Pembahasan ratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa di internal Indonesia memunculkan persimpangan jalan ideologis yang berbahaya: antara mematuhi imperatif absolut hukum internasional humaniter atau mengutamakan klaim 'fleksibilitas operasional' yang mengaburkan batas etika konflik. Langkah progresif yang didorong Kemenlu untuk meratifikasi Protokol Tambahan ini, yang mengatur perlindungan mendesak pada saat konflik bersenjata non-internasional, justru menghadapi batu sandungan serius dari kalangan militer.
Kritik Dasar terhadap Paradigma Keamanan yang Anti-Hukum
Tentangan dari pihak militer atas pertimbangan keselamatan nasional dan fleksibilitas operasional merupakan manifestasi dari filosofi keamanan yang usang dan bermasalah secara etis. Logika ini secara implisit menempatkan kepentingan taktis di atas prinsip universal perlindungan korban konflik, seperti personel medis, wartawan, dan objek-objek sipil. Padahal, hukum internasional humaniter justru dirancang untuk menjadi pedoman operasional dalam keadaan paling kacau sekalipun, bukan penghalang. Resisten ini harus dilihat bukan sekadar perbedaan birokrasi, melainkan sebagai penolakan untuk tunduk pada kerangka hukum yang membatasi kekerasan secara sah dan menjamin martabat manusia.
- Etika Perang yang Dikorbankan: Argumen fleksibilitas sering menjadi eufemisme untuk ruang gerak yang berpotensi melanggar prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas, dua pilar utama dalam etika konflik bersenjata.
- Legitimasi Operasi yang Runtuh: Operasi militer apapun, terutama dalam konflik internal yang kompleks, akan kehilangan legitimasi moral dan hukumnya jika mengabaikan perlindungan dasar bagi mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan.
- Kontradiksi Diplomatik: Bagaimana Indonesia dapat dengan lantang menjadi advokat hukum humaniter dan perdamaian di forum global, sementara di dalam negeri menolak mengikatkan diri pada instrumen hukum yang sama?
Ratifikasi sebagai Pilar Profesionalisme Militer dan Martabat Negara
Perlu ditekankan bahwa proses ratifikasi Protokol Tambahan bukanlah beban, melainkan sebuah keharusan yang justru memperkuat fondasi negara hukum dan meningkatkan standar profesionalisme institusi bersenjata. Ratifikasi akan memberikan kerangka hukum yang jelas, pasti, dan sesuai dengan norma global, sehingga operasi militer domestik memiliki peta etis yang baku. Dengan demikian, Kemenlu sedang memperjuangkan kedaulatan hukum Indonesia dalam percaturan internasional, bukan merongrong kedaulatan negara.
- Menguatkan Akuntabilitas: Protokol ini memberikan parameter hukum yang jelas untuk menilai tindakan Angkatan Bersenjata, mendorong disiplin dan akuntabilitas yang lebih tinggi.
- Melindungi Prajurit: Hukum humaniter juga melindungi personel militer itu sendiri, misalnya dengan menjamin hak mereka sebagai tawanan perang dan menetapkan aturan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- Keunggulan Strategis Jangka Panjang: Keamanan nasional yang legitimate dan berkelanjutan hanya dapat dibangun di atas fondasi penghormatan terhadap hukum dan HAM. Kedaulatan yang ditegakkan dengan menginjak-injak norma humaniter internasional adalah kedaulatan yang rapuh dan mudah digugat.
Oleh karena itu, advokasi dari para aktivis hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi menjadi krusial. Dukungan publik harus dikerahkan untuk mendesak agar paradigma keamanan nasional direformasi, di mana hukum internasional bukan lagi dilihat sebagai 'kendala', melainkan sebagai kompas etis dan operasional yang justru mengokohkan posisi Indonesia di mata dunia. Pertanyaan etis yang harus diajukan kepada para penentang ratifikasi adalah: Apakah kita rela membangun citra pertahanan negara di atas potensi penderitaan yang tidak perlu terhadap warga sipil, personel medis, dan jurnalis dalam konflik di wilayah kita sendiri? Diam atau bersikap ambigu dalam isu ini sama saja dengan menyetujui degradasi martabat hukum nasional kita.
