Dalam pusaran konflik Gaza yang terus memakan korban sipil, posisi Indonesia menghadapi ujian martabat hukum. Di balik seruan gencatan senjata dan diplomasi kemanusiaan yang konsisten, terletak tuntutan tanggung jawab hukum internasional yang lebih substantif. Prinsip dasar hukum humaniter internasional (IHL) dan HAM bukan sekadar retorika, melainkan norma yang menuntut penegakan konkret. Ketika fasilitas medis dihancurkan dan warga sipil Palestina menjadi korban, dunia hukum menanti langkah nyata Indonesia yang melampaui pernyataan diplomatik menuju arena penegakan hukum internasional.
Dari Retorika ke Penegakan Hukum: Membongkar Kesenjangan antara Kata dan Tindakan
Indonesia, dengan tradisi bebas aktif dan populasi Muslim terbesar, telah menyuarakan gencatan senjata. Namun, suara itu berisiko menjadi echo di ruang kosong tanpa aksi hukum yang mendasarinya. Hukum humaniter internasional Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya mensyaratkan mekanisme accountability yang jelas. Di sinilah letak kegagalan diplomasi konvensional; ia sering berhenti pada tahap advokasi tanpa menciptakan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Langkah konkret pertama yang wajib diambil adalah memimpin inisiatif di Majelis Umum PBB atau Dewan HAM PBB untuk membentuk misi pencari fakta independen (independent fact-finding mission). Misi ini bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan hukum untuk:
- Mendokumentasikan secara forensik setiap serangan terhadap fasilitas medis dan kemanusiaan, yang dilindungi mutlak oleh IHL.
- Mengumpulkan bukti pelanggaran prinsip proporsionalitas dan pembedaan (distinction) antara kombatan dan sipil.
- Menyiapkan dasar hukum untuk proses pertanggungjawaban di masa depan, baik melalui Mahkamah Internasional (ICJ) atau mekanisme universal jurisdiction.
Tanpa langkah ini, seruan kemanusiaan Indonesia hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah panjang impunitas di konflik Gaza.
Due Diligence dan Tanggung Jawab Negara: Meninjau Ulang Keterlibatan Tidak Langsung
Etika perang dan martabat hukum juga diuji dalam ruang kebijakan yang sering diabaikan: kerja sama perdagangan dan pertahanan. Prinsip due diligence dalam hukum internasional menuntut negara untuk mengambil langkah wajar mencegah pelanggaran HAM berat oleh pihak yang mendapat dukungannya. Pemerintah Indonesia wajib melakukan audit hukum menyeluruh terhadap:
- Ekspor dan impor barang strategis yang memiliki dual-use (penggunaan ganda) potensial untuk operasi militer di zona konflik.
- Keterlibatan perusahaan atau entitas Indonesia dalam rantai pasok yang terkait dengan pendudukan ilegal atau pemukiman di wilayah Palestina.
- Kerja sama intelijen atau pelatihan militer yang dapat berkontribusi pada pelanggaran IHL secara tidak langsung.
Konsistensi antara kata dan perbuatan diukur dari keberanian meninjau ulang kebijakan ini, bahkan di tengah tekanan politik dan ekonomi dari kekuatan global. Sikap neutrality dalam hukum humaniter bukan berarti pasifitas, melainkan kewajiban aktif untuk tidak berkontribusi pada pelanggaran.
Diplomasi Indonesia membutuhkan pendalaman kapasitas analisis hukum agar tidak terjebak dalam narasi humanitarian semata. Para diplomat dan pakar hukum internasional Indonesia harus masuk ke dalam diskusi-diskusi teknis tentang mekanisme transitional justice dan reparations (perbaikan) untuk korban konflik Gaza. Ini berarti mengajukan draft resolusi, membangun koalisi negara-negara Global South, dan menyiapkan argumen hukum untuk pertanggungjawaban pelaku. Dengan cara ini, Indonesia dapat mentransformasikan simpati menjadi instrumen hukum yang membangun kerangka pasca-konflik berkeadilan, selaras dengan mandat Pembukaan UUD 1945 yang menentang penjajahan.
Pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: Sudahkah diplomasi kemanusiaan Indonesia benar-benar menginternalisasi prinsip bahwa tanpa penegakan hukum (law enforcement), tanpa konsekuensi bagi pelanggar, maka hukum humaniter internasional hanyalah selembar kertas yang tak bermartabat di tengah reruntuhan Gaza? Pada titik ini, pilihan Indonesia bukan sekadar antara vokal atau diam, melainkan antara menjadi penonton sejarah hukum yang terluka atau menjadi arsiteknya yang berintegritas.
