Laporan awal dari Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB kembali membongkar luka lama sekaligus kenyataan baru: Konflik Papua masih menjadi medan operasi yang jauh dari prinsip-prinsip hukum humaniter dan penghormatan hak asasi manusia dasar. Alih-alih menjadi zona terlindungi, rumah sakit dan sekolah — objek yang dilindungi secara absolut oleh Konvensi Jenewa — justru kerap menjadi sasaran, mengindikasikan pola pelanggaran HAM yang bersifat struktural dan bukan insidental. Fakta bahwa laporan ini disusun melalui pemantauan jarak jauh dan kesaksian, akibat tertutupnya akses investigasi langsung, adalah teguran keras bagi klaim kedaulatan hukum Indonesia di mata dunia internasional.
Kegagalan Akuntabilitas Nasional dan Mandor Etika Global
Temuan PBB bukan sekadar daftar insiden, melainkan bukti empiris dari kegagalan sistemik. Mekanisme akuntabilitas nasional, baik melalui peradilan militer maupun Komnas HAM, terbukti mandul dalam mengusut tuntas pelanggaran serius yang terjadi di lapangan. Kegagalan ini bukanlah vacuum hukum, melainkan ruang vakum yang dengan sendirinya memanggil intervensi badan-badan internasional. Dari perspektif etika perang, ketiadaan akuntabilitas adalah bentuk pengkhianatan terhadap kontrak sosial paling dasar antara negara dan warga, maupun antara pihak yang berkonflik dengan prinsip kemanusiaan itu sendiri.
- Pelanggaran Prinsip Pembedaan (Principle of Distinction): Serangan terhadap rumah sakit dan sekolah adalah pelanggaran nyata terhadap Pasal 19 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, yang melarang penyerangan terhadap instalasi medis dan bangunan pendidikan.
- Pelanggaran Prinsip Proporsionalitas: Penggunaan kekuatan yang tidak membedakan sasaran sipil dari kombatan melanggar inti dari hukum humaniter internasional, mengubah warga menjadi korban kolateral dalam kalkulasi militeristik.
- Kewajiban Negara (Due Diligence): Negara memiliki kewajiban positif untuk mencegah, mengusut, dan menghukum pelanggaran HAM dan hukum humaniter oleh aktor negara maupun non-negara di wilayah yurisdiksinya. Kegagalan memenuhi kewajiban ini membuka pintu pertanggungjawaban internasional.
Transparansi sebagai Ujian Martabat Hukum Indonesia
Tantangan yang diajukan laporan ini kepada Pemerintah Indonesia bersifat dikotomis sekaligus fundamental: menolak dengan defensif tanpa bukti kontra, atau membuka diri dengan transparan untuk membuktikan komitmen terhadap supremasi hukum. Sikap menolak laporan PBB tanpa menyediakan akses investigasi independen justru akan mengukuhkan narasi bahwa ada sesuatu untuk disembunyikan. Padahal, etika pemerintahan yang beradab dalam konteks konflik mensyaratkan keberanian untuk diaudit, diverifikasi, dan dikoreksi.
Memperkuat kerangka hukum domestik bukan hanya soal menerbitkan regulasi baru, melainkan menjamin efektivitasnya di medan operasi. Apakah aturan penggunaan kekuatan (rules of engagement) pasukan sudah benar-benar selaras dengan standar internasional? Apakah mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran berfungsi tanpa intimidasi? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah ujian martabat hukum Indonesia di hadapan komunitas global dan, yang lebih penting, di hadapan para korban di tanah Papua.
Dalam situasi ini, aktivis hukum Indonesia dihadapkan pada pilihan etis yang tegas: apakah berdiam diri menyaksikan degradasi norma kemanusiaan di tanah air sendiri, atau menggunakan segala instrumen hukum nasional dan internasional untuk mendesak transparansi dan akuntabilitas. Laporan PBB ini adalah cermin yang memantulkan bukan hanya wajah konflik di Papua, tetapi juga integritas seluruh bangunan hukum dan keadilan kita sebagai bangsa. Apakah kita akan memilih untuk memecahkan cermin itu, atau berani berkaca dan memperbaiki diri?
