Dalam tegangan antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional, ketiadaan akuntabilitas hukum untuk kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua bukan lagi sekadar kegagalan prosedural, melainkan pelanggaran etis terhadap martabat korban dan jaminan konstitusional. Seruan untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc yang kini mengemuka dari para analis hukum mengekspos absennya mekanisme domestik yang efektif, sekaligus menantang narasi nasionalis yang kerap menempatkan integritas hukum dan akuisisi kriminal sebagai ancaman terhadap stabilitas. Situasi ini merupakan ujian nyata bagi komitmen Indonesia terhadap prinsip Hukum Internasional yang menjunjung rule of law tanpa diskriminasi, di mana setiap insiden kekerasan yang terstruktur harus dijawab dengan lembaga peradilan yang independen dan berwibawa, bukan dengan ketidakpastian dan impunitas yang berkepanjangan.
Distorsi Keadilan Prosedural dan Imperatif Peradilan Luar Biasa
Mekanisme ad hoc muncul sebagai respons kritis atas distorsi keadilan prosedural yang terjadi di Papua, di mana proses hukum konvensional tunduk pada narasi keamanan nasional, minim transparansi, dan meminggirkan korban. Pengadilan pidana biasa terbukti tidak mampu mengurai konflik struktural dan menindak aktor negara atau non-negara yang terlibat, sehingga menciptakan siklus impunitas. Etika penegakan hukum yang absolut menuntut pendekatan luar biasa untuk pelanggaran sistematis, yang prinsip-prinsipnya harus mencakup:
- Non-Diskriminasi Hukum (Equality Before the Law): Tidak ada satupun entitas, termasuk aparatus negara, yang boleh imun dari pertanggungjawaban hukum atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Akses Keadilan yang Efektif bagi Korban: Korban harus diberi ruang hukum yang aman, bermartabat, dan terjamin untuk mengajukan tuntutan dan memperoleh restitusi.
- Kepastian Hukum dan Kebenaran Faktual (Judicial Truth): Hanya lembaga peradilan independen yang dapat membangun narasi fakta kredibel, mengakhiri siklus saling tuduh, dan menjadi landasan rekonsiliasi yang berkelanjutan.
Kedaulatan yang Dipertaruhkan: Antara Politik Kekuasaan dan Etika Bernegara
Tantangan paling substantif terhadap pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc bersifat politis, seringkali dibungkus dalam narasi perlindungan kedaulatan. Namun, dalam kerangka Hukum Internasional kontemporer, kedaulatan justru diukur dari kemampuan negara menjamin akuntabilitas dan penegakan hukum di seluruh wilayahnya. Penolakan dengan dalih stabilitas seringkali menjadi kamuflase untuk mempertahankan status quo penuh impunitas. Pilihan etis yang dihadapi pemerintah adalah tegas:
- Memilih jalan penegakan hukum yang berintegritas, meski berisiko secara politik, untuk menyembuhkan luka dan membangun perdamaian jangka panjang, sebagaimana diamanatkan Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma 1998.
- Atau, tetap berpegang pada politik represif dan penyangkalan yang mengubur luka kolektif, yang hanya akan menjadi bara dendam bagi generasi mendatang dan mengikis legitimasi moral Indonesia di forum internasional.
Komitmen terhadap instrumen seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) harus diwujudkan dalam tindakan konkret, bukan hanya retorika diplomatik. Pembentukan pengadilan ini akan menjadi penanda hukum apakah Indonesia memilih untuk berdiri di pihak martabat manusia dan prinsip universal keadilan, atau terperangkap dalam logika kekuasaan yang abai terhadap penderitaan rakyatnya sendiri. Akankah pemerintah menggunakan momentum ini untuk membuktikan bahwa integritas hukum adalah fondasi kedaulatan yang sejati, atau justru membiarkan pelanggaran berlanjut sebagai noda permanen dalam catatan HAM bangsa?
