Pigai: Yang Dukung Instruksi Tembak Begal di Tempat Tak Mengerti HAM

Menteri HAM Natalius Pigai secara tegas mengkritik dukungan publik terhadap instruksi Kapolda Lampung untuk menembak pelaku begal di tempat, menyebutnya sebagai bukti rendahnya pemahaman hak asasi manusia. Pernyataan ini menempatkan prinsip hak untuk hidup dan prosedur hukum yang sah (due process of law) sebagai batu uji martabat penegakan hukum, di tengah narasi populis yang mengedepankan keamanan instan. Pigai menegaskan bahwa negara wajib melindungi rasa aman masyarakat, namun tidak dengan cara yang mengabaikan prosedur peradilan dan merampas hak hidup seorang warga negara, sekalipun ia adalah pelaku kejahatan. Ini merupakan teguran etis yang tajam terhadap potensi pembiaran kekerasan negara di luar koridor hukum. Polemik ini mengungkap ketegangan abadi antara tuntutan keadilan substantif masyarakat dan komitmen negara terhadap rule of law, di mana aparat tidak boleh bertindak sebagai hakim, juri, dan algojo sekaligus.