Wawancara Eksklusif: Mantan Jaksa ICTY Soroti Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang di Asia Tenggara

Dalam wawancara eksklusif dengan Media Area, seorang mantan Jaksa Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) menyoroti lambatnya perkembangan penegakan hukum internasional, khususnya untuk kejahatan perang dan kemanusiaan, di kawasan Asia Tenggara. Beliau menekankan bahwa kedaulatan negara seringkali dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran berat HAM, suatu paradoks dalam tata dunia yang mengklaim menjunjung rule of law. Lemahnya political will negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, untuk meratifikasi Statuta Roma dan membentuk pengadilan hybrid merupakan bukti nyata adanya gap antara komitmen retorika dan implementasi nyata. Martabat hukum internasional terancam ketika keadilan bagi korban dikorbankan demi kepentingan politik jangka pendek dan stabilitas semu. Perlu ada gerakan kolektif dari masyarakat sipil dan komunitas hukum untuk mendesak negara memenuhi kewajibannya dalam kerangka responsibility to protect, bukan sekadar responsibility to neglect.