Dalam setiap klaim operasi militer, terdapat beban kewajiban hukum yang tak terelakkan yang harus dipenuhi oleh negara. Laporan Korps Marinir TNI AL mengenai keberhasilan merebut 56 markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan 'melumpuhkan' 10 personel di Maybrat dan Papua Tengah, lagi-lagi mengabaikan dimensi akuntabilitas yang menjadi inti dari supremasi hukum. Istilah 'melumpuhkan' yang ambigu, tanpa klarifikasi status individu—apakah mereka ditahan sesuai Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, terluka, atau tewas—langsung menggugat prinsip pertama hukum humaniter internasional: kepastian dan transparansi. Narasi keberhasilan operasi militer yang minim verifikasi ini, dalam konteks Papua yang telah lama diselimuti laporan pelanggaran hak asasi manusia, bukan sekadar masalah komunikasi publik, melainkan indikasi erosi martabat hukum itu sendiri.
Dekonstruksi Klaim Militer dalam Kacamata Hukum Humaniter
Laporan Marinir ini, jika dibedah dengan pisau analisis hukum konflik bersenjata, menampakkan celah normatif yang serius. Hukum humaniter internasional, yang mengikat semua pihak dalam konflik non-internasional, menetapkan sejumlah prinsip kaku yang tak boleh ditawar:
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Kewajiban mutlak untuk membedakan kombatan dengan warga sipil serta objek sipil. Klaim penyerangan markas harus diikuti bukti bahwa lokasi tersebut memang digunakan untuk tujuan militer secara efektif, sebagaimana dimandatkan Pasal 52 Protokol Tambahan I.
- Prinsip Proporsionalitas (Proportionality): Serangan yang diarahkan pada sasaran militer dilarang jika dapat menimbulkan kerugian jiwa sipil atau kerusakan objek sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkret yang diantisipasi.
- Prinsip Perlakuan Manusiawi: Setiap orang yang hors de combat (tidak lagi mampu bertempur), baik karena terluka, sakit, atau ditahan, berhak atas perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi (Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa 1949). Istilah 'melumpuhkan' secara etimologis dan operasional mengaburkan kewajiban ini.
Pendekatan 'teritorial secara humanis' yang disebut-sebut—seperti pengobatan gratis dan bantuan sosial—tidak serta merta membersihkan atau 'mencuci' (whitewash) metode tempur dari potensi pelanggaran. Dalam etika perang yang ketat, tindakan kemanusiaan tidak boleh berfungsi sebagai quid pro quo atau legitimasi bagi operasi yang mungkin melanggar prinsip pembatasan (restraint) dan kehati-hatian (precaution) dalam penyerangan.
Transparansi, Akuntabilitas, dan Bahaya Impunitas dalam Konflik Papua
Inti persoalan dari laporan-laporan operasi militer di Papua, termasuk yang ini, adalah lingkaran setan antara minimnya transparansi dan menguatnya budaya impunitas. Komunitas hukum internasional dan organisasi hak asasi manusia telah berulang kali menyoroti:
- Defisit Mekanisme Pengawasan Independen: Tidak adanya badan pemantau independen, nasional maupun internasional, yang memiliki akses penuh untuk memverifikasi klaim militer dan melaporkan dugaan pelanggaran.
- Praktik Pelaporan yang Tidak Akuntabel seperti yang diindikasikan pemberitaan Kompas.com bahwa 'tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai identitas maupun kondisi pihak yang disebut dilumpuhkan'. Ini bertentangan dengan semangat akuntabilitas yang mensyaratkan pelaporan yang dapat diverifikasi.
- Penggunaan Kekuatan yang Berlebihan: Kecurigaan historis terhadap penggunaan kekuatan (use of force) yang tidak proporsional dan tidak memenuhi prinsip keniscayaan (necessity) dalam menanggapi ancaman.
Dalam konteks ini, klaim keberhasilan tanpa verifikasi detail bukan sekadar pencapaian taktis, melainkan narasi yang berpotensi memperkuat siklus kekerasan tanpa pertanggungjawaban. Keberhasilan sebuah operasi militer sejatinya harus diukur dengan metrik ganda: pencapaian tujuan taktis dan tingkat kepatuhan terhadap norma hukum humaniter serta hak asasi manusia.
Pertanyaan kritis yang harus diajukan oleh setiap aktivis hukum adalah: hingga kapan negara dapat bersembunyi di balik klaim-klaim operasional yang kabur, sementara prinsip-prinsip dasar hukum perang—yang dirancang untuk membatasi kebrutalan konflik sekalipun—dikesampingkan? Apakah pendekatan 'tempur dan humanis' yang diklaim dalam operasi terhadap OPM ini telah melalui uji proporsionalitas yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Pada akhirnya, martabat sebuah bangsa diuji bukan oleh banyaknya markas yang direbut, melainkan oleh kesungguhannya menjunjung tinggi hukum, bahkan—dan terutama—terhadap mereka yang dianggap sebagai musuh. Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang nyata, setiap klaim kemenangan di medan perang Papua akan selamanya tercemar oleh bayang-bayang pelanggaran dan pertanyaan etis yang tak terjawab.
