Pergeseran ancaman dari konvensional ke hibrida dan asimetris memang mendesak setiap negara untuk memperbaharui doktrin militernya. Namun, ketika Indonesia menggelar doktrin baru 'Perisai Trisula Nusantara' yang mengintegrasikan matra darat, laut, udara dengan domain siber, antariksa, dan informasi, publik tidak boleh terjebak pada narasi modernitas teknis semata. Inti persoalannya justru ada pada kesenjangan yang menganga: sejauh mana kerangka hukum siber dan norma etika perang internasional diinternalisasi dan dijadikan pedoman operasional? Tanpa pendalaman hukum yang setara dengan inovasi teknologi, kemajuan pertahanan nasional justru berpotensi melahirkan regresi dalam penegakan martabat hukum dan hak asasi manusia.
Grey Zone Siber dan Tantangan Penegakan Prinsip Hukum Humaniter
Ekspansi operasi militer ke ranah siber dan antariksa bukan sekadar soal penambahan kapabilitas, melainkan perpindahan medan tempur ke arena yang belum sepenuhnya terdefinisi secara normatif. Doktrin 'Perisai Trisula Nusantara' yang digaungkan TNI harus dihadapkan pada pertanyaan mendasar: bagaimana prinsip-prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional (IHL) seperti pembedaan (distinction), proporsionalitas (proportionality), dan pencegahan penderitaan berlebihan (precaution) diterapkan dalam serangan siber atau operasi informasi? Tanpa Rules of Engagement (RoE) yang jelas dan spesifik, domain baru ini bisa menjadi 'grey zone' yang subur bagi pelanggaran. Sebagai contoh:
- Prinsip Pembedaan: Bagaimana memastikan serangan siber tidak melumpuhkan infrastruktur sipil penting seperti rumah sakit atau jaringan listrik penduduk, yang merupakan sasaran terlarang menurut Pasal 52 Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa?
- Prinsip Proporsionalitas: Bagaimana mengukur kerusakan kolateral yang mungkin timbul dari operasi informasi yang memicu ketidakstabilan sosial massal, terhadap keuntungan militer konkret yang diharapkan?
- Prinsip Pencegahan: Apa langkah verifikasi yang dilakukan untuk memastikan target dalam operasi antariksa benar-benar bersifat militer dan bukan aset sipil atau komersial?
Ketiadaan jawaban hukum yang operasional atas pertanyaan-pertanyaan ini membuat doktrin baru berisiko tinggi melanggar kedaulatan hukum itu sendiri.
Integrasi yang Hakiki: Bukan Hanya Teknologi, Tapi Juga Hukum dan Kontrol Demokratis
Kata kunci dalam doktrin ini adalah 'integrasi'. Namun, integrasi seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan? Narasi resmi seringkali hanya berfokus pada integrasi teknis-operasional antar matra dan domain. Padahal, untuk memastikan pertahanan nasional yang legitimate dan beradab, ada tiga pilar integrasi yang tak boleh diabaikan:
- Integrasi dengan Kerangka Hukum Nasional & Internasional: Doktrin harus secara eksplisit tunduk pada UU Pertahanan, UU TNI, dan yang terpenting, komitmen Indonesia pada Konvensi Jenewa 1949 serta berbagai norma hukum internasional lainnya yang mengatur penggunaan kekuatan.
- Integrasi dengan Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM): Setiap operasi, termasuk di ranah siber dan informasi, harus memiliki mekanisme untuk mencegah, menginvestigasi, dan memulihkan hak-hak sipil yang mungkin terdampak.
- Integrasi dengan Kontrol Sipil-Demokratis: Pengembangan dan penerapan doktrin tidak boleh menjadi urusan eksklusif kalangan militer. Parlemen, melalui Komisi I DPR, harus melakukan pengawasan substantif, bukan sekadar seremonial.
Tanpa ketiga pilar ini, 'Perisai Trisula Nusantara' berpotensi menjelma menjadi alat kekuasaan yang tak tersentuh akuntabilitas, jauh dari cita-cita negara hukum yang menjadi fondasi Republik.
Oleh karena itu, peluncuran doktrin ini harus menjadi momentum bagi pembukaan ruang dialog publik yang transparan dan partisipatif. Negara wajib melibatkan pakar hukum siber internasional, etikawan militer, dan perwakilan masyarakat sipil dalam merumuskan pedoman operasi yang detail. Transparansi bukanlah kelemahan, melainkan sumber kekuatan dan legitimasi. Sejarah mencatat, rezim-rezim yang membungkus kebijakan pertahanannya dengan kabut kerahasiaan absolut justru lebih sering tergelincir pada tindakan agresi dan pelanggaran HAM. Di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang memanas, pertanyaan terbesar bukanlah apakah Indonesia memiliki doktrin yang canggih, tetapi apakah Indonesia mampu menjadi teladan dalam menunjukkan bahwa kekuatan militer yang sesungguhnya lahir dari ketundukannya yang mutlak pada rule of law dan penghormatan pada martabat manusia, bahkan di medan perang paling modern sekalipun. Akankah kita membiarkan teknologi mendikte etika, atau kita yang akan mendikte teknologi dengan prinsip hukum dan kemanusiaan yang tak tergantikan?
