Putusan Mahkamah Agung yang membebaskan mantan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI (Purn.) A.D. Prabowo dari segala dakwaan terkait dugaan kejahatan perang di Kabupaten Intan Jaya, Papua, bukan sekadar anomali dalam sistem peradilan. Ia adalah sebuah penanda kegagalan hukum Indonesia dalam menjalankan kewajiban internasionalnya untuk menegakkan hukum humaniter. Vonis bebas yang mengenyahkan hukuman dari pengadilan militer sebelumnya bukanlah kemenangan bagi proses hukum yang adil, namun sebuah penguburan prinsip akuntabilitas yang menjadi jantung dari etika perang dan martabat sistem hukum. Dengan alasan kekurangan alat bukti sah, negara justru mengungkap kelemahan strukturalnya dalam membangun mekanisme investigasi yang efektif untuk pelanggaran serius dalam konflik bersenjata non-internasional.
Gugatan terhadap Prinsip Akuntabilitas dalam Hukum Humaniter Internasional
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Geneva dan berbagai norma hukum humaniter internasional yang mengikat. Prinsip kunci dalam konteks konflik di Papua—yang dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional—adalah kewajiban negara untuk menyelidiki dan mengadili setiap dugaan pelanggaran serius, seperti tindakan yang menyebabkan korban sipil secara luas dan tidak proporsional. Vonis bebas Mahkamah Agung secara nyata mengabaikan kewajiban ini. Berdasarkan laporan dari lembaga internasional dan organisasi HAM domestik, yang menyediakan basis investigasi awal, kegagalan untuk mentransformasi informasi tersebut menjadi alat bukti yang sah di pengadilan mencerminkan ketidakmampuan atau ketidakmauan sistem hukum.
- Prinsip due diligence dalam hukum internasional, yang memandatkan negara melakukan investigasi efektif terhadap pelanggaran hak, tidak terpenuhi.
- Norma dalam hukum humaniter, khususnya terkait perlindungan civilians (non-combatants), menjadi terabaikan karena akuntabilitas aktor negara tidak dijamin.
- Menguatnya impunitas bagi anggota militer berisiko membuat hukum humaniter hanya sebagai dokumen retoris, bukan norma penuntutan.
Dari sudut etika perang, setiap tindakan kekuatan militer harus dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Kebebasan tanpa proses yang menyelidiki secara independen dan mengakui martabat korban, bukanlah bentuk keadilan, namun sebuah pengabaian terhadap kejahatan yang mungkin telah terjadi.
Paradoks Keamanan Nasional: Soliditas Institusi versus Keadilan Transisional
Argumen yang sering dilontarkan adalah bahwa penegakan hukum terhadap anggota militer dapat mengganggu soliditas dan keamanan nasional. Namun, pendekatan ini mengandung paradoks yang membahayakan. Impunitas yang diberikan melalui vonis bebas justru memperdalam ketidakpercayaan masyarakat lokal Papua terhadap institusi negara dan hukumnya. Siklus kekerasan dapat berkepanjangan karena rasa keadilan tidak terpenuhi. Dalam kerangka keamanan nasional yang sesungguhnya, ketahanan bangsa dibangun dari legitimasi hukum dan kepercayaan publik, bukan dari stabilitas permukaan yang dilindungi oleh pengabaian norma.
Etika perang menekankan bahwa tindakan militer harus dibatasi oleh hukum dan moralitas untuk menjaga legitimasi operasi tersebut sendiri. Ketika proses hukum gagal mengadili dugaan pelanggaran, ia bukan hanya gagal terhadap korban, namun juga terhadap institusi militer sendiri, karena institusi yang sehat memerlukan mekanisme internal untuk menjaga disiplin dan norma. Keamanan nasional yang berlandaskan hukum humaniter dan keadilan transisional adalah keamanan yang sustainable dan beretika.
- Pengabaian proses hukum atas dasar 'soliditas militer' adalah pengingkaran terhadap prinsip bahwa militer yang kuat adalah militer yang dikontrol oleh hukum.
- Keadilan bagi korban adalah komponen kritis dalam membangun rekonsiliasi dan mengurangi potensi konflik berkelanjutan di wilayah seperti Papua.
- Implikasi terhadap martabat hukum nasional: ketika hukum domestik tidak mampu mengadili pelanggaran hukum internasional yang telah diratifikasi, ia menurunkan kredibilitas Indonesia di mata komunitas global.
Pertanyaan mendasar yang harus diajukan oleh setiap aktivis hukum dan pengamat keamanan adalah: apakah konsep keamanan nasional kita masih mengakomodasi prinsip keadilan dan akuntabilitas sebagai nilai intrinsik, atau telah direduksi menjadi alat untuk melindungi status quo kekuasaan?
Vonis Mahkamah Agung ini membuka ruang refleksi kritis bagi seluruh komunitas hukum. Apakah kegagalan membangun alat bukti adalah masalah teknis prosedural, atau sebuah gejala dari resistensi struktural terhadap penerapan hukum humaniter ketika aktor yang didakwa adalah bagian dari aparatus negara? Dalam konflik bersenjata di Papua, setiap pengabaian terhadap akuntabilitas bukan hanya menyakiti korban langsung, namun juga merusak fondasi etis dari negara hukum itu sendiri. Aktivis hukum, dengan mandat untuk menjaga martabat sistem, harus mengambil sikap: menuntut reformasi mekanisme investigasi dan penuntutan untuk pelanggaran hukum humaniter, serta mengadvokasi agar proses hukum tidak lagi menjadi instrumen penguburan prinsip, namun perwujudan nyata dari keadilan yang transparan dan imparial.
