Dalam rezim hukum yang berlandaskan kedaulatan norma, pemberian kebijakan imunitas kepada aparat keamanan dalam operasi konflik bukan sekadar instrumen administratif, melainkan ancam terhadap martabat hukum itu sendiri. Prinsip dasar bahwa tiada seorang pun di atas hukum menjadi nihil ketika imunitas menyapu kemungkinan akuntabilitas, terutama dalam situasi di mana potensi pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia (HAM) amat tinggi. Ini bukan hanya soal prosedur, melainkan pengkhianatan terhadap fondasi etis sebuah negara hukum, di mana hukum harus menjadi penjaga, bukan tameng, bagi mereka yang berwenang menggunakan kekuatan.
Dekonstruksi Imunitas: Pelanggaran Prinsip Etika Perang dan Jus in Bello
Etika perang, atau jus in bello, menegaskan bahwa penggunaan kekuatan dalam konflik harus tunduk pada prinsip pembedaan (antara kombatan dan warga sipil), proporsionalitas, dan kebutuhan militer. Kebijakan yang memberikan imunitas hukum bagi aparat secara diam-diam mengabaikan prinsip-prinsip ini. Kebijakan tersebut menciptakan ruang hukum vakum di mana tindakan dapat diambil tanpa pertimbangan atas konsekuensi hukum, bertentangan langsung dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya yang mengatur perlindungan korban konflik bersenjata. Imunitas dalam konteks ini sama dengan memberi lampu hijau bagi impunitas, yang secara gamblang melanggar norma-norma inti hukum humaniter internasional, seperti:
- Prinsip akuntabilitas dan penegakan hukum atas pelanggaran berat HAM (Crimes Against Humanity) sebagaimana diatur dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.
- Kewajiban negara untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran hukum humaniter, sebagaimana tercermin dalam Hukum Kebiasaan Internasional.
- Hak korban untuk memperoleh keadilan, kebenaran, dan pemulihan (right to remedy) yang dijamin oleh hukum HAM internasional.
Martabat Hukum Nasional di Ujung Tanduk: Implikasi dari Impunitas yang Dilegalkan
Konsekuensi paling berbahaya dari kebijakan imunitas ini adalah erosi martabat hukum nasional. Hukum kehilangan sifat normatifnya dan berubah menjadi alat justifikasi belaka. Ketika aparat terlindungi dari proses hukum, legitimasi operasi keamanan dalam konflik pun runtuh. Publik tidak lagi melihat hukum sebagai sarana keadilan, melainkan sebagai instrumen represi negara. Keamanan nasional yang dibangun di atas fondasi impunitas semacam ini adalah keamanan yang rapuh dan tidak sah secara moral maupun hukum, karena mengorbankan hak-hak korban dan prinsip keadilan prosedural demi stabilitas semu yang dibungkus kekuatan.
Lebih lanjut, kebijakan ini berpotensi membuat Indonesia rentan secara hukum internasional. Negara dapat dipersalahkan karena gagal memenuhi kewajiban untuk mencegah dan menghukum pelanggaran HAM (doctrine of state responsibility). Ini bukan hanya ancaman bagi reputasi, tetapi juga bagi kedaulatan hukum Indonesia di mata komunitas internasional yang menempatkan penghormatan HAM dan hukum humaniter sebagai standar kewajiban (obligation erga omnes).
Dalam kerangka ini, aktivisme hukum harus bergerak melampaui sekadar kritik. Gerakan harus mendorong reformasi konkret dengan mengusulkan mekanisme akuntabilitas independen—seperti pengadilan militer yang benar-benar adil atau komisi pengawas sipil—yang transparan dan berintegritas. Reformasi harus mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum humaniter dan HAM ke dalam doktrin dan pelatihan operasional aparat keamanan, memastikan bahwa penghormatan pada hukum dan martabat manusia adalah landasan setiap tindakan, bukan sebagai konsekuensi. Tanpa langkah ini, imunitas akan tetap menjadi noda hitam dalam sejarah hukum Indonesia.
Pada akhirnya, pertanyaan etis paling mendasar yang harus diajukan kepada para perumus kebijakan dan aktivis hukum adalah: Apakah kita membangun keamanan nasional di atas reruntuhan keadilan? Bisakah sebuah bangsa benar-benar aman jika warganya hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang kebal dari pertanggungjawaban hukum? Kepatuhan pada hukum bukanlah tanda kelemahan negara, melainkan bukti tertinggi dari kedaulatan dan martabat bangsa yang beradab.
