Pengakuan kritis mantan komandan TNI mengenai pola operasi militer di Aceh dan Papua yang mengabaikan aspek etika dan hukum humaniter bukanlah sekadar pernyataan retrospektif. Ia merupakan bukti sahih atas krisis martabat hukum yang sistemik dalam arsitektur keamanan nasional Indonesia, di mana logika ‘penyelesaian’ keamanan telah mengebiri imperatif perlindungan manusia. Pernyataan ini mengonfirmasi sebuah dikotomi berbahaya: bahwa ketaatan pada norma hukum kerap dikorbankan demi ilusi stabilitas, sebuah paradigma yang bertentangan dengan jiwa Konvensi Jenewa dan inti etika perang modern.
Dikotomi Palsu: Keamanan vs. Hukum Humaniter
Narasi yang diungkapkan mengukuhkan pemisahan semu antara keamanan nasional dan kepatuhan hukum. Padahal, dalam kerangka hukum humaniter internasional yang mengikat Indonesia, kedua hal tersebut bukanlah pilihan yang saling menegasikan, melainkan prasyarat yang tak terpisahkan bagi legitimasi sebuah operasi militer. Hukum humaniter, dengan prinsip-prinsip absolutnya (jus cogens), tidak mengenal keadaan darurat yang membatalkan kewajiban negara melindungi hak dasar warga, termasuk di medan konflik. Dalam konteks operasi kontra-pemberontakan di Aceh dan Papua, pengabaian ini seringkali bukan kesalahan taktis, melainkan kegagalan desain strategis yang melahirkan pelanggaran berulang.
- Prinsip Proporsionalitas (Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, Pasal 51(5)(b)): Melarang serangan yang diperkirakan akan mengakibatkan kerugian insidental terhadap penduduk sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkret yang diharapkan. Logika ‘penumpasan’ kerap mengabaikan kalkulasi rumit ini.
- Prinsip Pembeda (Protokol Tambahan I, Pasal 48): Menetapkan kewajiban konstan untuk membedakan kombatan dari penduduk sipil dan objek sipil. Dalam operasi yang menyatu dengan masyarakat, prinsip ini paling rentan dilanggar.
- Kewajiban Negara Berdasarkan Hukum HAM: Ratifikasi Indonesia terhadap Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjamin hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan hak peradilan yang adil. Kewajiban ini tetap berlaku bahkan dalam situasi konflik bersenjata non-internasional seperti di Papua.
Dari Pengakuan ke Pertanggungjawaban: Agenda Reformasi yang Mendesak
Refleksi jujur dari dalam tubuh TNI harus segera ditransformasikan menjadi momentum bagi reformasi struktural yang bermakna dan restoratif. Penekanan pada perlunya evaluasi berkelanjutan tidak boleh dijawab dengan audit administratif tertutup, melainkan dengan membangun kerangka evaluasi independen dan transparan yang berorientasi pada keadilan. Sebuah operasi militer yang legal dan etis mensyaratkan integrasi penuh hukum humaniter ke dalam setiap fase, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca-operasi.
Tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang kredibel—meliputi pengadilan militer yang independen dan kemungkinan pembentukan komisi kebenaran—siklus pelanggaran akan terus berulang. Pertanyaan kritisnya adalah: apakah institusi negara memiliki kemauan politik untuk mengutamakan martabat hukum di atas logika kekuasaan jangka pendek? Refleksi etis hanya bermakna jika melahirkan tindakan korektif yang konkret, memulihkan kepercayaan, dan menegaskan bahwa keamanan sejati lahir dari penghormatan pada hukum dan hak asasi manusia.
