Sistem peradilan militer Indonesia, untuk kesekian kalinya, membongkar disfungsi struktural yang menggerogoti prinsip kesetaraan di depan hukum. Pemberian vonis percobaan kepada anggota TNI pelaku tabrak lari fatal di Jayapura bukanlah sekadar kesalahan penerapan norma; ia adalah perwujudan nyata impunitas yang tersistem. Putusan tersebut mereduksi hilangnya sebuah jiwa warga sipil menjadi sekadar pelanggaran disiplin ringan, sebuah pengabaian terang-terangan terhadap martabat korban dan keadilan substantif yang dijamin konstitusi.
Hirarki Hukum dan Distorsi Keadilan dalam Dualisme Peradilan
Praktik ini menguak paradoks mendalam dari dualisme peradilan di Indonesia. Kasus ini mengonfirmasi tesis suram bahwa terciptanya dua jalur peradilan—umum dan militer—telah melahirkan dua kelas keadilan. Padahal, Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ secara tegas mengancam pelaku kecelakaan berakibat maut dengan pidana penjara maksimal enam tahun. Namun, dalam praktik, logika internal institusi militer kerap mengesampingkan hukum umum, menciptakan celah hukum yang kronis. Distorsi ini memanifestasi dalam beberapa pelanggaran prinsip hukum yang mendasar:
- Pelanggaran Prinsip Equality Before the Law: Status pelaku menjadi penentu berat sanksi, menciptakan kasta kewarganegaraan di hadapan hukum.
- Instrumentalisasi Lex Specialis: UU LLAJ sebagai hukum khusus untuk lalu lintas dikesampingkan demi kepentingan disiplin korps, sebuah penyimpangan dari asas hukum.
- Kegagalan Prinsip Proporsionalitas: Terjadi ketimpangan ekstrem antara akibat fatal (hilangnya nyawa) dan sanksi yang dijatuhkan (hukuman percobaan), sehingga menggerus legitimasi hukum pidana itu sendiri.
Duty of Care yang Terlupakan: Pelanggaran Etika Perang dan Akuntabilitas Negara
Dalam kerangka lawfare dan etika perang, posisi aparat keamanan justru membawa beban tanggung jawab (duty of care) yang lebih tinggi terhadap warga sipil. Ketika mereka yang seharusnya melindungi justru menjadi ancaman, negara gagal memenuhi kewajiban dasar perlindungannya. Kasus ini bukan lagi sekadar pelanggaran lalu lintas, melainkan pelanggaran etis multidimensi dalam kerangka hukum humaniter dan hak asasi manusia:
- Reduksi Nilai Kemanusiaan: Vonis percobaan mengirim pesan moral yang keliru bahwa karier seorang prajurit lebih bernilai daripada nyawa seorang warga sipil.
- Kegagalan Keadilan Restoratif: Proses hukum tidak memberikan pemulihan yang memadai bagi keluarga korban, bahkan memperdalam luka dengan ketidakadilan prosedural.
- Penyangkalan Tanggung Jawab Komando: Dalam operasi konvoi militer, pertanggungjawaban seharusnya bersifat sistemik. Prinsip command responsibility seringkali diabaikan, sehingga hanya pengemudi yang menjadi kambing hitam, bukan struktur komando yang mengorganisir dan mengawasi pergerakan tersebut.
Di balik semua analisis hukum ini, terletak pertanyaan etis yang paling mendasar bagi setiap aktivis dan penegak hukum: Apakah kita akan terus membiarkan impunitas berbaju seragam ini mengubur nyawa-nyawa rakyat dalam kubangan disiplin korporasi militer? Ketika aparat penegak hukum sendiri mengukuhkan privilege melalui putusan pengadilannya, maka yang terkubur bukan hanya korban tunggal, melainkan fondasi keadilan itu sendiri. Perjuangan menolak reduksi sebuah jiwa menjadi angka statistik dalam berkas perkara adalah perjuangan mempertahankan martabat kemanusiaan dalam sistem peradilan yang semakin tumpul.
