Operasi kontra-terorisme yang sedang berlangsung di Papua, sebagaimana dipantau pada periode 2025-2026, bukan sekadar wacana kinerja keamanan, tetapi telah berubah menjadi ujian martabat hukum dan kemanusiaan. Laporan dari organisasi pemantau HAM membongkar serangkaian dugaan pelanggaran, mulai dari penggunaan kekuatan yang berlebihan, penyergapan tanpa prosedur hukum yang jelas, hingga penahanan sewenang-wenang, yang kesemuanya mengindikasikan sebuah pelanggaran HAM sistemik. Dalam terang etika konflik dan hukum humaniter internasional, setiap Operasi Kontra-Terorisme harus tetap terikat pada prinsip-prinsip inti proportionality (kesebandingan) dan distinction (pembedaan antara kombatan dan sipil). Ironisnya, apa yang terjadi di lapangan justru mengaburkan prinsip-prinsip tersebut, menempatkan keamanan nasional dalam posisi yang paradoksal bertentangan dengan pilar-pilar keamanan itu sendiri: legitimasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi.
Penyimpangan Prinsip Hukum Humaniter dan Kegagalan Pengawasan Internal
Menganalisis pola insiden yang terjadi, terlihat jelas penyimpangan dari standar hukum perang yang berlaku, bahkan dalam konteks operasi keamanan internal. Hukum humaniter, meskipun sering dianggap relevan pada konflik bersenjata antarnegara, mengandung prinsip universal yang juga mengikat operasi penegakan hukum dan kontra-pemberontakan. Kegagalan mekanisme pengawasan internal dalam institusi penegak hukum dan militer di daerah konflik ini bukanlah kesalahan teknis semata, melainkan mencerminkan kelemahan struktural yang memungkinkan impunitas. Mekanisme yang seharusnya berfungsi sebagai benteng pertama mencegah penyalahgunaan kewenangan justru menunjukkan ketidakberdayaan atau bahkan komplisitas.
- Prinsip Proportionality Dilanggar: Penggunaan kekuatan yang tidak sebanding dengan ancaman yang dihadapi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, merupakan inti dari banyak laporan pelanggaran.
- Prinsip Distinction Diabaikan: Pola penyergapan yang tidak jelas parameternya berisiko tinggi mengorbankan warga sipil yang tidak terlibat, mengikis proteksi mendasar yang dijamin hukum.
- Hak Proses Hukum Dikesampingkan: Penahanan tanpa proses hukum yang jelas merupakan pelanggaran berat terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia.
Legitimasi Hukum yang Tergerus dan Ancaman Keamanan Semu
Setiap penyimpangan dalam Operasi Kontra-Terorisme yang tidak diinvestigasi secara independen dan transparan bukan hanya soal keadilan bagi korban, tetapi merupakan pukulan telak terhadap legitimasi hukum negara itu sendiri. Negara hukum bercirikan bahwa kekuasaannya, termasuk kekuasaan untuk menggunakan kekerasan (monopoly on violence), dibatasi dan diarahkan oleh hukum. Ketika hukum dilangkahi atas nama keamanan, yang terbangun adalah sebuah keamanan semu (false security) yang rapuh dan tidak berkelanjutan. Kritik mendasar dari perspektif etika perang dan hukum adalah bahwa tujuan mulia menjaga keamanan tidak boleh dicapai dengan cara-cara yang justru menghancurkan fondasi peradaban hukum yang melindungi keamanan itu.
Kegagalan pengawasan internal ini menciptakan lingkaran setan kekerasan: tindakan represif memicu resistensi dan kekecewaan, yang pada gilirannya digunakan untuk membenarkan tindakan represif yang lebih keras. Siklus ini mengubur kemungkinan penyelesaian konflik yang damai dan berbasis keadilan. Pertanyaannya, apakah kita masih dapat menyebut ini sebagai penegakan hukum, atau telah bergeser menjadi dominasi melalui kekerasan yang dilegitimasi oleh narasi keamanan sempit? Sebuah pendekatan kontra-terorisme yang etis dan efektif justru harus memperkuat, bukan mengikis, supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM, karena hanya itulah yang dapat memutus siklus kekerasan dan membangun perdamaian yang hakiki.
Di titik akhir analisis ini, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan etis yang mendalam dan menggugah bagi setiap aktivis hukum: Ketika mekanisme pengawasan internal gagal dan hukum diam di hadapan kekuasaan, apakah kewajiban moral kita hanya sekadar mendokumentasikan pelanggaran HAM, atau ada tanggung jawab lebih jauh untuk secara aktif membangun sistem dan solidaritas yang dapat memaksa kekuasaan untuk kembali tunduk pada martabat hukum yang seharusnya ia jaga?
