Dalam sebuah langkah yang menguji integritas hukum dan moralitas politik luar negeri Indonesia, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia mengirim surat terbuka yang mendesak pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). Desakan ini bukan hanya permintaan administratif; ia adalah tuntutan etis dan yuridis mendasar yang berakar pada prinsip inti hukum humaniter internasional dan konstitusi Indonesia. Surat tersebut mengekspos kontradiksi mendalam: Indonesia aktif mengampanyekan perdamaian global, tetapi enggan mengikatkan diri pada traktat pelarangan senjata nuklir yang absolut. Ini adalah ujian bagi martabat hukum nasional di tengah tarikan antara prinsip dan pragmatisme.
Analisis Hukum: Senjata Nuklir Melanggar Prinsip Jus in Bello yang Fundamental
Argumen inti dari Komisi Hukum Nasional bersandar pada doktrin hukum perang (jus in bello) yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Surat tersebut secara sistematis merinci bagaimana senjata nuklir secara inheren melanggar tiga prinsip dasar hukum humaniter:
- Prinsip Pembedaan (Principle of Distinction): Sifat menghancurkan tanpa pandang bulu dari senjata nuklir secara langsung mengabaikan kewajiban untuk membedakan kombatan dan penduduk sipil, sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.
- Prinsip Proporsionalitas (Principle of Proportionality): Kerusakan kolateral masif dan penderitaan jangka panjang akibat radiasi selalu tidak proporsional dengan keuntungan militer apa pun, sehingga melanggar prinsip ini secara fundamental.
- Prinsip Pencegahan Penderitaan yang Tak Perlu (Principle of Preventing Unnecessary Suffering): Efek radiasi dan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan menciptakan 'superfluous injury' atau penderitaan tambahan yang tidak diperlukan, yang secara tegas dilarang oleh berbagai konvensi tentang senjata.
Dengan dasar ini, keengganan pemerintah untuk meratifikasi TPNW tidak hanya dilihat sebagai kelambanan politik, tetapi sebagai bentuk pengingkaran subtansial terhadap komitmen konstitusional Indonesia, terutama Pasal 28I UUD 1945 yang menjamin hak untuk hidup, serta janji untuk menjunjung tinggi hukum internasional dalam Pembukaan UUD 1945.
Etika Perang dan Hipokrisi Diplomatik: Ujian bagi Posisi Global Indonesia
Desakan dari Komisi Hukum Nasional juga merupakan sorotan kritis terhadap posisi Indonesia dalam diplomasi global. Surat terbuka ini menyoroti adanya hipokrisi hukum yang mendasar: Indonesia secara konsisten dan vokal mengutuk proliferasi dan ancaman penggunaan senjata nuklir di forum seperti Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan, namun secara bersamaan menolak mengikatkan diri pada norma pelarangan yang lebih kuat dan mengikat secara hukum melalui ratifikasi TPNW. Alasan klasik pemerintah—seperti menjaga kemitraan strategis dan keseimbangan kekuatan dengan negara-negara pemilik nuklir—dihadapkan dengan pertanyaan etis mendasar: apakah pragmatisme geopolitik dapat menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban hukum dan moral yang berasal dari prinsip-prinsip humaniter yang universal?
Surat ini menempatkan pemerintah pada posisi yang harus memilih antara loyalitas kepada prinsip hukum yang diadvokasi oleh komisi hukum nasional sendiri, atau tetap berada dalam paradigma realpolitik yang sering mengorbankan nilai-nilai etika perang. Ini bukan hanya soal ratifikasi sebuah traktat; ini adalah soal apakah Indonesia akan konsisten dengan narasi hukum dan moral yang selalu dikumandangkan di podium internasional.
Pada akhirnya, desakan Komisi Hukum Nasional ini mengajukan pertanyaan yang menggugah bagi setiap aktivis hukum dan pejuang martabat hukum: ketika sebuah negara mengklaim diri sebagai penjaga perdamaian dan hukum internasional, namun enggan mengambil langkah konkrit yang mengikat secara hukum untuk melarang senjata yang secara intrinsik melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, di mana letak integritas normatifnya? Apakah etika perang hanya menjadi retorika diplomatik, atau benar-benar menjadi komitmen yuridis yang harus diwujudkan melalui ratifikasi instrumen hukum seperti TPNW?
