Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan membacakan tuntutan terhadap tiga anggota TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan seorang kepala cabang bank BUMN. Proses hukum ini bukan sekadar urusan pidana internal, melainkan ujian akuntabilitas TNI yang substansial di hadapan prinsip equality before the law. Di balik pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, tersembunyi pertanyaan etis mendasar: apakah aparat negara yang diadili dalam sistem yudisial tertutup dapat dijamin mendapatkan keadilan yang setara, ataukah ini hanyalah ritual disiplin korporasi yang mengaburkan tanggung jawab publik atas pelanggaran hak asasi yang paling fundamental?
Dualisme Peradilan: Keadilan Publik vs. Logika Korporasi Militer
Sistem peradilan militer di Indonesia secara inherent menciptakan paradoks dalam negara hukum. Ia berdiri sebagai penegak norma, namun beroperasi dengan logika korporasi yang protektif, berpotensi menggerus supremasi hukum universal. Skeptisisme yang muncul bukan hanya menyangkut vonis akhir, melainkan menyentuh hakikat proses peradilan itu sendiri. Beberapa dimensi kritis dari dualisme ini meliputi:
- Transparansi yang Terkekang: Pembatasan akses media dan masyarakat dalam persidangan militer bertentangan prinsip fair trial dan peradilan terbuka (Pasal 13 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- Standard Ganda Pertanggungjawaban: Kekhawatiran utama adalah apakah tuntutan jaksa akan mengacu pada gravitas kejahatan yang setara dengan warga sipil, atau direduksi menjadi pelanggaran disiplin dengan sanksi administratif ringan.
- Orientasi Keadilan yang Tumpul: Proses hukum semestinya berpusat pada pemulihan hak korban dan keluarga sebagai prinsip keadilan restoratif, bukan sekadar pemurnian disiplin internal korps yang bersifat tertutup.
Etika Perang yang Tercerabut: Pelanggaran Sebagai Krisis Martabat Profesi
Dakwaan penculikan dan pembunuhan dalam kasus ini bukan tindak pidana biasa, melainkan representasi krisis etika profesi militer yang mengingkari prinsip dasar jus in bello (etika dalam perang). Hukum humaniter internasional menetapkan penghormatan terhadap hak hidup dan kebebasan individu sebagai norma absolut, bahkan dalam konteks konflik bersenjata. Tindakan di luar konteks operasi—apalagi dengan modus kriminal—justru lebih parah, karena mencederai kontrak sosial antara negara dan warga yang seharusnya dilindungi. Ujian akuntabilitas TNI yang sesungguhnya terletak pada konsistensi normatif: apakah tuntutan jaksa militer benar-benar merefleksikan bobot moral pelanggaran yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan dan alat negara, ataukah akan menjadi kompromi hukum untuk menjaga reputasi institusi belaka?
Integrasi sistem hukum menjadi penanda krusial lainnya. Peradilan militer harus membuktikan diri sebagai subsistem yang koheren dengan sistem hukum nasional, bukan menjadi 'kandang' yang terpisah. Proses ini akan menguji sejauh mana prinsip-prinsip universal seperti proporsionalitas, pertanggungjawaban komando (command responsibility), dan non-diskriminasi dalam penegakan hukum diinternalisasi dalam prosedur internal militer. Akankah vonis yang dihasilkan hanya memenuhi kepuasan disipliner, atau telah mengakomodasi tuntutan keadilan substantif bagi korban dan masyarakat luas?
Kasus ini akhirnya mengajukan pertanyaan etis yang lebih dalam kepada setiap aktivis hukum dan pemangku kebijakan: hingga kapan kita mentolerir dualisme sistem peradilan yang berpotensi melanggengkan impunitas dan mengerdilkan martabat korban? Ketika aparat negara yang bersenjata diadili di balik tembok tertutup, bukankah kita secara tidak langsung merelatifkan prinsip bahwa tidak ada satupun yang berada di atas hukum? Momen pembacaan tuntutan hari ini bukanlah akhir, melainkan titik tolak untuk terus mendesak transparansi, integrasi normatif, dan keadilan yang tidak mengenal seragam.
