Kematian dua peserta latsarmil untuk calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih menguak sebuah pelanggaran prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan: kesalahan kontekstual yang berujung fatal antara fungsi sipil dan militer. Praktik memasukkan muatan militer ke dalam pelatihan bagi manajer koperasi bukan sekadar keliru kebijakan, melainkan bentuk awal dari militerisasi struktur ekonomi rakyat yang berpotensi mengikis martabat hukum dan merendahkan hak warga sipil untuk hidup dalam lingkungan non-kekerasan. Amnesty International Indonesia dengan tegas menilai pendekatan ini keliru secara fundamental, sementara negara harus mempertanggungjawabkan kematian warga dalam programnya.
Kekeliruan Fondasional: Saat Militer Menyusup ke Ranah Sipil
Program latsarmil bagi pengelola koperasi merupakan contoh konkret bagaimana logika militeristik dipaksakan masuk ke ruang yang secara filosofis dan operasional bersifat sipil murni. Pelatihan fisik intensif dengan muatan 'bela negara' bagi calon manajer koperasi adalah bentuk distorsi tujuan. Urgensi investigasi independen dalam kasus ini tidak hanya menyangkut penyebab kematian medis, tetapi lebih mendasar: menguji legalitas dan etis dari kebijakan itu sendiri. Praktik semacam ini berisiko menghidupkan kembali pola pikir dwifungsi yang telah ditinggalkan, di mana militer tidak lagi berada di garis terdepan pertahanan, tetapi merambah ke sektor sosial-ekonomi dengan logika komando yang seringkali abai terhadap prinsip kesukarelaan dan hak asasi manusia (HAM).
Pertanggungjawaban Negara dalam Kerangka Due Diligence dan Hak untuk Hidup
Klaim Kementerian Pertahanan bahwa korban meninggal akibat heat stroke dan henti jantung merupakan penjelasan medis, bukan pembebasan tanggung jawab hukum negara. Dalam perspektif hukum internasional HAM dan prinsip due diligence, negara memiliki kewajiban positif untuk menjamin keselamatan setiap warga yang mengikuti program pemerintah. Kewajiban ini mencakup:
- Pemeriksaan kesehatan yang komprehensif dan independen sebelum pelatihan, bukan sekadar klaim 'lolos'.
- Penetapan standar prosedur operasional yang aman, sesuai intensitas pelatihan dan kapasitas sipil.
- Pemantauan ketat selama pelatihan untuk mencegah cedera atau kondisi darurat.
- Penyediaan fasilitas medis yang memadai dan responsif di lokasi pelatihan.
Oleh karena itu, desakan untuk investigasi independen bukan hanya soal transparansi, melainkan sebuah prasyarat keadilan. Investigasi harus mampu mengungkap apakah ada kelalaian prosedural, pelanggaran standar keselamatan, atau bahkan unsur pemaksaan yang melanggar prinsip kebebasan dan martabat peserta sebagai warga sipil. Proses ini harus melibatkan lembaga yang benar-benar independen dari struktur militer dan kementerian terkait, agar dapat mengkritisi kebijakan dari sudut pandang hukum dan HAM secara objektif.
Pada akhirnya, tragedi ini mengajukan pertanyaan etis yang mendalam bagi para aktivis hukum dan pembuat kebijakan: sampai sejauh mana negara boleh 'mengorbankan' keselamatan jiwa warga sipil demi narasi dan program yang kontekstualnya dipertanyakan? Apakah jiwa kedua peserta itu telah menjadi 'collateral damage' dalam proyek perluasan pengaruh dan normalisasi militerisasi di bidang sipil? Momentum ini harus menjadi titik balik untuk meninjau ulang seluruh kebijakan serupa, mengembalikan militer pada fungsi konstitusionalnya, dan menempatkan koperasi serta sektor sipil lainnya pada jalur pengembangan yang partisipatif, damai, dan menghormati martabat manusia sebagai nilai tertinggi hukum.
