Kematian Markina Sondegau, seorang ibu hamil di Intan Jaya, bukan sekadar statistik tragis dalam konflik Papua. Ia adalah protokol mati yang menandai pelanggaran telak terhadap prinsip kewaspadaan (precautionary principle) dan prinsip pembedaan (distinction) dalam hukum humaniter internasional. Temuan Komnas HAM yang mengungkap analisis posisi tembakan dari jarak 250 meter mengubah narasi 'baku tembak' menjadi kisah kegagalan sistematis dalam melindungi warga sipil. Ketika delapan lubang peluru ditemukan di dinding rumah dan satu tembakan terbukti sejajar dengan posisi korban, klaim militer tentang tidak membalas tembakan untuk menghindari korban sipil menjadi kontradiksi yang menyakitkan dan meruntuhkan fondasi akuntabilitas militer.
Inkonsistensi Naratif dan Kegagalan Prinsip Kewaspadaan
Prinsip kewaspadaan, yang termaktub dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, bukanlah dekorasi hukum, melainkan kewajiban operasional yang mutlak. Prinsip ini mewajibkan pihak yang menyerang untuk mengambil segala tindakan pencegahan yang layak untuk menghindari, atau setidaknya meminimalkan, hilangnya nyawa sipil. Dalam konteks Intan Jaya, jarak 250 meter antara pos militer dan rumah korban seharusnya memberikan ruang yang cukup untuk identifikasi target yang jelas dan pembedaan antara kombatan dan non-kombatan. Temuan forensik yang menunjukkan tembakan sejajar dengan posisi korban justru mengindikasikan kemungkinan besar kegagalan dalam melakukan identifikasi tersebut, atau yang lebih parah, pengabaian terhadap prosedur standar tersebut. Inkonsistensi antara pernyataan 'tidak membalas tembakan' dengan bukti fisik delapan lubang peluru menciptakan celah accountability gap yang berbahaya, di mana narasi resmi bertabrakan dengan realitas di lapangan.
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Kewajiban mutlak untuk membedakan antara sasaran militer dan orang sipil atau objek sipil.
- Prinsip Proporsionalitas (Proportionality): Larangan melancarkan serangan yang dapat mengakibatkan korban sipil atau kerusakan sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkret yang diantisipasi.
- Prinsip Kewaspadaan (Precaution): Kewajiban mengambil langkah-langkah pencegahan dalam penyerangan, termasuk verifikasi target dan pemilihan cara serta metode untuk meminimalkan korban sipil.
Dari Pelanggaran Prosidur Menuju Kegagalan Akuntabilitas Sistemik
Desakan Komnas HAM agar Presiden mengevaluasi pendekatan militer dan menegakkan hukum bagi personel di lapangan menunjuk pada akar masalah yang lebih dalam. Kematian warga sipil, terlebih seorang ibu hamil yang termasuk dalam kelompok yang harus dilindungi secara khusus, tidak boleh dikubur dalam terminologi samar seperti 'korban nyasar' (collateral damage). Istilah tersebut sering menjadi alat untuk mengaburkan akuntabilitas militer dan menggeser tanggung jawab dari kegagalan prosedur menjadi konsekuensi yang 'tak terhindarkan' dari konflik. Negara memiliki kewajiban hukum, bukan sekadar moral, untuk melakukan investigasi yang independen, imparsial, dan efektif. Investigasi ini harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: Apakah prinsip kewaspadaan benar-benar diimplementasikan? Apakah ada pelanggaran terhadap aturan keterlibatan (Rules of Engagement)? Dan yang terpenting, apakah ada mekanisme yang memastikan pertanggungjawaban bila pelanggaran itu terbukti?
Kasus Intan Jaya ini adalah cermin retak dari bagaimana martabat hukum bisa tergerus ketika institusi lebih menjaga citra daripada mengakui kesalahan dan menegakkan keadilan. Pengabaian terhadap standar hukum perang tidak hanya merenggut nyawa warga sipil seperti Markina, tetapi juga mengikis legitimasi negara berdasarkan hukum. Tanpa transparansi dan pertanggungjawaban yang nyata, setiap penjelasan dari otoritas akan terdengar seperti eufemisme yang menutupi luka yang dalam. Pertanyaan etis yang menggugah bagi setiap aktivis hukum adalah: Sampai kapan kita akan mentolerir kesenjangan antara komitmen normatif negara terhadap hukum humaniter dengan praktik brutal di lapangan yang mengorbankan mereka yang seharusnya paling dilindungi?
