Ancaman penutupan atau blokade terhadap Selat Hormuz oleh Iran bukan sekadar ancaman geopolitik; ini merupakan serangan frontal terhadap Hukum Laut Internasional dan prinsip fundamental kebebasan bernavigasi. Dalam bingkai hukum internasional, tindakan ini melukai martabat norma kolektif yang menjamin stabilitas maritim global. Konversi sebuah jalur pelayaran vital menjadi alat tawar-menawar perang mencerminkan sikap instrumental terhadap hukum, di mana konvensi hanya dihormati ketika sesuai dengan kepentingan nasional sempit. Untuk aktivis hukum, ini adalah momen kritis di mana komitmen terhadap rule of law internasional diuji di tengah godaan logika kekuasaan.
Transit Passage di Bawah UNCLOS: Kedaulatan Kolektif yang Digerogoti
Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982 menetapkan status khusus bagi selat internasional seperti Selat Hormuz. Rezim transit passage yang diatur dalam Bagian III UNCLOS memberikan jaminan hak lintas bagi semua kapal, baik sipil maupun militer, dengan kewajiban untuk tidak mengancam perdamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Klaim sepihak untuk membatasi atau menutup selat ini merupakan pelanggaran langsung terhadap rezim hukum yang telah disepakati secara multilateral. Argumen pembenaran berdasarkan pembelaan diri atau pelanggaran gencatan senjata oleh pihak lain harus tunduk pada uji ketat prinsip hukum internasional. Pengingkaran terhadap norma ini tidak hanya melanggar hak negara-negara pengguna, tetapi juga meruntuhkan kepastian hukum yang menjadi pondasi keamanan maritim dan perdagangan global.
Dari sudut pandang normatif, pelanggaran terhadap transit passage mengancam prinsip-prinsip mendasar berikut:
- Prinsip Proporsionalitas dan Necessity: Blokade sebuah selat internasional sebagai bentuk retaliasi atau pembelaan diri harus membuktikan ketiadaan alternatif lain yang lebih sedikit dampak disruptifnya terhadap pelayaran internasional.
- Penghormatan Hak Negara Pihak Ketiga: Tindakan sepihak seperti ini secara langsung melanggar hak negara-negara yang tidak terlibat konflik untuk menikmati kebebasan bernavigasi, mengorbankan mereka demi sengketa bilateral.
- Kepastian dan Prediktabilitas Hukum: Stabilitas rezim hukum laut bergantung pada kepatuhan konsisten. Setiap pelanggaran membuka preseden berbahaya yang mengikis kepercayaan terhadap kerangka hukum kolektif.
Blokade sebagai Senjata: Erosi Etika Perang dan Martabat Hukum
Menggunakan blokade di selat internasional sebagai alat sanksi ekonomi atau tekanan politik mencerminkan regresi dalam etika perang dan tata kelola global. Alih-alih menempuh mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam kerangka hukum internasional—seperti arbitrase atau Mahkamah Internasional—aktor negara memilih jalur koersif yang mengorbankan stabilitas komunitas internasional yang lebih luas. Pendekatan realis ini mereduksi hukum internasional menjadi sekadar alat legitimasi, bukan sebagai norma mengikat yang bermartabat. Instrumentalisasi hukum semacam ini mengabaikan tanggung jawab negara terhadap tatanan kolektif dan mendegradasikan hukum dari posisinya sebagai pengatur menuju menjadi korban konflik.
Lebih dalam lagi, konsekuensi etis dari tindakan ini sangat luas:
- Degradasi Martabat Hukum: Hukum kehilangan otonomi dan wibawanya ketika dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan yang pada hakikatnya melanggarnya.
- Perang Ekonomi yang Tidak Terkendali: Blokade fisik terhadap jalur perdagangan global mengaburkan batas antara tindakan militer dan sanksi ekonomi, menciptakan preseden di mana penderitaan ekonomi warga sipil di negara ketiga bisa menjadi collateral damage yang diterima begitu saja.
- Ancaman terhadap Tata Kelola Global: Jika klaim keamanan nasional yang subjektif dan unilateral dapat membenarkan penutupan selat internasional, maka fondasi kerja sama maritim internasional—yang dibangun berdasarkan UNCLOS—berada dalam risiko keruntuhan.
Pada akhirnya, ujian terhadap Selat Hormuz adalah ujian terhadap komitmen kolektif kita terhadap hukum internasional. Ancaman blokade memaksa kita bertanya: Apakah komunitas internasional akan berdiam diri menyaksikan penghancuran salah satu prinsip tertua hukum maritim—kebebasan bernavigasi—oleh kepentingan geopolitik sesaat? Ataukah aktivis hukum, negarawan, dan masyarakat sipil global akan bersikap untuk menegaskan bahwa martabat hukum harus berdiri di atas segala pertimbangan kekuasaan? Pertanyaan ini bukan hanya teknis-yuridis, tetapi secara mendasar adalah pertanyaan tentang nilai-nilai apa yang ingin kita pertahankan dalam tatanan dunia.
