Ketimpangan akses keadilan yang dialami oleh korban dalam konflik sumber daya bukanlah kelalaian prosedural biasa, melainkan sebuah pelanggaran struktural terhadap prinsip keadilan substantif yang menjadi fondasi martabat hukum. Ketika korporasi yang didukung oleh kekuatan politik dan hukum formal berhadapan dengan masyarakat yang hanya memiliki hak historis dan keberanian, negara justru sering gagal menjalankan fungsi etisnya sebagai penengah yang imparsial. Dalam ruang hampa inilah, bantuan hukum dari organisasi seperti LBH bukan sekadar layanan tambahan, melainkan sebuah perlawanan hukum—aksi konkret untuk mencegah proses beracara dikapitalisasi menjadi alat pemusnahan hak.
Bantuan Hukum Sebagai Bentuk Perlawanan Terhadap Institusionalisasi Ketidakadilan
Dalam wawancara eksklusif dengan Direktur LBH Jakarta, ditegaskan bahwa pemberian bantuan hukum gratis merupakan implementasi langsung dari etika keadilan substantif. Dalam praktiknya, hukum formal sering kali tidak netral dan telah menjadi alat legitimasi bagi struktur kekuasaan yang timpang. Ketika negara absen atau bahkan menjadi bagian dari mesin represi, organisasi masyarakat sipil mengambil peran sebagai penjaga terakhir martabat hukum. Argumen ini merobek selubung netralitas hukum dan menempatkan advokat sebagai aktor yang tidak hanya mendampingi, tetapi juga mengoreksi sistem yang cacat sejak awal. Prinsip-prinsip hukum internasional dan konstitusional yang dilanggar dalam ketiadaan akses keadilan mencakup:
- Prinsip equality of arms dalam proses peradilan, yang nyaris selalu dikhianati dalam sengketa agraria.
- Kewajiban negara untuk memastikan akses keadilan yang efektif, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan instrumen HAM internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
- Kebijakan hukum positif yang bias dan mengutamakan kepentingan investasi di atas hak asasi warga negara.
Konflik Sumber Daya sebagai Medan Perang Hukum: Pelanggaran Etika dalam Peperangan Asimetris
Konflik agraria dan konflik sumber daya sesungguhnya merupakan sebuah medan perang hukum yang tidak simetris. Di dalamnya, masyarakat lokal yang hanya mempertahankan tanah dan hidupnya diperlakukan layaknya kombatan, sementara kekuatan korporasi dan aparat yang melakukan agresi justru berlindung di balik kedok legalitas. Perspektif etika perang—yang menuntut pembedaan tegas antara kombatan dan warga sipil serta melarang serangan terhadap pihak yang tidak terlibat langsung—terinjak-injak dalam konteks ini. Kekerasan struktural beroperasi dengan modus yang sistematis:
- Kriminalisasi, intimidasi, dan penggunaan kekerasan fisik terhadap masyarakat adat dan petani.
- Pemanfaatan kerangka hukum untuk melegitimasi perampasan dan peminggiran.
- Absennya mekanisme pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM yang terjadi.
Peran LBH dan organisasi bantuan hukum lainnya dalam medan ini melampaui pendampingan teknis belaka. Mereka menjadi saksi dan penjaga narasi agar penderitaan korban terdokumentasi dan tidak hilang ditelan arus kekuasaan. Tanpa keberanian mereka, hukum berisiko sepenuhnya berubah fungsi: dari alat perlindungan menjadi mesin legitimasi perampasan yang halus namun mematikan.
Pertanyaan etis paling mendasar yang harus dijawab oleh setiap aktivis hukum dan penegak keadilan adalah: Di tengah sistem yang sering kali membelokkan hukum untuk melayani kepentingan kuasa, apakah cukup hanya dengan memberikan bantuan hukum reaktif? Ataukah diperlukan sebuah gerakan hukum yang lebih transformatif—yang tidak hanya menyelamatkan korban satu per satu, tetapi juga membongkar arsitektur legal yang membiarkan ketidakadilan dalam konflik sumber daya terus berulang sebagai siklus kekerasan yang sah? Ketika negara abai pada kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin keadilan substantif, pertarungan bukan lagi sekadar di pengadilan, melainkan pada ranah kesadaran kolektif tentang apa sebenarnya tujuan hukum itu sendiri.
