Dalam sorotan hukum internasional yang kian intensif, setiap langkah dalam Kebijakan Pertahanan Indonesia bukan lagi sekadar urusan teknis militer, melainkan sebuah ujian publik atas komitmen negara terhadap martabat hukum dan prinsip-prinsip universal yang mengatur penggunaan kekuatan. Modernisasi alutsista, penempatan pasukan, dan penguatan postur defensif sering kali berjalan di atas tali tipis antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional. Di sinilah pertanyaan kritis muncul: Apakah fondasi etis dari setiap keputusan strategis tersebut tetap kokoh, ataukah tergerus oleh narasi keamanan yang mengabaikan batasan normatif? Prinsip kedaulatan dalam Piagam PBB, yang kerap dijadikan tameng, sama sekali bukan carte blanche untuk melanggar tanggung jawab kemanusiaan yang melekat dalam tata hukum global.
Uji Kompatibilitas: Antara Kedaulatan dan Keterikatan pada Norma Jus ad Bellum dan Jus in Bello
Sebagai negara pihak dalam berbagai traktat, Indonesia secara hukum terikat pada kerangka ketat yang mengatur jus ad bellum (hak untuk menggunakan kekuatan) dan jus in bello (hukum yang berlaku selama konflik). Kebijakan pertahanan yang sah secara internasional haruslah selaras dengan kewajiban ganda ini. Namun, praktik di lapangan kerap mengungkap celah menganga antara doktrin tertulis dan implementasi, yang menelurkan beberapa titik kritis yang memerlukan pemeriksaan mendesak:
- Prinsip Proporsionalitas dan Pembedaan: Sejauh mana doktrin operasi militer Indonesia menginternalisasi secara operasional prinsip distinction (membedakan kombatan dan non-kombatan) dan proporsionalitas yang diamanatkan oleh Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya? Komitmen teoretis sering kali luntur ketika berhadapan dengan tekanan taktis di medan operasi.
- Modernisasi Alutsista vs. Kewajiban Non-Proliferasi: Peningkatan kapabilitas militer, terutama di domain maritim dan udara, wajib melalui kajian ketat terhadap komitmen Indonesia dalam rezim perlucutan senjata dan non-proliferasi. Setiap akuisisi teknologi militer baru membawa konsekuensi hukum langsung terhadap stabilitas kawasan dan tanggung jawab negara untuk mencegah eskalasi.
- Penegakan Hukum di Wilayah Maritim: Operasi keamanan di laut wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus tunduk sepenuhnya pada UNCLOS 1982. Kebijakan yang mengedepankan pendekatan kekerasan yang berlebihan, di bawah dalih penegakan kedaulatan, berisiko melanggar kebebasan bernavigasi yang dijamin dan berpotensi memicu sengketa hukum internasional yang kompleks.
Legitimasi suatu Kebijakan Pertahanan tidak pernah diukur dari tonase kapal perang atau jumlah skuadron pesawat tempur semata. Ia diukur dari sejauh mana setiap unsur kekuatan itu dibangun di atas fondasi hukum internasional yang kokoh dan diakui secara universal, serta dari kesungguhan negara dalam menjalankan kewajiban hukum dan moralnya.
Melampaui Hukum Positif: Meninjau Ulang Dimensi Moral dalam Kalkulus Pertahanan
Di luar kepatuhan pada hukum positif, terdapat tanggung jawab moral yang lebih dalam dan substantif. Kebijakan Pertahanan yang hanya dilihat melalui kacamata ancaman sempit dan kalkulus kemampuan tempur telah gagal memenuhi panggilan etika perang yang sesungguhnya. Etika ini menuntut pertimbangan mendalam tentang konsekuensi kemanusiaan yang paling jauh sekalipun dari setiap keputusan strategis—sebuah kewajiban yang sering kali absen dalam perdebatan strategis. Dalam konteks Indonesia, pemenuhan panggilan etis ini memerlukan langkah-langkah transformatif yang konkret:
- Internalisasi Prinsip Perlindungan ke dalam DNA Operasi: Doktrin, kurikulum pelatihan, dan Prosedur Operasi Standar (SOP) militer harus menjadikan perlindungan warga sipil, tawanan perang, dan objek sipil sebagai tujuan operasional yang tak tergugat, bukan sekadar lampiran administratif.
- Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Prinsip Pengelolaan Kekuatan: Proses penganggaran, akuisisi, dan penggunaan kekuatan militer harus terbuka terhadap pengawasan sipil dan parlemen, memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, finansial, maupun moral.
- Pemahaman bahwa Kekuatan Tertinggi adalah Kekuatan yang Dikendalikan oleh Hukum: Postur pertahanan yang tangguh justru ditandai oleh disiplin dalam menggunakan kekuatan sesuai dengan batasan hukum dan etika, bukan oleh kemampuan untuk mengerahkan kekuatan secara tak terbatas.
Pertanyaan pamungkas yang harus dihadapi oleh setiap perumus kebijakan dan aktivis hukum adalah ini: Apakah kita membangun alat pertahanan yang pada akhirnya akan menjadi instrumen perdamaian dan penegakan hukum, ataukah kita hanya mengumpulkan instrumen kekuatan yang suatu hari dapat mengikis legitimasi moral kita sendiri di mata dunia? Jawabannya tidak akan ditemukan dalam dokumen anggaran atau pameran alutsista, tetapi dalam keteguhan untuk menjadikan etika dan hukum internasional sebagai kompas utama setiap keputusan strategis Indonesia di panggung global.
