Ketegangan permanen antara prinsip non-interferensi ASEAN dan keharusan moral untuk mengadili kejahatan perang telah melahirkan sebuah paradoks hukum yang semakin menganga di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, dengan amanat konstitusional Pasal 28I UUD 1945 yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), kini dihadapkan pada peluang sekaligus ujian diplomatik: apakah akan menjadi pionir pembentukan pengadilan HAM ad hoc regional, atau tetap menjadi penonton dari impunitas yang terus berlanjut. Krisis kemanusiaan di Rakhine dan konflik bersenjata di Mindanao adalah bukti nyata dari kegagalan sistem peradilan internasional yang ada untuk memberikan keadilan substantif.
Analisis Jurisdiksinya: Dari ICC ke Model Pengadilan Hybrid
Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dengan segala keterbatasan yurisdiksinya yang bergantung pada ratifikasi dan kerjasama negara, terbukti sering kali tumpul di hadapan realpolitik regional. Inisiatif pengadilan HAM ad hoc di Asia Tenggara dapat mengadopsi model hybrid seperti Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) atau Special Court for Sierra Leone, yang menggabungkan elemen hukum internasional dan domestik. Model ini menawarkan beberapa keunggulan strategis:
- Yurisdiksi Terbatas dan Spesifik: Fokus pada kejahatan tertentu (war crimes, crimes against humanity, genocide) dalam periode konflik tertentu, mengurangi resistensi politis.
- Legitimasi Lokal: Keterlibatan hakim dan sistem hukum negara-negara anggota dapat meningkatkan penerimaan dan mengurangi stigma 'intervensi asing'.
- Efisiensi Prosedural: Dapat dirancang untuk mengatasi lambannya prosedur di ICC, memberikan akses keadilan yang lebih cepat bagi korban.
Non-Interference vs. Non-Indifference: Perdebatan Etis di Tubuh ASEAN
Tantangan terbesar bukan pada desain teknis yurisdiksi, melainkan pada benturan prinsip. Piagam ASEAN secara sakral memegang prinsip non-interference, sementara hukum humaniter internasional mengamanatkan kewajiban untuk mencegah dan mengadili kejahatan perang. Di sinilah letak ujian etika kolektif. Kejahatan perang bukanlah urusan dalam negeri semata; ia adalah pelanggaran terhadap jus cogens—norma hukum yang berlaku universal. Indonesia memiliki modal diplomatik untuk mendorong reinterpretasi prinsip tersebut menjadi 'non-indifference', sebuah komitmen bahwa penderitaan manusia dalam skala masif tidak boleh diabaikan oleh tetangga terdekat sekalipun.
Prakarsa pembentukan pengadilan regional untuk kejahatan perang ini harus dibaca sebagai proyek penegakan martabat hukum, bukan sekadar mekanisme peradilan. Ia adalah deklarasi bahwa Asia Tenggara menolak menjadi kantong impunitas dan surga bagi pelaku kejahatan terkeji. Tanpa inisiatif seperti ini, komitmen konstitusional Indonesia terhadap HAM dan berbagai ratifikasi konvensi internasional akan terdengar hampa di telinga korban yang terus menanti keadilan.
Namun, pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh para aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: sampai sejauh mana keberanian Indonesia untuk memimpin inisiatif yang berpotensi mengganggu 'kesepakatan sunyi' di antara negara-negara ASEAN? Apakah komitmen pada keadilan akan dikorbankan demi stabilitas politik semu yang dibungkus dalam prinsip non-interferensi? Pada akhirnya, pilihan antara mendirikan pengadilan HAM ad hoc atau membiarkan korban terus terlantar adalah cermin nyata dari moralitas hukum sebuah bangsa dan kawasan.
