Dalam wawancara eksklusif yang mengangkat batas antara teknologi dan humanitas, mantan jaksa ICC mengungkap sebuah krisis normatif yang mengancam fondasi hukum perang di era digital. Dunia siber, dalam konflik bersenjata kontemporer, beroperasi dalam 'zona abu-abu' yang berbahaya—sebuah kekosongan regulasi yang dimanfaatkan sebagai medan tempur tanpa aturan, di mana prinsip dasar etika dan hukum humaniter internasional (IHL) terancam diabaikan. Dr. Helena Sari menekankan urgensi ini bukan sebagai spekulasi akademis, melainkan sebagai ancaman nyata terhadap perlindungan warga sipil, di mana serangan malware dapat sama mematikannya dengan rudal, namun tanpa kerangka hukum yang jelas untuk meminta pertanggungjawaban pelakunya.
Menggugat Kekosongan Hukum: Dari Medan Tempur Fisik ke Ruang Digital
Transisi konflik ke ranah siber menciptakan paradoks berbahaya. Hukum humaniter internasional, yang dirumuskan untuk mengatur konvensi Jenewa dan konflik bersenjata tradisional, kini menghadapi ujian berat dalam menerapkan prinsip intinya di dunia maya. Dr. Sari dengan tegas menyatakan bahwa tiga pilar utama IHL—diferensiasi (membedakan kombatan dan sasaran sipil), proporsionalitas (memastikan keuntungan militer sebanding dengan kerusakan sipil), dan pencegahan penderitaan berlebih—tidak boleh berhenti di perbatasan digital. Pelanggaran terhadap prinsip ini dalam serangan siber, menurut analisis hukumnya, merupakan pelanggaran serius. Argumen ini didukung oleh semangat Protokol Tambahan I 1977 dan Yurisprudensi ICTY, yang menegaskan bahwa sifat alat yang digunakan tidak mengubah hakikat kejahatan. Kejahatan perang siber yang paling krusial meliputi:
- Serangan terhadap infrastruktur kritis sipil (seperti jaringan listrik, air, atau rumah sakit) yang mengancam nyawa secara langsung.
- Penggunaan malware atau alat siber yang dirancang untuk menyebar tak terkendali dan melampaui sasaran militer yang sah (indiscriminate attack).
- Operasi siber yang bertujuan menimbulkan terror pada penduduk sipil atau memanipulasi informasi untuk memperpanjang penderitaan.
Posisi Strategis Indonesia: Dari Pengikut Menjadi Arsitek Norma Etis Global
Di tengah dominasi negara-negara adidaya teknologi dalam lanskap keamanan siber global, Dr. Sari justru melihat peluang unik dan tanggung jawab besar bagi Indonesia. Bukan kapasitas tekno-militer, melainkan modal politik dan etika yang dimilikinya: kredibilitas sebagai negara besar yang relatif netral dan komitmennya pada hukum internasional. Posisi ini memberikannya otoritas moral untuk memimpin diplomasi normatif. Indonesia, dalam analisis kritis ini, didesak untuk bergerak melampaui peran pasif sebagai 'pengikut' konsensus yang dibentuk oleh kekuatan besar. Sebaliknya, ia harus aktif merumuskan dan memperjuangkan kerangka hukum internasional yang inklusif dan berpusat pada perlindungan manusia. Langkah strategis yang dapat diambil meliputi:
- Menginisiasi atau menguatkan dialog di forum regional seperti ASEAN dan global seperti PBB untuk merumuskan prinsip aplikasi IHL di ranah siber.
- Memperjuangkan pengakuan eksplisit bahwa serangan siber terhadap objek sipil yang dilindungi merupakan pelanggaran berat hukum humaniter.
- Mendorong pembentukan mekanisme verifikasi dan pertanggungjawaban (attribution) yang lebih transparan dan adil dalam komunitas internasional.
Pertanyaan etis terbesar yang diajukan oleh analisis ini adalah: akankah komunitas internasional, dan khususnya negara-negara seperti Indonesia, membiarkan ruang siber menjadi wilayah tanpa hukum di mana horor perang dapat dieksekusi dengan impunitas? Ataukah mereka akan memiliki keberanian untuk memperluas perlindungan hukum yang telah dibangun dengan susah payah selama berabad-abad ke medan tempur baru ini? Momentum untuk bertindak ada sekarang. Kegagalan untuk melakukannya bukan hanya mengkhianati prinsip-prinsip kemanusiaan tetapi juga membuka pintu bagi era baru konflik yang lebih kejam dan tak terkendali, di mana setiap warga sipil dengan koneksi internet menjadi sasaran potensial. Tanggung jawab untuk mencegah masa depan itu terletak pada kemauan politik untuk menempatkan etika sebagai inti dari diplomasi keamanan siber.
