Laporan investigasi gabungan LBH Jakarta dan KontraS semester pertama 2026 menempatkan cermin tajam terhadap praktik operasi militer di Papua, membeberkan indikasi pelanggaran mendasar terhadap etika perang dan hukum humaniter internasional yang mengancam sendi-sendi martabat hukum Indonesia. Temuan ini bukan sekadar catatan administratif, melainkan protokol pelanggaran yang secara sistematis mengabaikan prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas—dua pilar yang menjaga perang tetap berada dalam batas-batas kemanusiaan. Ketika kekuatan negara dikerahkan dengan logika keamanan yang mengorbankan prinsip, setiap laporan pelanggaran HAM menjadi pukulan telak terhadap klaim Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati konvensi internasional.
Mengurai Pelanggaran: Dari Konvensi Jenewa ke Medan Papua
Analisis mendalam terhadap pola operasi keamanan di wilayah Papua mengungkap tiga bentuk pelanggaran yang secara gamblang bertentangan dengan komitmen Indonesia pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya. Pelanggaran ini tidak terjadi dalam vakum, tetapi membentuk suatu rangkaian yang mengikis perlindungan terhadap warga sipil sebagai kelompok yang harus dijamin keselamatannya. Inti persoalannya terletak pada pergeseran dari paradigma penegakan hukum yang terukur menjadi operasi militeristik yang kabur batasnya.
- Penggunaan Kekuatan Tidak Proporsional: Operasi kerap tidak membedakan secara jelas antara ancaman bersenjata dengan keberadaan warga sipil, mengakibatkan eskalasi kekerasan yang melampaui kebutuhan militer yang sah menurut hukum humaniter.
- Pelibatan Warga Sipil sebagai Perisai Manusia: Praktik ini merupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 51(7) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, yang secara tegas melarang penggunaan warga sipil untuk melindungi objek militer dari serangan.
- Pembatasan Akses Bantuan Kemanusiaan: Menghambat distribusi bantuan pokok merupakan pengingkaran terhadap kewajiban inti negara untuk memastikan kelangsungan hidup penduduk sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Konvensi Jenewa IV.
Kedaulatan vs. Kewajiban: Ujian Martabat Hukum Nasional
Argumen kedaulatan teritorial yang kerap dikemukakan pemerintah menghadapi ujian kritis ketika berhadapan dengan kewajiban negara untuk melindungi setiap nyawa di dalam wilayahnya. Prinsip kedaulatan dalam hukum internasional kontemporer tidak lagi bersifat absolut; ia dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, termasuk dalam situasi konflik bersenjata. Kelalaian negara untuk mengadili dugaan pelanggaran tersebut secara imparsial dan transparan bukan hanya kegagalan prosedural, tetapi pengikisan langsung terhadap legitimasi hukum Indonesia di komunitas global.
Logika keamanan jangka pendek yang mengabaikan prinsip proporsionalitas dan pembedaan justru berisiko menjerumuskan Papua—dan Indonesia secara keseluruhan—ke dalam lingkaran kekerasan tanpa akhir. Pendekatan ini secara tragis mengabaikan akar persoalan yang bersifat sosio-kultural, mempersempit konflik yang kompleks menjadi sekadar masalah keamanan militer. Sorotan tajam dari komunitas hukum internasional terhadap situasi di Papua adalah pengingat bahwa dunia tidak lagi memandang sebelah mata ketika norma-norma inti hukum humaniter diinjak-injak atas nama stabilitas.
Pertanyaan etis yang menggugah kini menggantung di hadapan para aktivis dan penegak hukum: hingga titik mana negara dapat menggunakan klaim kedaulatan untuk membenarkan penyimpangan dari etika perang yang universal? Ketika martabat hukum dikorbankan demi logika operasional di medan tempur, bukankah yang sebenarnya terkikis adalah fondasi moral kedaulatan itu sendiri? Tantangan bagi Indonesia bukan sekadar membenahi prosedur operasi militer, tetapi melakukan introspeksi mendalam apakah cita-cita negara hukum masih menjadi kompas di tengah kabutnya medan Papua.
