Klaim TPNPB-OPM bahwa militer Indonesia menggunakan drone untuk serangan bom di Nduga, Papua pada 18 Mei 2026 bukan lagi sekadar laporan pertempuran, tetapi sebuah sinyal alarm hukum dan etis yang menggaungkan pertanyaan mendasar: sejauh mana prinsip inti hukum humaniter internasional — pembedaan dan proporsionalitas — masih berlaku dalam operasi keamanan domestik? Tudingan ini, jika terbukti akurat, menempatkan setiap aksi serangan menggunakan teknologi udara di jantung pertarungan antara imperatif militer dan martabat hukum yang non-derogable, termasuk hak hidup. Kontradiksi antara pernyataan TNI bahwa drone hanya untuk pengintaian dan klaim adanya serangan yang mematikan tidak hanya menyangkut fakta lapangan, melainkan menciptakan jurang kredibilitas yang mengancam legitimasi setiap operasi negara dalam konflik bersenjata non-internasional seperti di Papua.
Kepastian Hukum vs. Teknologi Perang: Ujian Prinsip Pembedaan dan Proporsionalitas
Dalam kerangka hukum humaniter internasional, setiap penggunaan kekuatan mematikan, terutama melalui platform udara yang canggih seperti drone, tunduk pada dua norma baku, jus in bello, yang tidak boleh dilanggar. Pertama, prinsip pembedaan (distinction) yang mewajibkan pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan antara kombatan dengan sipil dan objek sipil. Kedua, prinsip proporsionalitas yang melarang serangan yang diantisipasi dapat menyebabkan korban jiwa sipil atau kerusakan terhadap objek sipil secara berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkret yang diharapkan. Situasi di Nduga, Papua, dengan topografi yang kompleks dan keterbatasan informasi intelijen yang presisi, menciptakan risiko tinggi pelanggaran terhadap kedua prinsip ini. Penggunaan teknologi yang mengurangi risiko bagi personel militer tidak boleh menjadi alasan untuk melonggarkan kewajiban hukum untuk meminimalkan risiko bagi penduduk sipil.
- Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 secara tegas mengatur kewajiban pembedaan.
- Pasal 51(5)(b) Protokol yang sama melarang serangan yang dapat dikategorikan sebagai tidak proporsional.
- Yurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional, seperti dalam putusan Isayeva vs. Rusia, telah menegaskan kewajiban negara untuk melakukan investigasi efektif atas dugaan pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam operasi keamanan.
Transparansi dan Akuntabilitas: Kewajiban Negara Atas Klaim yang Membayangi Legitimasi
Respon negara terhadap klaim pelanggaran hukum perang di medan operasinya sendiri adalah ujian sesungguhnya atas komitmennya terhadap supremasi hukum. Pilihan untuk sekadar membantah atau mengabaikan klaim, tanpa investigasi yang dapat diverifikasi secara independen, bukan hanya mencederai etika pemerintahan demokratis yang transparan, tetapi juga melanggar kewajiban hukum internasional untuk melakukan penyelidikan efektif atas insiden yang menyebabkan hilangnya nyawa. Dalam konteks Papua, di mana akses bagi media, lembaga hak asasi manusia, dan pengamat internasional sangat terbatas, klaim seperti yang diungkapkan oleh TPNPB-OPM ini semakin sulit diverifikasi secara objektif. Kondisi ketertutupan ini menciptakan situasi yang sangat rentan bagi penyimpangan kekuasaan dan pengaburan akuntabilitas, yang pada akhirnya justru mengikis legitimasi operasi keamanan negara itu sendiri.
Langkah yang esensial dan mendesak bukanlah mengulang narasi tunggal tanpa bukti yang dapat diakses publik, melainkan membuka ruang verifikasi melalui investigasi yang melibatkan elemen independen yang kredibel, baik dari dalam maupun luar negeri. Negara memiliki kewajiban utama untuk menjamin bahwa semua operasi militer, termasuk penggunaan drone dan alat teknologi canggih lainnya, dilaksanakan di bawah kerangka hukum yang ketat dan sesuai dengan standar etika perang yang diakui universal. Memenuhi kewajiban ini adalah modal politik terpenting untuk membangun kepercayaan, tidak hanya di tingkat internasional, tetapi yang terutama di tengah masyarakat di wilayah yang terdampak konflik.
Tudingan serangan drone ini pada akhirnya menghadapkan kita pada pertanyaan filosofis mendalam yang melampaui kasus spesifik di Nduga: Ketika medan perang semakin tidak setara dan teknologi perang semakin membuat konflik menjadi 'nirkontak' bagi satu pihak, bagaimana kita dapat memastikan bahwa standar etika dan hukum yang mengatur kontak dan konsekuensinya tidak ikut menipis? Di atas semua tuntutan investigasi, tanggung jawab aktivis hukum hari ini adalah untuk terus menuntaskan imperatif bahwa dalam setiap operasi militer, jus in bello (hukum dalam perang) harus tetap berlaku, bahkan ketika perang itu dinamai 'operasi pemulihan keamanan' di atas tanah air sendiri.
