Indonesia berdiri di tepi jurang kekosongan hukum ketika harus mempertanggungjawabkan perbuatan kombatan asing warganya yang kembali dari zona konflik. Absennya kerangka spesifik untuk mengadili foreign terrorist fighters atas potensi kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di luar yurisdiksi nasional bukan sekadar celah regulasi, melainkan pembelokan dari kewajiban moral dan hukum negara berdasarkan Hukum Internasional Humaniter (HIH). Vacuum ini menciptakan paradoks keadilan yang berbahaya: di satu sisi negara wajib memberantas impunitas, di sisi lain ia terjebak dalam ketidakpastian yang mengancam prinsip due process dan hak konstitusional warga negara. Situasi ini bukan lagi soal kapasitas, melainkan ujian nyata terhadap komitmen Indonesia pada martabat hukum dan norma-norma perang yang universal.
Mengurai Vacuum Hukum: Antara Kewajiban Internasional dan Keterbatasan Domestik
Inti dilema terletak pada ketiadaan mekanisme hukum nasional yang secara eksplisit dapat menjangkau kejahatan lintas batas seperti yang dilakukan oleh para kombatan asing tersebut. Sementara rezim hukum internasional, melalui Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma 1998, telah dengan jelas mengatur pertanggungjawaban individu atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di mana pun terjadi, Indonesia belum mengadopsinya secara memadai ke dalam kerangka hukum pidana nasional. Akibatnya, aparat penegak hukum terpaku pada instrumen domestik sempit—seperti Undang-Undang Terorisme—yang sering kali hanya menjangkau aspek 'terorisme' tanpa menyentuh dimensi lebih dalam dari etika konflik bersenjata. Padahal, esensi dari penuntutan para foreign fighter ini seharusnya melampaui label teroris dan menyentuh inti pelanggaran terhadap kemanusiaan itu sendiri.
- Prinsip Universal Jurisdiction: Hukum internasional mengakui kewenangan negara untuk mengadili kejahatan serius tertentu (seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang) terlepas dari di mana kejahatan itu dilakukan atau kewarganegaraan pelaku. Prinsip ini belum diimplementasikan secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia.
- Kewajiban Memberantas Impunitas: Negara memiliki kewajiban (obligation to prosecute or extradite) berdasarkan berbagai konvensi internasional untuk memastikan tidak ada kekebalan hukum bagi pelaku kejahatan internasional yang paling serius.
- Keterbatasan Hukum Positif: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia belum mengkriminalisasi secara spesifik kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma, sehingga penyidik dan jaksa kesulitan menyusun dakwaan yang tepat dan komprehensif.
Etika Perang dan Ancaman Impunitas: Dilema yang Menggerus Martabat Hukum
Ketidakmampuan negara menghadirkan para mantan kombatan ini di ruang pengadilan yang legitimate justru menciptakan dua skenario buruk yang sama-sama melanggar etika bernegara hukum: impunitas atau penahanan sewenang-wenang. Membiarkan mereka bebas tanpa proses hukum yang adil adalah pengkhianatan terhadap korban dan prinsip bahwa hukum harus menjangkau siapa pun, di mana pun. Sebaliknya, menahan mereka secara arbitrer dengan dalih 'kepentingan keamanan negara' melanggar hak asasi mereka atas peradilan yang adil dan merupakan bentuk lain dari kejahatan oleh negara. Titik temu dari kedua kutub ini adalah sama: kegagalan negara menegakkan kedaulatan hukumnya sendiri. Etika perang mensyaratkan akuntabilitas, sementara etika penegakan hukum mensyaratkan prosedur yang adil. Indonesia saat ini terancam gagal memenuhi keduanya.
Kasus ini juga mempertanyakan konsistensi Indonesia dalam merespons prinsip-prinsip hukum internasional. Di forum internasional, Indonesia aktif menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap HAM dan HIH. Namun, ketika dihadapkan pada ujian nyata di tingkat domestik—yaitu mengadili warganya sendiri atas dugaan pelanggaran berat HIH di teater konflik asing—negara justru tampak gamang dan tak berkuku. Inkonsistensi ini mengikis kredibilitas diplomasi hukum internasional Indonesia dan mengekspos jarak antara retorika dan realitas penegakan hukum nasional. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka bersalah, tetapi apakah sistem hukum Indonesia cukup bermartabat untuk mengadili pelanggaran martabat kemanusiaan yang demikian berat.
Maka, panggung telah disiapkan bukan hanya untuk para mantan kombatan, tetapi terutama untuk negara dan komunitas aktivis hukum. Akankah kita membiarkan vacuum regulasi ini menjadi dalih bagi impunitas atau, sebaliknya, menjadi pembenaran bagi tindakan represif yang melanggar hak? Atau, momentum kritis ini akan digunakan untuk mendorong legislasi yang progresif—seperti pengesahan RUU KUHP yang mengadopsi kejahatan internasional atau ratifikasi Statuta Roma—sehingga hukum Indonesia benar-benar setara dengan tantangan zaman? Jawabannya akan menentukan apakah Indonesia mampu berdiri sebagai negara hukum yang tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi juga konsisten dengan sumpahnya pada peradaban hukum internasional.
