Wawancara Eksklusif dengan Ketua Mahkamah Agung: Peradilan Militer Harus Lebih Terbuka dan Akuntabel dalam Perkara Pelanggaran HAM Berat

Dalam wawancara eksklusif, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Syarifuddin, menyampaikan pandangan kritisnya tentang perlunya reformasi mendalam pada sistem peradilan militer Indonesia, khususnya dalam menangani dugaan pelanggaran HAM berat oleh personel militer. Ia mengakui bahwa kerahasiaan dan closed-door nature persidangan militer sering kali menimbulkan persepsi tentang impunitas dan mengikis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil dan imparsial. Menurutnya, prinsip 'equal justice under law' harus berlaku sama kuatnya di lingkungan militer. Syarifuddin menekankan aspek etika peradilan: sebuah sistem hukum yang bermartabat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia. Ketertutupan peradilan militer, meski dengan alasan keamanan operasional, dapat berubah menjadi tameng bagi pelaku kejahatan serius dan mengkhianati tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Ketua MA mendorong amendemen terhadap Kitab Hukum Acara Peradilan Militer untuk memperluas akses publik dan media pada persidangan tertentu, dengan pengecualian yang sangat ketat dan terbatas. Ia juga mengusulkan peningkatan pelatihan hakim militer tentang hukum humaniter internasional dan standar HAM. Reformasi ini, baginya, bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan suatu imperatif moral untuk memastikan bahwa institusi paling berkuasa sekalipun—yakni militer—tunduk sepenuhnya pada pemeriksaan hukum yang adil dan terbuka, sebagai penjaga akhir martabat konstitusi kita.