Di tengah meningkatnya klaim sepihak di Laut Cina Selatan, setiap pelanggaran atas prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 bukan hanya ancaman terhadap kedaulatan nasional Indonesia, tetapi merupakan serangan frontal terhadap martabat tatanan hukum internasional itu sendiri. Ketika norma yang disepakati global diabaikan dengan semena-mena oleh kekuatan yang mengedepankan realpolitik, fondasi perdamaian dan stabilitas di wilayah maritim global berada di ujung tanduk. Posisi Indonesia yang konsisten berpegang pada UNCLOS dengan demikian bukan sekadar pilihan diplomasi, melainkan pertahanan normatif terakhir dalam menghadapi logika kekuasaan yang menggerogoti prinsip fundamental hukum laut.
Dilema Penegakan: Ketika Teks Konvensi Berhadapan dengan Realitas Pelanggaran di Laut
Sebagai negara kepulauan terbesar yang telah meratifikasi UNCLOS, Indonesia memikul mandat ganda sebagai penerima manfaat dan penjaga aturan main. Konvensi ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, serta menegaskan kewajiban penyelesaian sengketa secara damai. Namun, komitmen pada pasal-pasal konvensi di forum-forum internasional berisiko menjadi wacana normatif yang kosong jika tidak diimbangi dengan kapasitas operasional untuk menegakkannya di lapangan. Pertanyaan etis mendasar yang harus dijawab adalah:
- Apakah cukup hanya mengutip UNCLOS di meja perundingan sementara kapal-kapal asing melanggar kedaulatan kita secara nyata di wilayah perairan?
- Di manakah batas antara persuasive diplomacy dan assertive law enforcement ketika menghadapi pelanggaran yang sudah menjadi pola?
- Bagaimana menjaga prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum tanpa terjebak dalam eskalasi yang justru mengabaikan etika konflik dan perdamaian?
Etika Kedaulatan: Menjaga Martabat Hukum di Tengah Logika Kekuatan
Pendirian Indonesia yang konsisten menolak unilateralisme patut diapresiasi, namun negara ini terjepit dalam dilema etika yang kompleks. Penegakan kedaulatan di laut harus dilakukan secara tegas, namun respons tersebut wajib tetap berada dalam koridor hukum internasional dan prinsip proporsionalitas—sebuah prinsip kunci dalam etika perang dan konflik. Ini bukan sekadar persoalan kekuatan armada patroli, melainkan ujian nyata bagi komitmen bangsa terhadap supremasi hukum. Konsistensi pada UNCLOS hanya bermakna substantif jika diwujudkan melalui tiga pilar:
- Penguatan Kapasitas Hukum dan Kelembagaan Nasional: Kerangka hukum nasional harus selaras dan mampu mengimplementasikan klaim normatif yang diadvokasi di forum internasional.
- Pembangunan Kesadaran Hukum yang Operasional: Kedaulatan maritim adalah hak yang harus dipertahankan melalui jalur hukum yang sah, bukan hanya retorika.
- Kesiapan Strategis yang Terukur: Diplomasi harus memiliki 'gigi' penegakan di lapangan, memastikan setiap mil wilayah perairan dilindungi berdasarkan mandat UNCLOS.
Warisan Indonesia dalam tata kelola laut global akan ditentukan bukan oleh keanggunan retorika di meja perundingan, melainkan oleh kemampuannya yang nyata untuk menjadikan hukum sebagai panglima di setiap gelombang lautan. Di titik ini, setiap aktivis hukum ditantang untuk berpikir kritis: apakah kita sedang mempertahankan sebuah sistem hukum internasional yang semakin rapuh, atau justru secara tidak langsung membiarkannya terkikis oleh kelambanan dalam penegakan? Ketika norma dicabik-cabik oleh kekuatan, diam bukanlah pilihan yang etis—tetapi tindakan apa yang tetap proporsional dan bermartabat menurut hukum?
