Komnas HAM Soroti Peningkatan Kekerasan di Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter

Eskalasi kekerasan di Papua telah menyeberangi ambang batas hukum humaniter internasional, mengubah konflik dari pertikaian bersenjata terbatas menjadi ranah operasi militer konvensional. Dalam laporannya, Komnas HAM RI dengan tegas menempatkan perubahan pola kekerasan ini dalam kerangka hukum yang mengikat, di mana rezim hukum humaniter internasional berlaku secara otomatis begitu metode dan alat perang mencapai standar konflik bersenjata non-internasional. Ini bukan sekadar soal kekerasan yang meningkat, melainkan soal martabat hukum Indonesia di mata dunia internasional yang sedang dipertaruhkan.

Eskalasi Papua dan Status Konflik Bersenjata Non-Internasional

Analisis Komnas HAM bukan retorika semata, tetapi temuan yang memiliki konsekuensi yuridis yang berat. Pergeseran ke operasi militer skala besar dengan persenjataan berat mengaktifkan kewajiban hukum yang lebih ketat di bawah Hukum Humaniter Internasional. Prinsip-prinsip inti yang mengatur pertempuran menjadi wajib bagi semua pihak, terlepas dari ratifikasi atau kebijakan domestik. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

• Pembedaan (Distinction): Kewajiban mutlak untuk membedakan kombatan dan warga sipil.
• Proporsionalitas: Larangan keras melancarkan serangan yang diantisipasi menyebabkan kerugian sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkret.
• Pencegahan Penderitaan yang Tidak Perlu: Kewajiban untuk memilih metode dan alat perang yang meminimalkan penderitaan dan cedera yang berlebihan.

Mengesampingkan prinsip-prinsip ini bukan lagi sekadar pelanggaran HAM, tetapi merupakan pelanggaran serius terhadap hukum perang yang dapat menyeret aktor negara ke dalam ranah tanggung jawab internasional.

Vacuum of Law: Ketiadaan Pedoman Operasional sebagai Pelanggaran Etis

Lebih memprihatinkan lagi, Komnas HAM mengungkap suatu kekosongan hukum yang sangat berbahaya: tidak adanya pedoman operasional komprehensif bagi pasukan keamanan dalam menerapkan standar Hukum Humaniter Internasional di Papua. Ketiadaan ini adalah bentuk kelalaian etis yang sistematis, karena membiarkan operasi militer berlangsung dalam ruang abu-abu hukum yang berujung pada:

• Inkonsistensi dalam Penanganan Tahanan: Menciptakan risiko praktik-praktik yang melanggar Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya.
• Kegagalan Perlindungan Warga Sipil: Menempatkan populasi non-kombatan dalam bahaya yang tidak proporsional.
• Penghambatan Akses Bantuan Kemanusiaan: Bertentangan dengan kewajiban inti untuk memfasilitasi bantuan bagi mereka yang terdampak.

Dalam perspektif etika perang, negara yang memiliki kapasitas untuk menyusun aturan main yang beradab namun memilih untuk tidak melakukannya, secara moral ikut bertanggung jawab atas setiap penderitaan tambahan yang timbul akibat ketiadaan aturan tersebut. Desakan Komnas HAM agar pemerintah segera menyusun pedoman adalah seruan untuk memulihkan martabat hukum Indonesia sekaligus mengembalikan manusia sebagai subjek yang dilindungi, bukan sekadar obyek dalam konflik.

Laporan ini secara implisit mempertanyakan kesungguhan komitmen negara terhadap kewajiban internasionalnya. Ketika hukum humaniter diakui berlaku, namun tidak diterjemahkan ke dalam pedoman praktis bagi pasukan di lapangan, apakah pengakuan itu tidak menjadi sekadar formalitas belaka? Situasi di Papua telah dengan jelas menunjukkan bahwa tanpa rule of engagement yang berlandaskan hukum humaniter, operasi keamanan berisiko tinggi menginjak-injak batas-batas etis yang paling fundamental dalam peperangan.

Pertanyaan kritis bagi para aktivis dan praktisi hukum adalah: hingga kapan kita akan membiarkan kekosongan hukum ini terus berlanjut? Eskalasi konflik yang semakin mengeraskan hati kedua belah pihak membutuhkan respons yang lebih dari sekadar operasi militer. Respons itu adalah penegakan hukum dan etika perang secara konsisten dan transparan. Kegagalan untuk bertindak bukan hanya menambah panjang daftar korban di Papua, tetapi juga secara perlahan mengikis fondasi negara hukum yang kita bangun. Di titik ini, memilih untuk tidak menyusun pedoman operasional adalah sebuah pilihan politik yang mengandung konsekuensi moral yang sangat berat bagi martabat bangsa.