Dalam kegelapan sel tahanan di bawah pengawasan Brimob, martabat hukum Indonesia kembali diuji oleh teror audio dan kesaksian yang menyayat nurani kemanusiaan. Komnas HAM secara tegas mendesak pembentukan tim penyidik independen, menandakan satu titik kritis lain dalam perjalanan panjang negara ini menghadapi kasus dugaan penyiksaan di tubuh aparatnya sendiri. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran prosedural; ia adalah pengingatan pedih bahwa di ruang-ruang tertutup, absolutisme larangan penyiksaan dalam hukum internasional seringkakli berhadapan dengan realitas kekuasaan yang brutal. Setiap penundaan, pembiaran, atau upaya menutupi insiden ini bukan lagi kelalaian administratif, melainkan pengkhianatan terbuka terhadap prinsip supremasi hukum yang menjadi fondasi negara demokratis.
Penyiksaan sebagai Kejahatan Absolut dan Ujian Martabat Hukum
Dugaan perlakuan kejam dan tidak manusiawi terhadap tahanan ini harus dipahami bukan sebagai ekses lapangan, melainkan sebagai kejahatan menurut hukum internasional. Indonesia telah mengikatkan diri pada sejumlah norma yang menjadikan larangan penyiksaan sebagai kewajiban mutlak (non-derogable right). Prinsip ini merupakan pilar etika perang dan penegakan hukum dalam kondisi apa pun.
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT), yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998, dengan tegas melarang segala bentuk penyiksaan tanpa pengecualian.
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam Pasal 7 menegaskan bahwa "tidak seorang pun boleh dikenai penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat."
- Dalam yurisprudensi hukum humaniter internasional, penyiksaan terhadap tahanan atau orang yang berada di bawah kekuasaan merupakan pelanggaran berat (grave breach) yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Oleh karena itu, respon negara tidak boleh setengah hati. Desakan Komnas HAM untuk penyidikan independen adalah langkah minimal yang harus segera diwujudkan. Segala bentuk penyangkalan atau retorika "penanganan internal" justru akan menempatkan negara pada posisi melanggar kewajiban internasionalnya sendiri, sekaligus meruntuhkan legitimasi moral seluruh aparat militer dan kepolisian.
Transparansi Pengadilan Militer: Dari Kultur Tertutup ke Akuntabilitas Publik
Desakan untuk pengadilan militer yang transparan menyentuh inti persoalan yang lebih dalam: kultur impunitas yang sering diselubungi oleh klaim "urusan internal" korps. Proses peradilan di lingkungan militer yang tertutup dari pengawasan publik dan lembaga sipil telah lama menjadi celah hukum yang memungkinkan pelanggaran HAM terulang tanpa konsekuensi yang setimpal. Dalam konteks dugaan penyiksaan oleh personel Brimob, sebuah pengadilan tertutup akan menjadi pengkhianatan terhadap prinsip peradilan yang adil (fair trial) dan hak korban untuk mendapatkan keadilan.
Transparansi dalam proses pengadilan ini bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan imperatif etis. Publik, khususnya korban dan keluarga, memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, melihat proses hukum berjalan, dan memastikan bahwa keadilan tidak dikompromikan oleh solidaritas korps. Tanpa transparansi, setiap putusan dari pengadilan militer akan selalu diwarnai keraguan dan dianggap sebagai bentuk legalisasi impunitas. Langkah membuka pintu pengadilan bagi pengawasan independen adalah ujian nyata apakah institusi militer dan kepolisian sungguh-sungguh berkomitmen pada reformasi dan tunduk pada hukum, ataukah hanya mempermainkan prosedur untuk melindungi anggotanya.
Kasus ini menempatkan kita pada persimpangan jalan yang menentukan: apakah kita memilih jalan yang menghormati martabat hukum dengan penyelidikan yang independen dan peradilan yang terbuka, atau kita membiarkan diri terperosok kembali ke lubang gelap di mana aparat penegak hukum justru menjadi pelaku utama pelanggaran. Setiap detik tanpa tindakan konkret adalah pengabaian terhadap penderitaan korban dan pengikisan kepercayaan publik. Pertanyaannya kini bukan hanya bagaimana Brimob dan institusi terkait menanggapi desakan Komnas HAM, tetapi lebih mendasar: apakah Indonesia masih percaya bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua, atau kita diam-diam menerima bahwa ada kasta penegak hukum yang kebal dari pertanggungjawaban?
