen pada hukum humaniter adalah komitmen pada prinsip bahwa bahkan dalam konflik, martabat manusia dan aturan hukum harus tetap menjadi penuntun utama—nilai yang tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan sempit apapun.
