Beredarnya video viral yang menunjukkan aksi eksekusi terhadap tiga warga sipil di Yahukimo, Papua Pegunungan, oleh kelompok bersenjata yang diduga dari OPM, bukan sekadar tayangan kekejaman. Ini adalah gambaran nyata dari pelucutan total prinsip hukum perang (jus in bello) dan penghancuran martabat manusia. Setiap bingkai rekaman tersebut menjadi saksi bisu sebuah pelanggaran HAM yang paling fundamental: penyerangan terhadap hak hidup individu yang tidak turut serta dalam permusuhan. Aksi ini mengaburkan garis demarkasi antara kombatan dan sipil, sebuah pelanggaran berat terhadap inti hukum humaniter internasional.
Eksekusi Liar: Pengkhianatan Terhadap Prinsip Dasar Perlindungan Warga Sipil
Prakiraan 'main hakim sendiri' dengan mengklaim korban sebagai intel atau pihak tertentu, sebagaimana yang terekam dalam video viral tersebut, merupakan bentuk peradilan lapangan yang menginjak-injak presumsi tak bersalah dan seluruh tatanan hukum yang sah. Prinsip pembedaan (distinction) dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya tahun 1977 menegaskan kewajiban mutlak untuk membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil dan objek sipil. Tindakan eksekusi oleh kelompok OPM di Yahukimo ini melanggar secara gamblang norma-norma tersebut. Lebih buruk lagi, klaim tanggung jawab atas tindakan tersebut menunjukkan sebuah keangkuhan yang mengabaikan nyawa dan sebuah ketidaktahuan—atau pengabaian—yang disengaja terhadap kerangka hukum yang mengikat, bahkan dalam situasi konflik bersenjata non-internasional sekalipun.
- Pelanggaran Prinsip Pembedaan: Hukum Humaniter Internasional melarang penyerangan terhadap orang yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan (Common Article 3 Konvensi Jenewa).
- Pelanggaran Hak Hidup: Eksekusi tanpa proses hukum merupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak hidup.
- Degradasi Etika Perang: Aksi ini mencerminkan degradasi etika perang ke tingkat paling primitif, di mana hukum digantikan oleh kekerasan sewenang-wenang.
Tanggung Jawab Negara dan Kegagalan Kolektif dalam Perlindungan
Di balik kekejaman kelompok bersenjata, ada tanggung jawab negara yang tak kalah krusial. Negara memiliki kewajiban ekstra (due diligence) untuk melindungi semua warga di dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk di zona konflik seperti Yahukimo. Kegagalan untuk mencegah insiden semacam ini, atau ketidakmampuan memberikan rasa aman yang efektif, bisa ditafsirkan sebagai bentuk pelanggengan pelanggaran. Namun, narasi ini tidak boleh menyederhanakan kompleksitas konflik. Setiap nyawa sipil yang melayang, baik oleh aksi kelompok bersenjata maupun dalam operasi keamanan, adalah cermin dari kegagalan kolektif untuk menempatkan martabat hukum dan kemanusiaan sebagai panduan tertinggi.
Respons 'pasang badan' dari TNI, sementara penting sebagai bentuk komitmen keamanan, harus ditranslasikan ke dalam strategi yang secara ketat menghormati hukum humaniter dan hak asasi manusia. Setiap operasi penegakan hukum atau keamanan di Papua harus dikawal oleh prinsip-prinsip legitimasi, kebutuhan (necessity), proporsionalitas, dan pembedaan. Tantangan sesungguhnya bukan sekadar memburu pelaku, tetapi memutus siklus kekerasan yang terus mengorbankan warga tak bersalah dan mengikis legitimasi negara hukum.
Konteks Yahukimo dan Papua secara keseluruhan memerlukan pendekatan yang jauh melampaui respons militeristik semata. Ketika aksi-aksi seperti eksekusi ini terjadi, ia bukan hanya menjadi bahan video viral, tetapi menjadi paku lain dalam peti mati kepercayaan dan harapan. Pertanyaan etis yang menggugah bagi setiap aktivis hukum adalah: Sudahkah kita, sebagai penegak dan pengawal hukum, melakukan segala daya untuk mengadvokasi solusi yang berpusat pada perlindungan manusia dan bukan sekadar kemenangan satu pihak atas pihak lain? Pada titik mana narasi konflik harus tunduk pada imperatif kemanusiaan yang tak terbantahkan?
