Dugaan eksekusi di luar hukum terhadap warga sipil di Yahukimo, Papua Pegunungan, bukan sekadar insiden kekerasan sporadis, melainkan sebuah manifestasi dari erosi martabat hukum dalam konflik yang berkepanjangan. Kementerian HAM RI, melalui juru bicaranya Thomas Harming Suwarta, mengecam keras pembunuhan ini dan menegaskan bahwa hak hidup adalah norma absolut yang tak bisa dikompromikan. Pernyataan ini, meski tepat secara prinsip, mengungkap celah mematikan antara retorika HAM di Jakarta dan realitas berdarah di tanah Papua, di mana warga sipil terus menjadi korban utama dalam siklus kekerasan yang tak berujung. Video yang beredar, yang diduga menunjukkan penembakan warga sipil, harus menjadi panggilan bangun (wake-up call) bagi seluruh institusi hukum: ketika prinsip pembedaan (distinction) dalam hukum humaniter internasional diinjak-injak, yang tersisa hanyalah kekejaman yang disahkan oleh kelalaian.
Hukum Humaniter dan Pelanggaran Prinsip Pembedaan: Sebuah Dekonstruksi Kritis
Inti dari konflik bersenjata yang beradab, menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya 1977, terletak pada prinsip pembedaan yang ketat antara kombatan dengan warga sipil. Pelanggaran terhadap prinsip ini di Yahukimo bukanlah kesalahan taktis, tetapi sebuah pelanggaran hukum internasional yang serius. Analisis kritis terhadap insiden ini harus menempatkannya dalam kerangka pelanggaran spesifik terhadap hukum perang (jus in bello), yang mencakup:
- Pelanggaran terhadap Prinsip Pembedaan (Distinction): Kegagalan untuk mengidentifikasi dan menghindari sasaran sipil.
- Pelanggaran terhadap Prinsip Proporsionalitas: Penggunaan kekuatan yang tidak sepadan dan mengakibatkan kerugian sipil yang berlebihan.
- Pelanggaran terhadap Prinsip Pencegahan (Precaution): Ketidakmampuan mengambil semua langkah yang layak untuk meminimalisir korban sipil.
Seruan KemenHAM agar semua pihak 'menahan diri' adalah kosakata hukum yang lemah ketika dihadapkan pada pola pelanggaran sistemik. Pertanyaan etis yang mendesak adalah: sejauh mana negara, sebagai pihak utama dalam konflik, telah memenuhi kewajiban positifnya (positive obligation) untuk melindungi warga sipil Papua dari segala bentuk kekerasan, baik yang berasal dari kelompok bersenjata maupun aparat keamanan?
Mekanisme HAM Nasional di Ambang Kegagalan: Antara Koordinasi dan Akuntabilitas
Langkah KemenHAM berkoordinasi dengan kantor wilayahnya di Papua Barat untuk mendorong deeskalasi patut diapresiasi sebagai langkah administratif wajib. Namun, dalam perspektif hukum yang kritis, langkah ini mengungkap kegagalan struktural mekanisme perlindungan HAM nasional. Mekanisme tersebut telah terbukti tidak efektif dalam mencegah pengulangan kekerasan dan memastikan akuntabilitas. Fokus pada 'pemetaan situasi' dan 'deeskalasi' seringkali hanya menjadi respons reaktif yang mengaburkan akar masalah, yaitu:
- Ketiadaan akses keadilan yang bermakna bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Papua.
- Dominasi pendekatan keamanan (security approach) atas pendekatan hukum dan HAM dalam menangani konflik.
- Absennya proses peradilan yang transparan dan independen untuk mengusut pelaku eksekusi di luar hukum, terlepas dari identitas kelompoknya.
Narasi yang membingkai konflik Papua semata-mata sebagai masalah keamanan telah secara sistematis mengesampingkan dimensi hukum dan hak asasi manusia. Hal ini menciptakan ruang impunitas di mana pelanggaran HAM dapat terulang tanpa konsekuensi hukum yang jelas, sehingga merendahkan martabat hukum Indonesia sendiri di mata internasional.
Penutupan pernyataan KemenHAM yang menegaskan 'norma absolut' hak hidup harus diuji dalam ruang pengadilan, bukan hanya dalam ruang koordinasi. Artikel ini menutup dengan sebuah pertanyaan etis yang menggugah bagi setiap aktivis hukum dan HAM: Ketika pernyataan kecaman telah dikeluarkan dan koordinasi telah dilakukan, langkah konkret apa berikutnya yang akan memutus siklus kekerasan dan memulihkan kedaulatan hukum di tanah Papua? Apakah kita akan terus menyaksikan siklus 'kecaman-koordinasi-lupa', atau ada kemauan politik nyata untuk membawa setiap pelaku, dari pihak manapun, ke meja hijau peradilan yang adil dan independen? Keheningan pengadilan dalam menanggapi insiden seperti di Yahukimo lebih keras gaungnya daripada tembakan mana pun—ia adalah pengakuan akan kegagalan negara menjalankan monopoli kekerasan yang sah secara beradab dan terhormat.
